Berita CPNS Terbaru

Pelayanan berbelit belit, lama dan adanya pungli seakan sudah lumrah di negeri ini - dan atas dasar itulah BKN mencoba melakukan terobosan terobosan berani dengan mengaplikasikan suatu aplikasi aplikasi terbaru dalam setiap program programnya - dan termasuk yang satu ini yaitu mengenai Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO)

Program Kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Penetapan Pensiun Otomatis merupakan bentuk komitmen BKN dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian ASN yang terintegrasi dan memangkas alur layanan kepegawaian. Berlakunya KPO dan PPO akan mempermudah setiap PNS dalam mengajukan usulan kenaikan pangkat (UKP) reguler dan pensiun, tanpa perlu mengurus beragam persyaratan dokumen (less paper), sehingga dari awal proses pengusulan hingga penetapan dapat berjalan dengan singkat.

Jika sebelumnya seorang PNS yang akan pensiun haruslah menempuh jalan berbelit seperti dalam dokumen berikut, akan tetapi saat ini PNS yang akan memasuki masa pensiun cukuplah mengirimkan usulan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan menunggah surat pengantar, Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) dan pas foto saja seperti dalam bagan di bawah ini. Khusus mengenai fasilitas akses SAPK sendiri disediakan untuk seluruh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ataupun Biro Kepegawaian di Instansi Pusat. Bagi instansi yang sudah teregister di BKN aka diberikan kode akses yaitu user-id dan password, sehingga dapat mengakses database kepegawaian yang ada di BKN.


Begitupun halnya dengan Sistem kenaikan Pangkat Otomatis, jika sebelumnya haruslah dengan data berjibun dan cara yang rumit - saat ini BKN mnyederhanakan semuanya hanya dengan mengusulkan kenaikan pangkat melalui SAPK disertai dengan unggahan dokumen surat pengantar dan SKP maka usulan kenaikan pangkat sudah mulai bisa diproses.

Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis

Kedua terobosan terbaru ini telah resmi diresmikan BKN pada tanggal 22 November 2016 di Kantor Pusat BKN Jakarta dan akan dihadiri oleh Menteri PAN-RB, Asman Abnur.

Dalam sambutannya Menteri Asman Abnur mengapresiasi BKN yang telah berani memulai pelayanan otomatis untuk pelayanan kepegawaian yang dilakukan. Menpan-RB menyadari bahwa untuk melakukan perubahan memang akan lebih mudah apabila dimulai dari dalam internal instansi.

“Dengan ini saya berharap BKN dapat menjadi contoh model bagi kementerian atau lembaga lain. Pelayanan yang lambat, berbelit-belit dan tidak ada kepastian sudah menjadi masa lalu dan tidak boleh ada lagi saat ini. masyarakat saat ini selalu membandingkan antara instansi pemerintah dengan instansi swasta, terlebih dengan adanya media sosial, maka ketidakpuasan akan dengan cepat menyebar. Oleh karenanya, hadirnya pelayanan yang baru ini patut diapresiasi dan diikuti oleh instansi yang lain,” ujarnya.

Peresmian Pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Otomatis

KPO dan PPO ini adalah merupakan rencana program yang akan diterapkan secara nasional, namu. saat ini sistem ini barulah diterapkan di 5 daerah dan 2 instansi pusat sebagai pilot project, yaitu: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, BPPT dan Menpan RB.

Bersamaan dengan peresmian, sekaligus juga digelar launching Layanan Kepegawaian Terpadu yang akan digunakan sebagai sarana penunjang pilot project KPO dan PPO. Dengan Layanan Kepegawaian Terpadu, pengurusan kenaikan pangkat dan pensiun dapat berjalan transparan tanpa harus melewati proses yang kompleks, sekaligus sebagai upaya untuk memberantas tindak pungutan liar (pungli) yang selama ini dikenal melekat pada penyelenggaraan layanan publik. Sebagai tambahan informasi, layanan kepegawaian terpadu BKN di daerah sudah terlaksana di 12 (dua belas) dari 14 (empat belas) Kantor Regional (Kanreg) BKN di seluruh Indonesia
Walaupun tahun ini pemerintah masih melakukan moratorium penerimaan cpns, akan tetapi dibalik itu pemerintah tengah mempersiapkan suatu standar penerimaan cpns yang lebih efektif. Hal ini dimaksudkan untuk semakin memperkuat SDM di lingkungan pemerintahan dengan SDM yang benar benar mumpuni. Selain itu, Menteri Menpan RB benar benar memasang standar yang jelas untuk penerimaan cpns tahun depan, hal ini akan dimulai dari pengusulan formasinya dari tiap tiap SKPD.

"CPNS tahun ini masih moratorium. Nanti ke depan kita menerima betul-betul yang dibutuhkan. Jadi formasinya betul-betul misalnya guru, guru apa. Apakah guru matematika. Apakah guru fisika. Jangan guru saja judulnya, yang ada nanti beberapa sekolah isinya guru sejarah semua. Guru bahasa semua, itu enggak boleh lagi terjadi," kata Asman di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (20/11/2016).

Menteri Asman menekankan bahwa peran aktif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangatlah diperlukan sehingga perbaikan demi perbaikan akan bisa terlaksana sesuai harapan. Salah satunya adalah semenjak pengajuan formasi, janganlah dikira kira akan tetapi harus sesuai dengan data real yang ada di lapangan.

"Jadi betul-betul nanti setiap SKPD sudah punya data real tentang pegawainya, kemampuannya termasuk guru-guru dan dokternya. Maupun bidan. Dengan begitu nanti kita akan tahu kebutuhannya bener-bener yang mana," ungkap Asman.



Selain itu, Asman juga tengah mempersiapkan satu kebijakan baru terkait peningkatan kinerja aparatur sipil negara. Salah satu kebijakan yang saat ini akan segera diterapkan adalah kebijakan redistribusi PNS, sehingga kuota kekosongan ASN di suatu daerah yang memerlukan pegawai bisa segera terpenuhi.

"Ke depan ada kebijakan redistribusi, jadi kalau ada (SDM) yang lebih di satu daerah mau tidak mau kita tarik ke daerah lain," ujar Asman.

Redistribusi PNS juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan pegawai di suatu instansi, sehingga diharapkan setelah dipindah ke tempat baru, PNS tersebut bisa mendapatkan suasana baru dan semangat kerja baru sehingga persaingan ke arah yang lebih baik akan semakin terlihat.

"Ini juga salah satu program saya nanti akan menyebarkan yang tadinya jenuh di satu tempat, dan daerah lain yang kosong nanti akan terisi," sambungnya.
Redistribusi ASN

Penataan pegawai negeri sipil di berbagai daerah tidaklah merata, rata rata hanya terpusat di suatu wilayah perkotaan saja dan sangat kurang di wilayah pedalaman. Gagalnya rekrutmen cpns tahun ini menjadi salah satu upaya untuk kembali melakukan redistribusi pegawai negeri sipil di tempat yang dianggap terlalu sesak ke dinas yang dianggap sangat membutuhkan pegawai.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan yang berbeda beda dalam membiayai pembangunan di wilayahnya, hal ini sangat terkait dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan pemda untuk membayai gaji pegawainya.

Alokasi pembiayaan yang sehat untuk rasio belanja pegawai adalah di bawah 40%, sehingga setiap daerah bisa melakukan kegiatan pembangunan dalam segala bidang dengan nilai APBD yang dimilikinya.

Namun hal sebaliknya akan bisa saja terjadi, yaitu "Pemda Bangkrut" jika rasio belanja pegawai diatas 60% atau uang yang dikeluarkan pemda lebih besar untuk membiayai pegawainya daripada melakukan pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi birokrasi di daerah menjadi kendala yang cukup berat untuk diatasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, pada tahun 2016 terdapat penurunan jumlah pemerintah daerah yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 60%. "Tetapi jumlah ini masih sangat memprihatinkan," ujarnya saat membuka Raker Forum Sekda Seluruh Indonesia di Surabaya, Jumat (18/11).

