Jam Istirahat PNS Dihapus!

asncpns.com - Yuddy Chrisnandi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menghapus sistem istirahat para pegawai layanan publik di lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan perekonomian. Setidaknya, sudah 80 persen layanan publik kementerian tidak ada jam istirahat.

Cara ini digunakan Yuddy untuk memperbaiki masalah pelayanan publik yang bersinggungan dengan masalah ekonomi. Pasalnya, Indonesia butuh banyak investasi guna menggairahkan perekonomian. Dan berjanji akan terus memperbaikinya dengan berbagai cara. "Kalau dalam masalah ekonomi, inefisiensi birokrasi kan harus dipangkas. Yang dikerjakan Menteri PAN-RB itu kan dalam ekonomi mendukung salah satu memperbaiki layanan langsung yang terlibat masalah ekonomi, seperti lembaga perizinan, misalnya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," ungkap Yuddy.

Seharusnya pertumbuhan Indonesia pada semester II-2015 mampu mencapai 5 persen. Sebab, masih ada belanja negara sebesar Rp 500 triliun belum bisa dicairkan. Selain itu, Menteri Yuddy juga mengklaim diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong penyerapan anggaran kementerian lain. Penghapusan jam istirahat inilah menjadi kebijakan yang bisa dilakukannya. "Jadi Menteri PAN-RB diminta presiden untuk mendorong penyerapan anggaran," terangnya.

Drajad Wibowo selaku Direktur Sustainable Development Indonesia menyatakan bahwa, Pemerintah juga harus memangkas birokrasi yang selama ini membuat investor kesulitan dan juga pemerintah tidak cukup menerapkan kebijakan insentif pajak untuk menarik investor menanamkan modalnya,

Dia meminta agar Menteri Yuddy membereskan masalah birokrasi selama ini. "Pemerintah harus benar-benar probisnis, membuat orang nyaman berproduksi di Indonesia. Kita semua sudah tahu hambatannya, tolong pangkas," kata Drajad saat diskusi di Jakarta, Sabtu (29/8).