Pemerintah harus Melihat Kebutuhan CPNS di Tiap Provinsi

asncpns.com - Di setiap daerah memiliki kebutuhan tenaga pegawai negeri sipil (PNS) yang berbeda-beda. Berdasarkan hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta agar pembatalan pengangkatan pegawai honorer kategori dua (K2) jangan dipukul sama rata jumlahnya.

Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengatakan bahwa pembatalan pengangkatan honorer K2 janganlah disamakan dengan semua daerah. “Jangan digeneralkan, siapa tahu memang di daerah lain sudah tidak butuh, tapi di Sulsel masih dibutuhkan. Intinya kita minta jangan digeneralkan,” ungkap Agus kepada wartawan di Makassar beberapa hari lalu.

Agus menyebutkan, agar tidak selalu terjadi ketimpangan antara kebijakan pusat dengan kebutuhan di daerah, pemerintah pusat harus melihat secara keseluruhan kebutuhan tenaga calon pegawai negeri sipil (CPNS) di masing-masing provinsi. “Kita terus perhatikan, jadi kita juga akan mempertanyakan kebijakan pusat,” kata Agus.

Terpisah, Abdul Latif sebagai Sekda Provinsi Sulsel memaparkan bahwa komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) masih berusaha melakukan dialog dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). “Dan ini kita tetap minta komisi II DPR RI untuk melakukan dialog tersebut,” kata Abdul.

Abdul menyebutkan, Komisi II masih terus mengusahakan mendapat solusi terbaik ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) terkait masalah pengangkatan honorer menjadi CPNS. Pasalnya, yang menjadi alasan terakhir pembatalan pengangkatan CPNS dari jalur honorer K2 adalah tidak memadainya anggaran.