Beberapa Pemda yang masuk dalam catatan merah "ranah rawan bangkrut" adalah sebagai berikut

  1. Kab Bireuen
  2. Kab Karo
  3. Kab Langkat
  4. Kab Dairi
  5. Kab Tapanuli Utara
  6. Kab Asahan
  7. Kab Serdang Bedagai
  8. Kota Pematang Siantar
  9. Kab Padangsidimpuan
  10. Kab Agam
  11. Kab Limapuluh Kota
  12. Kab Solok
  13. Kab Padang Pariaman
  14. Kab Tanah Datar
  15. Kota Bukit Tinggi
  16. Kab Bengkulu Selatan
  17. Kota Bengkulu
  18. Kab Lampung Tengah
  19. Kab Lampung Utara
  20. Kab Sumedang
  21. Kab Tasikmalaya
  22. Kab Ciamis
  23. Kab Kuningan.
  24. Kab Majalengka
  25. Kota Tasikmalaya
  26. Kab Pemalang
  27. Kab Purworejo
  28. Kab Kebumen
  29. Kab Klaten
  30. Kab Sragen
  31. Kab Sukoharjo
  32. Kab Karanganyar
  33. Kab Wonogiri
  34. Kota Surakarta
  35. Kab Ngawi
  36. Kab ponorogo
  37. Kab Pacitan
  38. Kab Minahasa
  39. Kab Bitung
  40. Kab Poso
  41. Kab Palu
  42. Kab Wajo
  43. Kab Takalar
  44. Kab Soppeng
  45. Kota Palopo
  46. Kab Buton Tengah
  47. Kota Kendari
  48. Kab Gianyar
  49. Kab Bangli
  50. Kab Tabanan
  51. Kab Lombok Tengah
  52. Kab Bima
  53. Kab Dompu
  54. Kota Bima
  55. Kota Kupang
  56. Kab Maluku Tengah
  57. Kota Ambon
  58. Kab Polewali Mandar



Tercatat pada tahun 2015, terdapat 58 pemda yang memiliki rasio belanja pegawai lebih dari 60% seperti disebutkan satu persatu diatas, 117 pemda memiliki rasio antara 50%-60%, dan terdapat 269 pemda memiliki rasio kurang dari 50%. Pada tahun 2016, angka ini mengalami penurunan, yaitu terdapat 14 pemda yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 60%, 119 pemda memiliki rasio antara 50%-60%, dan 371 pemda sudah berada pada rasio di bawah 50%.

Dengan kondisi ini Menteri mengingatkan bahwa tidak mungkin daerah akan maju dengan posisi belanja pegawai dalam APBD di atas 50%. Oleh karena itu, Menteri mengingatkan para Sekretaris Daerah harus sudah mulai menelaah, meneliti, dan melakukan langkah-langkah efisiensi dengan mengurangi berbagai bentuk belanja pegawai yang dipandang tidak perlu. "Jika hal ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah akan bangkrut," ujarnya.
B/3656/M.PAN-RB/11/2016
Calon pelamar cpns 2016 harus kembali gigit jari setelah pemerintah akhirnya memutuskan "untuk tidak kembali merekrut cpns". Kekecewaan ini sangatlah beralasan setelah tahun sebelumnya pemerintah menjanjikan akan adanya pembukaan cpns yang akhirnya gagal dilakukan, kemudian terjadi lagi di tahun berikutnya. Tahun ini pemerintah menunda penerimaan CPNS dengan alasan efesiensi anggaran dan belum adanya persetujuan dari presiden tentang pelaksanannya. Pelaksanaan perekrutan cpns akan digeser ke tahun 2017...apakah ini juga masih harapan kosong?

Terkait Penundaan Pengadaan CPNS Pusat dari pelamar umum tahun 2016 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016, dimana penundaan penerimaan CPNS dari pelamar umum tersebut meliputi 32 Kementerian/Lembaga, yaitu:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kementerian Agama
4. Kemenristek Dikti
5. Kementerian Pertahanan
6. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
7. Kementerian Perhubungan
8. Kementerian Perindustrian
9. Kementerian PUPR
10. Kementerian ESDM
11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
12. Kementerian Pariwisata
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan
15. Kementerian LH dan Kehutanan
16. Kementerian Hukum dan HAM
17. Kementerian PANRB
18. Kepolisian RI
19. Mahkamah Agung
20. LIPI
21. LAPAN
22. LAN
23. BMKG
24. BPPT
25. BIN
26. BPK
27. BNPT
28. BNN
29. Badan POM
30. BPKP
31.‎ BATAN
32. BAPETEN

Bagi anda yang menginginkan surat edaran resmi Menpan RB terkait penundaan CPNS bisa anda unduh di tautan berikut

Surat Menpan RB Nomor B/3656/M.PAN-RB/11/2016

Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, Paulus Dwi Laksono mengarahkan agar instansi pemerintah yang permintaan formasinya tidak terpenuhi melakukan penataan pegawai. Pernyataan tersebut disampaikan Paulus dalam wawancara dengan pers, Kamis (10/11/2016) di ruang kerjanya.

Paulus mengatakan konsep penataan yang dimaksud meliputi penataan dari segi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas, penaatan dapat dilakukan melalui redistribusi PNS, penarikan pegawai yang berstatus dipekerjakan dan diperbantukan dan pengoptimalan kinerja pegawai. Sementara penataan dalam sisi kualitas meliputi peningkatan kompetensi pegawai untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi dan hasil kerja yang ditargetkan. Paulus mengatakan penataan perlu dilakukan karena memang penundaan menyebabkan kebutuhan akan pegawai tidak terpenuhi. “Jadi kalau dikatakan kurang, ya memang instansi pemerintahan ini kekurangan pegawai. Dan secara keseluruhan nasional PNS di Indonesia ini memang kurang, tidak hanya kurang secara kualitas namun juga secara kuantitas. Apalagi ada sejumlah daerah baru hasil pemekaran di mana mereka belum punya pegawai. Dan untuk memutar organisasi, instansi pemerintah perlu pegawai sehingga salah satu pilihan yang mungkin diambil adalah mengangkat tenaga tidak tetap atau tenaga honorer. Tetapi sejak adanya PP nomor 48 tahun 2005, pengangkatan tenaga honorer tidak lagi diperkenankan. Nah, solusi atas belum bisa dipenuhinya permintaan pengadaan pegawai ini, bisa dilakukan dengan penataan salah satunya melalui redistribusi pegawai,” jelas Paulus.

Terkait redistribusi pegawai Paulus menjelaskan konsep tersebut diterapkan dengan melibatkan 2 instansi dengan kondisi pada satu instansi terdapat kelebihan pegawai dan ada instansi lain yang kekurangan pegawai. Berdasarkan PP nomer 9 tahun 2003, pemindahan antar instansi bisa dilakukan jika ada “lolos butuh”. Dalam arti ada instansi A yang mau melepaskan pegawainya dan dan ada instansi B yang memang membutuhkan pegawai sehingga siap menerima pegawai dari instansi A”.

Terkait penataan pegawai, Paulus bertutur pihaknya akan terus melakukan evaluasi. “Kami akan memantau terus. Dan jika penataan ini belum dilakukan secara maksimal, pengajuan formasi tidak bisa dilakukan oleh instansi pemerintah. Istilahnya tata dulu pegawai di instansi masing-masing, baru ajukan formasi baru pengadaan pegawai baru”.
Ujian Seleksi Masuk STAN Gunakan CAT CPNS

STAN merupakan salah satu sekolah ikatan dinas dibawah Kementerian Keuangan. Politeknik Keuangan Negara STAN ini selalu menyedot banyak pelamar setiap tahunnya di seluruh penjuru negeri - dan merupakan salah satu politeknik favorit yang paling banyak diminati. Terhitung lebih dari 4000 calon pelamar yang pada tahun 2016 ini telah mengikuti tes yang tersebar di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Pontianak, Yogyakarta, Manado, Malang, Denpasar, Makassar dan Balikpapan

Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur sekolah ikatan dinas dari lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pelaksanaan seleksi berlangsung pada 2-4 November 2016 di 12 kota.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan, Humaniati dalam suratnya kepada Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) ASN BKN memaparkan SKD diikuti oleh lulusan program diploma III dan Diploma I PKN STAN Tahun 2016 yang diperkirakan berjumlah 4.053 orang.

