Tunjangan Jabatan Fungsional PNS


By | 19.45 Leave a Comment
Tunjangan PNS terdiri dari tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja akan diberikan kepada PNS sesuai kinerja yang telah dilaksanakan sedangkan tunjangan kemahalan merupkan tunjangan yang akan diberikan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang beralaku di daerah masing-masing.

Tunjangan yang diberikan sudah ditentukan dengan kinerja yang dilakukan sehingga akan terbentuk sebuah kesinambungan diantara keduanya. Tujuan reformasi birokrasi bukan hanya sebagai keinginan saja tapi harus ada pembenahan dari mulai sekarang. Seperti dalam pemberian tunjangan menjadi salah satu factor terwujudnya birokrasi yang berbasis pengetahuan dan kinerja.

Tunjangan juga akan diberikan kepada PNS yang menjai Jabatan Fungsional Auditor dan Analis Pasar Hasil Pertanian. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ada di lemabaga/kementerian, dalam pelaksanaannya, jabatan fungsional dilakukan secara mandiri dan menurut keahlian yang dimiliki. Tunjangan yang diberikan sesuai dengan status kepegawaiannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tunjangan yang diberikan kepada Auditor dan Analis Pasar Hasil Pertanian akan dihentikan jika yang bersangkutan diangkat dalam jabatan structural atau jabatan fungsional lain atau hal lain yang menyebabkan tunjangan akan dihentikan.

Tabel Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

Tunjangan Jabatan Fungsional PNS

Tabel Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

Tunjangan Jabatan Fungsional PNS


Tunjangan telah diberikan saatnya kinerja dan keahlian yang dimiliki oleh seorang PNS dikerahkan untuk pembangunan yang lebih baik. Salah satu kelebihan jabatan fungsional dibandigkan dengan jabatan structural adalah jabatan fungsional bisa naik pangkat ke jabatan yan lebih tinggi sekitar 2 tahun, sedangkan jabatan structural harus dalam kurun waktu 4 tahun sekali. Tentunya pengangkatan ini dilakukan dengan melakukan pertimbangan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.Untuk mewujudkan birokrasi di Indonesia telah dilakukan melalui kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Saatnya aplikasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang lebih baik termasuk untuk pelayanan masyarakat.

Wakil Menteri Pendayagunaan  Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko mengatakan apa yang kurang dalam proses reformasi birokrasi perlu ditambahkan. Dan merumuskan setiap instrumen yang akan menjadi penentu keberhasilan birokrasi. Salah satunya adalah pembinaan terhadap PNS dan pengetahuan yang telah didaptkan akan menunjukan prestasi dalam melaksanakan tugas.

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar: