Salah satu hal yang tidak dinginkan tersebut adalah menghindari adanya guru honorer bodong yang disusupkan dalam pengusulan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Saya memang meminta dilakukan pendataan untuk mencegah jangan sampai ada permainan,” terangnya kemarin (19/10).
Pendataan ulang dimaksud semata-mata untuk mencegah agar jangan ada oknum-oknum yang memanipulasi data honorer menjelang pengangkatan honorer menjadi CPNS, ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. “Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku ini loh honorer asli, padahal bodong, tidak memenuhi persyaratan,” tambah Sulistyo.
Di Medan, PGRI setempat telah menyebarkan surat edaran dengan no 34/Org/PGRI-Medan/XX/2015 pada 26 September lalu. Dalam surat edaran tersebut diterangkan bahwa PGRI akan melakukan pendataan ulang guru dan tenaga pendidikan honor K-I dan K-II dan guru honorer yang diangkat sejak tahun 2006 ke atas.
Namun hal tersebut mendapatkan sentimen negatif dari para honorer dan dianggap telat karena saat ini sudah mulai pemberkasan honorer menjadi CPNS. Bahkan, PGRI selama ini dianggap diam saja tatkala honorer didzolimi dan baru bersuara ketika sudah ada kepastian pengangkatan honorer menjadi CPNS.
Dalam surat edaran tersebut juga tercantum himbauan kepada seluruh guru honorer yang belum bergabung dengan PGRI, diwajibkan mengurus kartu online dan membayar iuran tahun 2015 dengan total Rp195 ribu. Terkait iuran tersebut, menurut Sulistyo wajar, “Kalau tidak mau gabung PGRI juga tidak apa-apa. Kalau gabung bayar iuran, ya itu wajar. Namanya organisasi, iuran anggota itu hal yang wajar. Iurannya itu empat ribu rupiah per bulan,” terangnya.
 mengatakan bahwa pihaknya telah menug...){kind=link}
0 komentar:
Posting Komentar