Di bagian lain, kepada tim Humas BKN Kepala Bagian Pengadaan dan Perencanaan SDM Biro SDM Kementerian Keuangan, Zuraida Retno Pamungkas, Kamis (3/11) di Kantor Kemenkeu mengatakan digunakannya CAT BKN dalam seleksi CPNS Kemenkeu kali ini karena akuntabilitas yang dihasilkan dalam proses seleksi menggunakan CAT BKN telah terbukti. “Kepercayaan kami menggunakan CAT BKN bukan hanya di tahun 2016. Sejak beberapa tahun lampau penyelenggaraan SKD CPNS kami sudah menggunakan CAT BKN. Dari segi akuntabilitas, jaminan soal-soal tidak bocor, fairness karena antar peserta tidak bisa saling contek itu telah teruji. Pimpinan kami pun sudah sreg menggunakan CAT BKN. Istilahnya kami memang serahkan SKD CPNS kami kepada ahlinya,” jelas Zuraida. Menambahkan itu, Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Herry Siswanto menegaskan digunakannya CAT BKN dalam SKD CPNS Kemenkeu karena Kemenkeu melihat BKN merupakan institusi yang memiliki legitimasi dalam pengelolaan kepegawaian.

Di bagian lain, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Iwan Hermanto dan Plt Kepala PPSR ASN BKN Bajoe Loedi Hargono meninjau ruang Network Operations Center (NOC) Kemenkeu di mana dari ruangan tersebut dapat dimonitor pelaksanaan seleksi SKD di 12 Kota.

Hal Hal Penting Terkait STAN

Website penting terkait:
  • Pendaftaran: panseldikdin.menpan.go.id
  • Formulir: http://www.usm.stan.ac.id 
  • Bahan pembelajaran Ujian: http://www.paketlkit.com

Program Pendidikan STAN

Program studi yang diselenggarakan oleh PKN-STAN untuk lulusan SMU, Madrasah Aliyah dan SMK adalah pendidikan Program Diploma I dan III Keuangan dengan spesialisasi sebagai berikut :
  • Prodip I / III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai
  • Prodip I / III Keuangan Spesialisasi Kebendaharan Negara
  • Prodip I / III Keuangan Spesialisasi Pajak
  • Prodip III Keuangan Spesialisasi Manajemen Aset / Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
  • Prodip III Keuangan Spesialisasi Penilai/Pajak Bumi Bangunan
  • Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi

Sedangkan program studi non-reguler yang diselenggarakan oleh PKN-STAN adalah :
  • Prodip IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi
  • Prodip III Keuangan Spesialisasi Akuntansi dengan Kurikulum Khusus (Ajun Akuntan Khusus)
  • Prodip III Keuangan Spesialisasi Pajak dengan Kurikulum Khusus
  • Program Pendidikan Pembantu Akuntan (PA)
Untuk Prodip I Keuangan lama pendidikannya 1 tahun (2 semester), bertempat di Kampus PKN-STAN Jakarta dan di Balai Diklat Keuangan yang terdapat di 8 daerah, yaitu di Medan, Palembang, Yogyakarta, Malang, Balikpapan, Makassar, Cimahi dan Manado. Untuk Prodip III Keuangan lama pendidikannya 3 tahun (6 semester), bertempat hanya di Kampus PKN-STAN Jakarta.

Selama pendidikan, mahasiswa tidak dipungut biaya pendidikan dan tidak diasramakan. Pendidikan PKN-STAN memakai sistem ikatan dinas sebagaimana ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan RI.

