Aksi itu akan digelar jika pemerintah tidak kunjung mengangkat honorer K2 sebagai wujud dari penyelesaian masalah honorer yang tak kunjung selesai. "Ini tinggal tunggu komando saja. Kalau pemerintah masih ngeyel dan ingkar janji, saya pastikan ada 50 ribu honorer akan ke Jakarta," tegas Titi di hadapan anggota Komisi II DPR RI, Kamis (27/8/2015).
Menurut Titi, aksi mogok kerja dan turun ke jalan tersebut telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya mendapatkan dukungan dari PB PGRI. Dan juga aksi ini juga diyakini bisa membukakan mata pemerintah untuk segera mengangkat para honorer. "Kami mohon dukungan dari anggota DPR untuk perjuangan kami ini," ujar Titi.
Usut punya usut, aksi ini ternyata mendapatkan dukungan dari Komisi II DPR RI. Lukman Hadi selaku Wakil Ketua Komisi II DPR menyatakan bahwa, aksi demo perlu dilakukan agar pemerintah sadar masalah urgent yang harus dituntaskan. "Sah-sah saja melakukan demo maupun mogok kerja, asalkan tidak anarkis. Apalagi honorer K2 ini banyak yang dari tenaga pendidik," ungkap Lukman.
sebelumnyam, Lukman juga menyatakan bahwa, "Sikap Komisi II sudah jelas, masalah honorer K2 ini harus tuntas tahun ini. Kalau kemudian ada sikap-sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dengan Komisi II, kami tidak akan segan-segan menekan pemerintah," ungkapnya, Jumat (28/8).
Jika pemerintah tidak mewujudkan pengangkatan honorer K2 yang merupakan kesepakatn bersama, maka Komisi II akan memboikot pembahasan anggaran KemenPAN-RB. "Biar saja ini akan menjadi kasus nasional. Seluruh kementerian/lembaga disahkan kecuali anggaran KemenPAN-RB,” tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar