Berita CPNS Terbaru

Regulasi Tenaga Honorer Swasta Menjadi PNS
Sejumlah perwakilan Guru Swasta Makassar yang menamai diri sebagai Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Makassar mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Guru Swasta menjadi PNS dalam Audiensi yang digelar Jumat, (13/01) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Pihaknya meminta adanya regulasi khusus untuk mengangkat guru honorer swasta menjadi PNS tanpa seleksi dan kualifikasi. Menanggapi tuntutan tersebut, BKN menegaskan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, PP 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP 48/2005, dan PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP 48/2005 masih sebatas mengatur tentang tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah.

Perlu diketahui bahwa yang disebut sebagai tenaga honorer adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Bahkan saat ini pemerintah dengan tegas melarang adanya pengangkatan tenaga honorer di lingkup pemerintahan, baik pusat dan daerah, mengingat PP 56/2012 yang sudah berakhir dan belum diatur kembali dalam ketentuan yang baru.

Untuk kesejahteraan guru swasta, pemerintah sejak dulu sudah menetapkan kebijakan inpassing dan serfikasi guru yang dak hanya diiku oleh guru berstatus PNS tetapi juga disediakan bagi guru yang bekerja di sekolah-sekolah swasta.

Program kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan guru-guru yang bekerja di sekolah swasta, jadi dalam hal ini dak ada pembedaan hak antara guru berstatus PNS dan non PNS.

Sumber: Siaran Pers BKN
Waspada Penipuan CPNS
Sampai dengan saat ini pemerintah belum membuka penerimaan CPNS 2017 - pemerintah masih melakukan pengkajian mendalam terkait hal tersebut. Pengkajian dilakukan dari berbagai aspek mulai dari analisa beban kerja, analisa jabatan sampai aspek keuangan negara.

"Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01).

Dijelaskan bahwa, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah, baik melalui menpan.go.id maupun bkn.go.id. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dan melakukan cross check dalam menerima informasi terkait penerimaan CPNS di sosial media ataupun website non pemerintah.

Lebih lanjut disampaikan, agar masyarakat waspada dengan modus penipuan yang bermula dari informasi adanya penerimaan CPNS, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan. "Apabila ada oknum atau siapapun yang menyampaikan informasi ada penerimaan CPNS, kemudian mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," imbuhnya.

Perihal penipuan CPNS yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Menpan menyesalkan adanya kejadian tersebut. Baliau ikut prihatin dan meminta agar penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat,"tambah Herman



Penipuan CPNS Pemprov Jabar

Sekitar 200 orang menjadi korban penipuan CPNS. Mereka berkumpul di Gedung Sate karena mendapat undangan diklat. pemprov Jabar tegaskan rekrutmen itu ilegal.

Berbaju seragam PNS, ratusan orang berkumpul di Gedung Sate, Kamis, 15 Januari 2017. Semula mereka hendak menghadiri undangan diklat bagi calon PNS Pemprov Jabar. Tiba di Gedung Sate mereka terkejut karena kegiatan diklat itu tak diketahui oleh bagian rumah tangga Gedung Sate.

Mereka kemudian diterima oleh Humas Pemprov Jabar, Satpol PP Jabar, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar. Mereka diberi penjelasan bahwa rekrutmen itu ilegal.

Salah seorang korban bernama Dani mengatakan, ia telah menyetor uang hingga Rp 100 juta kepada seseorang bernama Iwan. Ia mau menyerahkan uang sebesar itu karena sebelumnya ia bahkan mengikuti pelatihan di Lembang. Di sana ia bersama 645 orang lainnya bahkan sempat dites urine. Ia bahkan telah menerima tiga SK.

"Saya sebenarnya guru honorer di Jakarta. Saya yakin karena selama proses itu sempat ada pelatihan di Lembang, pakai tes urine segala," tuturnya.

Setelah menjalani proses itu, ia mendapat undangan untuk mengikuti diklat di Gedung Sate selama lima hari mulai Kamis, 15 Januari 2017. Tahu menjadi korban penipuan, Dani juga ratusan orang lainnya kecewa. Namun tak banyak yang bisa dilakukan. Orang yang menerima uang itu tak ada di sana. Hanya ada dua koordinator. Salah satunya bernama Lalan yang bekerja di kantor Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Para korban lantas diarahkan untuk membuat laporan ke Polrestabes Bandung agar kasus ini bisa diproses secara hukum.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan gusar dengan para pelaku penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Usai merundingkan dengan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemprov Jabar, pihaknya berencana melaporkannya kepada Kepolisian.