Lulusan PKN-STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan RI dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Penempatan Lulusan

Pendidikan STAN memakai sistem ikatan dinas sebagaimana ditegaskan kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No.289/KMK.014/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan RI. Lulusannya wajib kerja selama tiga kali masa pendidikan ditambah satu tahun. Lulusan STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah lulus pendidikan dan ditempatkan di instansi-instansi tersebut akan diproses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan golongan II.a untuk lulusan Prodip I Keuangan dan golongan II.c untuk lulusan Prodip III Keuangan. Setelah bekerja dan mengikuti Diklat Pra Jabatan Tingkat II akan diproses pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Pengatur Muda / golongan II.a untuk lulusan Prodip I Keuangan dan pangkat Pengatur / golongan II.c untuk lulusan Prodip III Keuangan.

Penempatan lulusan STAN adalah sebagai berikut:
  • Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkeu RI
  • Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
  • Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
  • Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
  • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
  • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
  • Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR)
  • Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu RI
  • Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK)
  • Badan Kebijaksanaan Fiskal (BKF)
  • Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
  • Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional
  • Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
  • Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
  • Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal
  • Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara
  • Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek)
  • Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP)
  • Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka)
  • Kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tersebar di seluruh Indonesia
Tidak dapat dipungkiri banyaknya orang yang menunggu kapan pelaksanaan tes cpns membuat "Informasi Seputar Penerimaan CPNS" menjadi topik hangat dan selalu banyak dicari orang akhir akhir ini.

Sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan ditambah dengan berjubelnya pelamar menjadikan banyak pelamar menggantungkan harapan untuk menjadi seorang abdi negara dibanding bekerja di sektor swasta atau berusaha dengan cara berwiraswasta.  Tidak hanya itu, calon pelamar PNS pun datang dari mereka yang tengah bekerja di perusahaan swasta.

"Saya saat ini bekerja di perusahaan finansial, tapi rasanya PNS tujuan hidup saya", ujar rahmat saat bercakap ringan dengan tim asncpns.com di depan kantornya, Adira Finance (3/11).

Minat seseorang untuk menjadi seorang abdi negara juga tercermin dalam tiap acara roadshow Kemenpan RB dalam rangka memperkenalkan CAT CPNS ke berbagai universitas yang mulai digelar sejak 2 tahun kebelakang.

Tahun 2016 ini walaupun kementerian keuangan sudah memberikan lampu hijau mengenai anggaran pelaksanaan tes dan ujiannya - akan tetapi rupanya Kementerian RB masih mengkaji tentang pelaksanaannya dan kemungkinan akan digeser ke tahun 2017.

Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian PANRB di account twitternya saat menjawab account @Ale_Bajrioo

Penerimaan CPNS 2016 diundur
"Masih dikaji ulang. Kemungkinan geser ke 2017" jawab Herman.


Sebelumnya menteri Asman Abnoor pernah menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih mengkaji analisa kebutuhan kebutuhan masing masing kabupaten, maupun lembaga, kementerian yang dikaitkan dengan jumlah ASN yang memasuki pensiun.

Belum adanya keputusan presiden juga menjadi salah satu penyebab penerimaan CPNS 2016 bisa diundur ke tahun berikutnya walaupun sebenarnya Menteri PANRB telah memberikan persetujuan prinsip formasi CPNS 2016 kepada 30 kementerian/lembaga pada bulan september kemarin.

Bagaimana kelanjutannya sekarang...kita tunggu saja bersama sama - tapi menunggu memang hal yang paling membosankan, bagaimana dengan kamu??
ASN Netral dalam Pilkada
Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2O17 oleh Komisi Pemilihan Umum, maka seluruh aparatur sipil negara wajib menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah dengan cara:
  • Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah;
  • Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  • Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pernilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang/uang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Bahwa pemberian dukungan kepada calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud diatas, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung termasuk dengan menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lstagram, Path, Blog, dan sejenisnya.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran netralitas oleh pegawai PNS diatur dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pasal 7 UU Disiplin PNS memiliki ketentuan sanksi yang terdiri dari hukuman disiplin. Hukuman ini memiliki 3 tingkatan yaitu ringan, sedang dan berat. Pelanggaran netralitas PNS dapat dikenakan hukuman disiplin sedang sampai kepada berat yang salah satunya berupa pemberhentian secara tidak hormat (DIPECAT), sesuai dengan pasal 4 point 12 jo pasal 12 dan pasal 13.
Nama Nama Kabupaten Dengan Rasio Belanja Pegawai Diatas 60%

