Berita CPNS Terbaru

Menpan
asncpns.com - Asman Abnur selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4.455.303 yang tersebar di seluruh indonesia, 60 persen PNS dari jumlah tersebut hanya memiliki keahlian administrasi.

Indonesia tidak memiliki PNS yang memiliki keahlian khusus, padahal keahlian khusus sangat penting dan dibutuhkan sebagai penggerak roda pemerintahan. "60 persen PNS kita itu keahliannya cuma bidang administratif. Tidak ada keahlian khusus," ungkap Menteri Asman dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Taspen yang diselenggarakan di Surabaya, padah hari Kamis (25/8).

Menteri Asman mengaku bahwa pihaknya akan menggelar program pelatihan vokasional untuk para PNS. Dengan diselenggarakannya pelatihan vokasional tersebut, diharapkan kedepannya keahlian para PNS bisa bertambah dan menjadi Profesional serta menjadi ahli dalam salah satu bidang. "Pelatihan itu misalnya akan difokuskan untuk keahlian di bidang statistik, perhubungan, dan lingkungan," tambah Asman.

Diakuinya, jika Indonesia mempunyai banyak PNS profesional itu sangat memudahkan dalam menggerakan roda pemerintah. "Kalau stok PNS profesional banyak kan enak. Kalau ada daerah yang kurang tenaga profesional, bisa dikirim," ujarnya.

Sebelumnya, saat‎ menerima kunjungan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri Zudan Arif Fakrulloh di ruang kerjanya, Kamis (4/8), Menteri asman meminta meminta kepada jajaran Korpri untuk mendukung program-program yang akan diterapkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

"Korpri sebagai mesin birokrasi pemerintahan, jangan pernah berhenti bergerak dan siap berubah menjadi pelayan masyarakat. Sesuai arahan presiden, pelayanan publik oleh seluruh instansi pemerintah harus lebih ditingkatkan," ujarnya
Penerimaan Pegawai Program Indonesia Memanggil 11 KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Tahun ini Komisi Pemberantasan Korupsi membuka lowongna kerja kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk mengisi posisi :
 
Administrasi
  • A01 Administrasi Bidang INDA Muda
  • A02 Administrasi Bidang Pencegahan Muda
  • A03 Administrasi Bidang Pendidakan Muda
  • A04 Administrasi Sekretariat Bidang Penindakan Muda
  • A05 Administrasi Sekretariat Jenderal Muda
  • A06 Administrasi Bidang PIPM Muda
  • A07 Perawat Muda
  • A08 Sekretaris Muda
  • A09 Staf Filling & Recording Muda
  • A10 Staf Penggajian Muda
  • A11 Staf Rumah Tangga Muda
  • A12 Staf Pengadaan Muda




    Spesialis
    • Sp01 Dokter Muda
    • Sp02 Pemeriksa Gratifikasi Muda
    • Sp03 Penelaah Pengaduan Masyarakat Muda
    • Sp04 Pengawas Internal Muda
    • Sp05 Spesialis Computer Forensic Muda
    • Sp06 Spesialis Hubungan Masyarakat Muda
    • Sp07 Spesialis Hukum Muda
    • Sp08 Spesialis Muda 2
    • Sp09 Spesialis Pendaftaran & Pemerikaan LHKPN Muda
    • Sp10 Spesialis Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Muda
    • Sp11 Spesialis Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Madya
    • Sp12 Spesialis Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Muda
    • Sp13 Spesialis Pengadaan Muda
    • Sp14 Spesialis Pengolahan Informasi & Data Muda
    • Sp15 Spesialis PJKAKI Muda
    • Sp16 Spesialis SDM Muda
    • Sp17 Spesialis Bidang INDA Muda
    • Sp18 Spesialis Koordinasi & Supervisi Muda

    Bagi anda yang berminat dan memenuhi syarat, anda bisa melakukan pendaftaran mulai tanggal 27 agustus - 6 september 2016. silakan melakukan pendaftaran disini : Pendaftaran KPK
    asncpns.com - Kementerian Keuangan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun, yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah. Kebijakan ini dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua tahun ini.

    Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016, yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Agustus 2016.

    Hal ini tentu saja berimbas kepada beberapa daerah, diantaranya adalah Kota Surabaya yang saat ini belum mempersiapkan langkah yang akan ditempuh untuk mengantipasi penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang salah satu di mata anggarannya mencakup gaji pegawai negeri sipil (PNS).

    Pemkot Surabaya mengandalkan alokasi DAU itu untuk membayar gaji PNS yang saat ini berjumlah 16 ribu akan terancam tidak mendapat gajian selama empat bulan selama September, Oktober, November dan Desember tahun 2016.

    Risma mengaku masih menunggu mekanisme dari Permenkeu dan tidak mau beresiko mengambil gaji untuk PNS tersebut dari pos lain. “Nanti kita lihat lah. Kita lihat alokasi anggaran dan kekuatan APBD kita berapa?,” tukas Risma.

    Risma saat ini masih berpikir jika mengambil dana untuk PNS dari pos lain , bagaimana cara untuk menambal dana tersebut. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sudah di peta-petakan untuk program pembangunan Kota Surabaya. “Kita juga sedang kejar PAD. Sekarang ini belum tercapai target dan kita kejar sampai akhir bulan ini,” kata Risma.

    Risma berpendapat lebih baik dana alokasi khusus (DAK) yang dikurangi daripada DAU yang dikurangi. Hal ini dikarekan DAK bisa dipakai untuk anggaran selain gaji PNS “Saya tak coba ke sana. Duh, pokoknya kalau DAU ini berat saya. Sekarang belum tahu ini akan diganti bagaimana?,” pungkas Risma.
    Kepala BKN
    asncpns.com -  Bima Haria Wibisana selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan bahwa rekrutmen CPNS akan dimulai pada sekitar September-Oktober 2016. Meskipun beberapa instansi seperti Kementerian Kesehatan sudah melakukan tes seleksi untuk formasi bidan PTT, dokter, dan dokter gigi.

    Beberapa kementerian/lembaga dan tiga pemda, tengah menyiapkan diri untuk melaksanakan rekrutmen CPNS 2016 yang saat ini sifatnya masih terbatas sesuai dengan Kementerian atau Lembaga dan juga Pemerintah Daerah. "Sifatnya ini terbatas sekali, karena disesuaikan dengan anggaran masing-masing K/L serta pemda," Bima Haria Wibisana seperti dikutip dari JPNN, Selasa (23/8).

    Untuk instansi yang akan melakukan rekrutmen sekitar September-Oktober adalah Kemendikbud formasi guru garis depan, instansi-instansi penyelenggara sekolah ikatan dinas, Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat, dan Pemprov Kalimantan Utara. "Sistem pengadaannya tetap sama menggunakan tes computer assissted test (CAT)," ungkapnya.

    Bima mengungkapkan bahwa hingga saat ini moratorium belum dicabut. Namun ada beberapa formasi yang sesuai dengan beberapa kebutuhan kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah yang akan diselenggarakan.

    "Nah formasi yang dikecualikan itu sumber dananya dari kementerian/lembaga bersangkutan dan pemda. Mereka sudah menyiapkan anggaran rekrutmen dan gaji CPNS-nya," terangnya.

    Ruang fiskal yang sempit me‎nyebabkan pemerintah belum bisa melakukan perekrutkan. Kondisi berbeda terjadi pada 2013 ketika rekrutmen dilakukan serentak meski dalam kerangka moratorium. Bima mengatakan, saat itu ruang fiskal masih mencukupi.

    "Ya kan beda, tahun ini anggaran pengadaan dibebankan ke masing-masing instansi. Negara tidak mengalokasikan dana khusus untuk itu karena ruang fiskalnya tidak mencukupi," tandasnya.
    Tunjangan Profesi Guru Tetap Empat Kali Setahun
    asncpns - Beberapa waktu lalu, saat Anies baswedan masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), mengeluarkan kebijakan atau regulasi terbaru mengenai petunjuk aturan teknis baru pencairan tunjangan profesi guru (TPG).

    Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan  bahwa penerbitan surat keputusan pencairan tunjangan (SKPT) diterbitkan dua kali dalam setahun. Namun pemerintah memastikan bahwa hal ini tidak akan pengaruhi pencairan tunjangan dan akan berjalan seperti biasanya.

    Sumarna Surapranata selaku Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud mengatakan bahwa dalam peraturan sebelumnya, penerbitan surat keputusan sebagai dasar pencairan TPG itu empat kali dalam setahun yang disesuaikan dengan masa pembayaran TPG yang juga empat kali dalam setahun atau triwulanan.

    Dirinya menghimbau kepada para guru untuk tidak resah dalam menanggapi hal tersebut, khususnya terkait penerbitan SKPT yang kini diperkecil menjadi dua kali dalam setahun. Karena guru akan tetap mendapatkan pencairan TPG empat kali dalam setahun. ’’Guru tetap tenang, karena pencairan TPG-nya tetap empat kali dalam setahun,’’ ungkapnya.

    Lebih lanjut, Sumarna menjelaskan bahwa meskipun penerbitan SKPT tunjangan profesi tersebut hanya dilakukan dua kali dalam setahun maka bukan berarti pencairan TPG juga dua kali dalam setahun. Pencairan tunjangan tersebut tetap akan dilakukan pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember.

    Penerbitan SKPT TPG ini hanyalan untuk mempermudah administrasi agar tidak memperlambat pencairan TPG untuk para guru. Karena seringkali penerbitan yang 4 kali tersebut malah menjadi penghambat. ’’Akhirnya kita putuskan menjadi dua kali dalam setahun’’ tambahnya.

    Apalagi di lapangan, Pranata mengatakan pergantian penugasan mengajar pada umumnya terjadi setahun sekali atau setiap semester sekali. Jarang sekali ada guru yang berganti tugas mengajarnya di tengah semester.

    Dia mengatakan untuk guru-guru PNSD, anggaran tunjangan nya ada di pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Sedangkan untuk guru-guru non PNS, anggarannya ada di dompet Kemendikbud. Dia menegaskan sebagian besar uang TPG triwulan pertama 2016 sudah dicairkan ke guru.


    asncpnc.com - Pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini tengah kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungannya terutama adalah tenaga guru. Oleh karena itulah, tahun ini Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan tambahan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebanyak 1.860 formasi.

    Kuswa Wardana selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa sejak tahun 2014 pihaknya telah melakukan tes untuk mengisi kekurangan guru tersebut, namun tes tersebut hanya sebatas mengisi kekosongan saja sehingga belum bisa memenuhi semua kebutuhan sekolah yang masih belum miliki guru PAI.

    ”Maka kita akan usulkan kembali tahun ini, tidak hanya untuk guru pendidikan agama Islam (PAI) saja. Tetapi guru bimbingan konseling (BK) pun masih kekurangan tenaga pengajar berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil),” ungkapnya saat ditemui usai mengikuti upacara HUT RI ke-71 di Lapangan Dadaha, kemarin (17/8/2016).

    Untuk memenuhi kebutuhan itulah setiap tahun pihaknya mengajukan penambahan pegawai terus menerus guna memenuhi tenaga guru PAI dan mata pelajaran lainnya yang saat ini hanya mengandalkan tenaga honorer. “Idealnya itu sesuai dengan pelayan pendidikan, setiap sekolah harus memiliki guru PAI. Maka instansi terkait harus terus berkoordinasi dengan pihak Kemenag maupun sekolah,” tambahnya.

    Namun pihaknya tahu bahwa yang memegang kewenangan adala Kementerian-PANRB, sehingga hingga saat ini hanya menunggu saja. Dia pun berharap Pemerintah Pusat bisa segera membuka kembali CPNS,  agar setiap kebutuhan pegawai di daerah bisa tertutupi.

