Kabupaten Merangin Tolak Jatah 70 Formasi CPNS dari Pusat

asncpns.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sangat pesimis. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jambi menginginkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016 ini ada. Namun, sepertinya hal itu masih menjadi sebuah keinginan yang tertunda.

Heni Asriati selaku Sekretaris BKD Merangin mengatakan bahwa meski tahun ini berlaku moratorium CPNS atau penghentian penerimaan CPNS untuk sementara, namun pihaknya sudah melakukan segala persiapan terkait pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2016 mendatang. Lanjutnya, padahal sebelumnya pihak BKD sudah menyiapkan persyaratan formasi dan e-formasi, yang saat ini masih menggantung karena pihaknya masih menunggu keputusan lanjut dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB).

Dirinya mengaku, sebelumnya Merangin pernah mendapat jatah 70 formasi yang diberikan pusat. Namun, Pemkab Merangin telah menolaknya karena berharap dapat jatah formasi yang lebih banyak lagi. Saat ini, pihaknya hanya berharap kembali bisa dilaksanakan penerimaan CPNS di Merangin. "Dulu pernah kita dapat formasi hanya 70. Karena tidak sesuai dengan ajuan maka kita tolak dulu dengan harapan di tahun berikutnya kita bisa lebih banyak. Tapi kenyataan lain sekarang,’’ kata Heni, seperti dikutip dari Tribunnews, hari Selasa (01/02/2016).

Dirinya menambahkan, Saat ini total PNS sudah diatas 4,5 juta orang. Sedangkan anggaran pegawai sudah menelan anggaran lebih dari 50 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Tambahnya, karena keterbatasan APBN timbul moratorium CPNS.

Meski begitu, Heni memaparkan bahwa terkait tenaga honorer kategori dua (K2), sampai saat ini belum ada payung hukumnya sehingga belum ada lampu hijau mengenai pengangkatan tenaga honorer K2 daerahnya menjadi CPNS

Serupa dengan yang dikatakan Haswar sebagai Kepala BKD Jambi, menyampaikan bahwa karena moratorium sudah menjadi sikap pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dengan begitu, sangat kecil kemungkinan pembukaan CPNS di laksanakan Kabupaten Merangin.

Sementara, Hasan Mabruri sebagai Direktur Merangin Care Institute (MCI) menangapi isu pelaksanaan penerimaan CPNS tersebut. Dikatakannya, sebelum melakukan penerimaan CPNS sebaiknya Pemkab Merangin berhitung berlebih jumlah pegawai yang dibutuhkannya agar tidak kurang. "Hitung ketat lagi. Postur APBD Merangin tidak sehat. Belanja pegawai sangai besar. Belum lagi begitu banyak tenaga honorer yang bikin PNS di kantor-kantor banyak ongkang-ongkang kaki," tutupnya.