Pelaporan dilakukan sebab nama dan tanda tangan Ahmad Heryawan serta beberapa pejabat eselon I dan II dipalsukan pelaku untuk membuat SK abal-abal. SK itulah yang mengantarkan pelaku hingga kini berhasil menipu lebih dari 400 CPNS.

"Ini pencemaran nama baik. Sehingga ini penting untuk mendorong segera dilaporkan ke ranah hukum. Tapi kami akan rundingkan dengan Biro hukum dulu," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Bandung, Jumat (13/1).

Dia mengatakan, kasus tersebut harus diusut Kepolisian. Apalagi korbannya bisa mencapai ratusan orang hingga menyebabkan setiap orangnya harus keluar uang sampai ratusan miliar. Sehingga seluruh korban diimbau untuk melapor kepada Kepolisian agar kasus ini bisa segera diproses hukum.

"Kalau para korban tidak melapor susah. Pemprov dirugikan karena ada nama-nama yang dicatut. Ini harus ranah hukum. Ini harus diusut tuntas," ujarnya.

Dia mengungkapkan, selama dia menjabat sebagai gubernur sudah dua kali kasus penipuan penerimaan CPNS. Kasus pertama terjadi pada 2011 dengan jumlah korban mencapai puluhan orang. Pada kasus tersebut nama istri dari Gubernur Jabar, Netty Heryawan turut dicatut.

Kemudian kasus kedua terjadi 2017 ini dengan jumlah korban mencapai ratusan orang. Kondisi ini mebuat Aher prihatin. Harusnya masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran untuk menjadi PNS. Apalagi dengan syarat harus menyetorkan uang.

"CPNS itu pasti terpelajar. Pasti sarjana. kalau sarjana masa tidak konfirmasi. Sekarang gampang banyak salurannya (untuk mencari informasi). Jangan percaya titip-titipan, ikuti jalur resmi saja," tandasnya.

Tidak ada Jalur Belakang, Seleksi CPNS Gunakan CAT

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya." pungkas Herman.

Disaat ada seseorang yang mengatasnamakan pejabat bisa menjanjikan lulus CPNS dengan meminta uang puluhan sampai ratusan juta rupiah - bisa dipastikan hal tersebut adalah penipuan dan segera laporkan.

Jika memang ada pembukaan penerimaan CPNS, belajarlah dengan baik dan persiapkanlah kemampuan kamu dengan sebaik baiknya - karena hanya dengan cara itu kamu bisa lulus CPNS - bukan dengan cara menyediakan uang puluhan juta bahkan sampai dengan ratusan juta dan memberikannya kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.



Belajarlah dan persiapkan kemampuan terbaik kamu - karena tes cpns menggunakan tes CAT yang tidak akan bisa diakali atau dicurangi

CPNS Honorer Jadi Target Penipuan Utama

Banyaknya pegawai honorer yang tidak sabar ingin segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), karena merasa sudah lama mengabdikan diri dan tak kunjung diangkat sampai saat ini. Hal ini membuat pegawai honorer frustasi sebab belum bisa menjadi PNS dalam waktu dekat, dan ingin segera diangkat PNS. Hal ini kemungkinan yang menjadi sasaran empuk para penipu penipu CPNS dimana mereka memanfaatkan kelemahan ini dan dijadikan ajang mendulang uang haram ratusan juta dari para honorer.

Untuk menghindari modus modus penipuan cpns, silakan dibaca bagian berikut
  1. Awas Modus Pengankatan CPNS
  2. Awas..Inilah Contoh Penipuan CPNS
Informasi Penerimaan CPNS SULUT 2017
Moratorium Penerimaan CPNS yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014 membuat hampir sebagian besar daerah di Indonesia mengalami krisis kekurangan pegawai. Kekurangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun, ketidaksiapan dana suatu daerah untuk melakukan perekrutan CPNS sebelum masa moratorium diberlakukan dan yang paling banyak berlaku adalah karena faktor rasio belanja pegawai yang mencapai angka diatas 60% - sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB tidak memberikan formasi untuk daerah yang bersangkutan.

Di provinsi Sulawesi Utara misalnya,  kekurangan pegawai sangat dirasakan oleh provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sulawesi ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh menyebut, pihaknya terus mengupayakan penerimaan CPNS. Suluh memastikan, telah mengalokasikan dana untuk seleksi CPNS pada tahun 2017 ini seperti diberitakan harian Manado Post (13/1)

“Kita sudah usulkan formasi sebanyak 211 pegawai ke pusat. Namun hanya untuk tenaga teknis. Misalnya hukum, akuntan, IT dan lainnya. Jika disetujui, proses akan langsung dijalankan,” Jelasnya kepada wartawan.

Dibeberkan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pusat terkait pengusulan tersebut.

Sekretaris BKD Sulut Lucky Taju membenarkan, semua masih menunggu konfirmasi pusat. Usulan yang dikirim bila diterima akan langsung diproses seusai ketentuan. “Memang jumlahnya tidak akan diterima semuanya. Namun, jika diterima proses barulah bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Daerah Lainnya

Diketahui, pengusulan PNS juga telah dilakukan beberapa kabupaten/kota di Sulut. Dari ibukota provinsi, Manado, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado Hans Tinangon membeberkan, minimal Manado membutuhkan 1.000 CPNS. “Kebutuhan kita masih sama seperti tahun lalu, ada 1.000 lebih. Kita kekurangan pegawai. Seperti di kelurahan. Banyak staf tidak ada,” ujar Tinangon.

Sama halnya Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yang masih kekurangan 1.142 PNS. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PNS jajaran Pemkab Minsel saat ini 5.245. Pemkab Minsel pun telah mengusulkan formasi sekira 1.142 CPNS. Di Minut, usulan formasi yang dibutuhkan antara lain guru SD, SMP, SMA, SMK, lulusan Perhotelan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Dokter, Bidan, Perawat, Sekretaris, Perikanan dan lain-lain, mulai dari tamatan SMA, SMK, D-III dan S1. Semua berjumlah 390.

Di Kepulauan Sangihe, usulan elektronik formasi CPNS sekitar 1.234. Usulan e-Formasi CPNS sudah disampaikan ke KemenPAN-RB. Di Mitra, jumlah PNS yang ada sekira 2.060 sementara berdasarkan analisis jabatan dibutuhkan idealnya jumlah PNS 3.000. Berarti dibutuhkan sekira 94 PNS tambaham.

Di Kota Bunga, Tomohon, sekira 100 kuota CPNS. Untuk Boltim, formasi yang diusulkan 600 CPNS. Permintaan jumlah formasi CPNS yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada pemerintah pusat sebanyak 315 orang.

Permintaan formasi CPNS untuk tahun 2017 tersebut, diajukan lantaran hingga saat ini Pemkab Talaud masih membutuhkan banyak pegawai negeri di lingkup pendidikan. Utamanya pendidikan dasar dan menengah.

Di Kepulauan Sitaro, membutuhkan sebanyak 1.000 lebih CPNS.

Penerimaan CPNS 2017

Hingga saat ini pemerintah masih belum membuka seleksi penerimaan CPNS dari jalur umum dan masih dalam tahap pengkajian.
"Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01)

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya." pungkas Herman.

Jikalau memang kamu akan mengikuti seleksi penerimaan cpns, maka persiapkanlah diri kamu sebaik baiknya dengan cara belajar yang baik. Sebagai bahan pembelajaran CPNS terbaik, silakan pelajari Paket LKIT 2017.
Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2017
Terkait perencanaan, penataan dan penyusunan pegawai dalam skala nasional tahun 2017 - Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat bernomor: K26-30/V 3-4/99 tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2017 yang langsung ditandatangani oleh Kepala BKN Haria Wibisana yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se-Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 47 Huruf b merupakan penyelenggara manajemen ASN dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun membuat rangka penyusunan perencanaan dan penataan kepegawaian secara nasional dan bahan pertimbangan teknis formasi tahun anggaran 2017.

Guna kelancaran, setiap instansi pusat maupun daerah diberikan tenggat waktu paling lambat s/d tanggal 28 Februari 2017 guna melakukan penyusunan kebutuhan ASN di instansinya masing masing dan menyampaikan hasil penyusunan pegawaian ASN untuk tahun anggaran 2017 tersebut kepada Kepala BKN sesuai tanggal diatas.

Detail surat penyusunan bisa di unduh di link yang telah disediakan di bawah ini

  1. Surat Penyusunan Kebutuhan ASN 2017
  2. Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Pusat
  3. Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Daerah
Proses Administrasi Pengalihan PNS
Proses Administrasi Pengalihan PNS dari kabupaten/kota ke provinsi maupun sebaliknya telah selesai dilaksanakan Namun pelaksanaan pengalihan PNS dari daerah ke pusat masih menunggu lampu hijau dari pihak kementerian keuangan. Proses pengalihan ini sangat berkaitan erat dengan gaji yang dibayarkan, sehingga khusus peralihan ke pusat haruslah dengan persetujuan Kemenkeu.

Proses pengalihan ini sesuai dengan amanah UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindaklanjut‎ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014‎. Dalam proses ini, BKN sebagai Badan Kepegawaian Negara mendapatkan amanah sebagai institusi pembina manajemen kepegawaian yang akan selalu siap berkoordinasi dengan tiap tiap instansi terkait.

“Proses administrasi pengalihan status harus dilakukan secara cermat untuk menghindari adanya ‘penyelundup’ yang ikut serta dalam proses pengalihan”, ungkap Kepala BKN Bima Haria Wibisana selepas menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Regional III BKN, Imas Sukmariah oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di aula barat Gedung Sate Bandung (4/1)

Penyelundup yang dimaksud, jelas Bima, yakni pihak-pihak pemangku jabatan/urusan yg tidak diamanatkan UU nomor 23 tahun 2014 untuk dipindahkan, tetapi ingin dialihkan karena kepentingan pihak-pihak tertentu.

Pengalihan PNS ini merupakan upaya pemerintah menciptakan outcome birokrasi yang berkualitas di semua lini dan distribusi PNS agar bisa lebih merata.

Tautan Dokumen:
UU No 23 Tahun 2014
Siaran Pers
Paket LKIT...ya itulah nama produk yang selalu dinanti dan diburu para calon abdi negara. Memang benar adanya jika Paket LKIT dijual terbatas, sehingga setiap orang yang menginginkannya haruslah berjuang keras mendapatkannya. Tidak hanya dari segi waktu tapi jumlah Paket LKIT yang dijual pun terbatas jumlahnya.

Keistimewaan dari produk ini tentunya yang menjadikan Paket LKIT semakin spesial. Mulai dari bahan Materi yang sangat akurat sebagai bahan pembelajaran ujian masuk seleksi cpns sampai dengan soal soal cpns yang tentunya disertai dengan teknik jawaban cepat yang sangat mudah.

Hal istimewa lainnya dari produk yang satu ini adalah dari kerenyahan kata kata yang disuguhkan sehingga membuat Paket LKIT enak dibaca dan sangat mudah dipahami, selain itu setiap bab yang disuguhkan disertai pula indikator indikator keberhasilan sebagai standar pemahaman pembelajaran yang sangat unik.

"100% Paket LKIT 100% Akurat" adalah tagline dari Paket LKIT yang merupakan bahan pembelajaran cpns terbaik yang ada di Indonesia saat ini. Produk ini sampai dengan penerimaan cpns tahun 2014 telah meluluskan lebih dari 3000 orang abdi negara secara murni di seluruh pelosok negeri (Tahun 2015 dan 2016 CPNS moratorium), dan tidak hanya itu - Kementerian PAN RB juga sangat mengapresiasi keberadaan Paket LKIT yang diangggapnya cukup berbobot dan sangat membantu masyarakat Indonesia. Pengakuan ini mungkin hanya satu satunya di Indonesia dan diberikan kepada Paket LKIT.