    “Kita terus ajukan penambahan pegawai, sebab kita tidak tahu setiap tahun ada saja guru yang pensiun, pindah bahkan meninggal. Maka dari itu, kita ajukan penambahan terus menerus. Ya harapan kita pusat kembali membuka lowongan CPNS baru. Karena kebutuhannya sudah mendesak,” pungkasnya.
    Penerimaan Pegawai LKKP Maret 2016
    asncpns.com - Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    Sehubungan dengan adanya kebutuhan Pegawai Non-PNS Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (PSPSE) LKPP untuk operasional IT dan Pelaksanaan implementasi SPSE Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

    1. Network Administrator
    Tenaga yang dibutuhkan harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
    1. mempunyai kemampuan dalam hal memahami Operating System;
    2. mempunyai kemampuan untuk install dan operasional jaringan;
    3. mempunyai pengalaman dalam bidang yang sama minimal 2 tahun;
    4. minimal diploma dalam bidang IT atau SMK sederajat yang berpengalaman di bidang yang sama;
    5. mempunyai kemampuan dalam penguasaan teknologi OS linux dan Unix.



    2. Electronic Data Processing (EDP)
    Tenaga yang dibutuhkan harus memiliki kualifikasi sebagai berikut :
    1. Minimal berpendidikan D-III Jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi atau Management Informatika;
    2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
    3. Memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, serta menggunakan internet;
    4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
    5. Memiliki kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri, dapat bekerja sama dalam tim serta bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

    Pelamar dapat mengirim berkas lamaran ke recruitment.eproc@lkpp.go.id sebelum 27 Agustus 2016 dengan menuliskan Posisi yang dilamar pada subjek email.
    Pegawai
    asncpns.com - Beberapa waktu kebelakang, fungsi KORPRI yang berfungsi sebagai sebagai tempat bernaungnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini kurang terlihat kiprahnya dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Namun dengan kepengurusan baru yang mulai efektif, KORPRI mulai menggeliat.

    Saat ini ada terobosan baru yang dilakukan oleh jajaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional yaitu digitalisasi komunikasi dan layanan anggota KORPRI menuju terwujudnya KORPRI baru. Grand Degain terobosan yang kini tengah digodog dan masih dalam tahap penyempurnaan

    Zudan Arif Fakrulloh selaku Ketua Umum KORPRI  menyatakan bahwa, "KORPRI baru adalah KORPRI yang peduli anggotanya, yang mensejahterakan anggotanya dan memfasilitasi untuk memudahkan hidup anggotanya."

    KORPRI menjalin kerjasama dengan PT. Global Oase Indonesia untuk mengoptimalkan komunikasi dan layanan KORPRI dalam rangka untuk mengoperasionalkan rebranding KORPRI. Acara penandatanganan Memorandum of Understanding antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional dengan PT. Global Oase Indonesia ini dilaksanakan di Gedung KORPRI Jakarta, Rabu (17/08),

    Menurut Zudan, meskipun penandatanganan MoU ini berlangsung singkat, sekitar 30 menit, namun akan berdampak baik untuk 25 tahun kedepan. "17 adalah tanggal baik, secara simbolik merdeka dan mandiri. Tiga puluh menit tapi berdampak besar untuk 25 tahun ke depan," ungkapnya.

    Bentuk nyata terobosan ini adalah dengan memindahkan komunikasi manual ke digital dengan memanfaatkan berbagai media online dan media sosial untuk para anggotanya. KORPRI juga akan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota KORPRI dengan membuka toko online KORPRI. "Ketika koneksi diubah pasti dunia berubah. Koneksi manual diubah ke digital, KORPRI berubah. Tugas kita mendorong seluruh anggota agar memanfaatkan media digital," tambah Zudan.

    Dalam kesempatan itu. Ervik Adisusanto selaku pimpinan PT. Global Oase Indonesia menyatakan komitmennya untuk melakukan langkah cepat dalam rangka mewujudkan MoU tersebut. Menurutnya ada tiga fokus yang akan dilakukan oleh pihaknya, antara lain adalah media center, digital asset dan toko online.

    "Kami akan bergerak cepat, mulai besok akan melakukan audit komunikasi atau assessment. Itu menjadi bahan untuk komunikasi ideal yang akan kita bangun," tutur Ervik dalam sambutannya.