Penataan pegawai adalah salah satu fokus utama dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur terutama pada daerah yang belanja pegawainya melebihi angka 50% karena hal ini akan sangat berpengaruh kepada pembangunan di masing masing daerahnya.

Saat ini masih ada 58 daerah yang jumlah belanja pegawainya diatas 60%, sedangkan untuk kisaran 50-60% sekitar 177 daerah dan sekitar 300 daerah yang angkanya kurang dari 50%.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (10/10) menteri Asman Abnur mengatakan bahwa dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini, sebanyak 78,96 persen berada di daerah, sedangkan sisanya 21,04 persen berada di pusat. Belanja pegawai PNS setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni dari Rp 351.08 Triliun tahun 2010, menjadi Rp 732.90 Triliun pada tahun 2016.
"Ini tantangan untuk kami dalam memperbaiki komposisi belanja dan kompetensi ASN agar tidak kalah dengan negara lain. Dari total PNS yang ada, jumlah yang banyak diisi oleh guru sebanyak 37,45 persen dan jabatan fungsional umum (administrasi) sekitar 37,26 persen," Ujarnya.

Nama Nama Daerah Dengan Rasio Belanja Pegawai Diatas 60%


Disaat rasio belanja pegawai diatas 60%, maka daerah tersebut akan sulit sekali mendapatkan kuota formasi penerimaan cpns - ke 58 daerah yang dimaksud, adalah:
  1. Kab Bireuen
  2. Kab Karo
  3. Kab Langkat
  4. Kab Dairi
  5. Kab Tapanuli Utara
  6. Kab Asahan
  7. Kab Serdang Bedagai
  8. Kota Pematang Siantar
  9. Kab Padangsidimpuan
  10. Kab Agam
  11. Kab Limapuluh Kota
  12. Kab Solok
  13. Kab Padang Pariaman
  14. Kab Tanah Datar
  15. Kota Bukit Tinggi
  16. Kab Bengkulu Selatan
  17. Kota Bengkulu
  18. Kab Lampung Tengah
  19.  Kab Lampung Utara
  20. Kab Sumedang
  21. Kab Tasikmalaya
  22. Kab Ciamis
  23. Kab Kuningan.
  24. Kab Majalengka
  25. Kota Tasikmalaya
  26. Kab Pemalang
  27. Kab Purworejo
  28. Kab Kebumen
  29. Kab Klaten
  30. Kab Sragen
  31. Kab Sukoharjo
  32. Kab Karanganyar
  33. Kab Wonogiri
  34. Kota Surakarta
  35. Kab Ngawi
  36. Kab ponorogo
  37. Kab Pacitan
  38. Kab Minahasa
  39. Kab Bitung
  40. Kab Poso
  41. Kab Palu
  42. Kab Wajo
  43. Kab Takalar
  44. Kab Soppeng
  45. Kota Palopo
  46. Kab Buton Tengah
  47. Kota Kendari
  48. Kab Gianyar
  49. Kab Bangli
  50. Kab Tabanan
  51. Kab Lombok Tengah
  52. Kab Bima
  53. Kab Dompu
  54. Kota Bima
  55. Kota Kupang
  56. Kab Maluku Tengah
  57. Kota Ambon
  58. Kab Polewali Mandar
Saat ini Kemenpan RB tengah giat giatnya melakukan penataan pegawai sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing dimana yang menjadi prioritas adalah PNS dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyuluh pertanian dan formasiyang bisa mendukung program nawacita Jokowi.