Paket LKIT Kemenpan RB


Setiap bab yang disuguhkan akan disertai dengan pola dan bentuk soal CPNS yang diprediksi akan keluar - soal ini diurut berdasarkan bobot kesulitannya. Soal soal yang diberikan bukanlah asal soal-soal seperti yang ada si pasaran, akan tetapi merupakan soal soal terstandar khusus sehingga disaat pola dan materi dari Paket LKIT sudah dipahami - setiap pembaca akan sangat mudah menyelesaikan dan menjawab soal bentuk apapun...itulah salah satu alasan kenapa Paket LKIT banyak meluluskan secara murni. Mudah mudahan kamu adalah salah satunya tahun ini....

Di dalam Paket LKIT 2017 isinya terdiri dari 8 Modul - dan setiap modul terdiri dari beberapa BAB. Di dalam BAB dibahas per materi bahan ujian dimana materi materi yang diberikan tersebut adalah materi resmi sebagai bahan pembuatan soal CPNS. Setiap BAB disertai juga dengan Indikator kelulusan, bentuk soal tes dan jawaban. Dan setiap soal yang ditampilkan mewakili karakteristik dan bentuk bentuk soal asli tes CPNS - total keseluruhan halaman adalah 856 halaman.

Nah bagi kamu yang berminat akan Paket LKIT, kamu boleh lakukan pre order Paket LKIT mulai tanggal 10 Januari s/d 15 Januari 2017 - dan sayangnya, pre order ini hanya tersedia untuk 500 orang saja - jadi buruan jangan sampai kehabisan...detail cara pre order bisa kamu lihat di website penjualan resmi Paket LKIT di alamat paketlkit.com

Nah bagi kamu yang belum mengetahui detail isinya seperti apa...berikut asncpns berikan "Paket LKIT versi gratis" sehingga kamu semua ada bayangan seperti apa bentuk dari Sumber Materi Soal CPNS terbaik di negeri ini.

Download Paket LKIT Gratis


Paket LKIT Gratis ini disediakan dalam 2 versi, yaitu versi PDF dan versi aplikasi....silakan di download di link yang telah disediakan

Versi PDF
Versi Aplikasi
Inpassing PNS

Kebijakan Inpassing PNS

Perhatian pemerintah kepada aparatur sipil negara rupanya tidak hanya dalam peningkatan gaji atau uang tunjangan kinerja saja, akan tetapi diperlihatkan juga dalam hal pengembangan karier dan profesionalisme aparatur sipil negara dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016. Permenpan tersebut selain berguna dalam pengembangan karir PNS juga berguna sebagai payung hukum dalam memenuhi kebutuhan jabatan fungsional PNS yang diangkat melalui inpassing/penyesuaian pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan PermenPANRB tersebut Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi, dan angka kredit kumulatif PNS bersangkutan.

Masih dalam peraturan tersebut bahwa Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan atau keahlian pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditujukan bagi:
  1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
  2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya; dan
  4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi .

Adapun PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing harus memenuhi syarat sebagai berikut:


Jabatan Fungsional Keterampilan:
  1. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 
  2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 
  4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; 
  5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 
  6. usia paling tinggi: 
  • 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan 
  • 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.

Jabatan Fungsional Keahlian:
  1. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 
  2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a ; 
  3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
  4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
  5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  6. usia paling tinggi: 
  • 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
  • 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas; 
  • 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya; dan d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Adapun tata cara penyesuaian/inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional.

Dalam peraturan yang ditetapkan tanggal 7 Desember tersebut, disebutkan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk inpassing. Angka kredit PNS untuk yang waktu kurang dari satu tahun, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan 4 tahun lebih serta jenjang pendidikan masing-masing berbeda.

Ditegaskan juga dalam Peraturan Menteri PANRB No. 26/2016, bahwa pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018

“Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal diundangkan dan dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,” ujar Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta, Jumat (29/12).

Unduh:
Permenpan RB No 26 Tahun 2016
Perubahan Status PNS Daerah Jadi PNS Pusat

Pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tahun 2014 yang mencakup beberapa peralihan sub diantaranya peralihan 14 sub urusan antar tingkatan susunan pemerintahan. Konsekuensi dari peralihan 14 sub tersebut akan berakibat pada pengalihan status pegawai, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen.

Dari ke-14 sub yang dimaksud diatas adalah terdiri dari 1 Sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, 8 sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta 5 sub urusan beralih dari daerah ke pusat.

Khusus 5 sub yang beralih ke pusat dari daerah maka secara otomatis sebanyak 22 ribu lebih pegawai akan beralih statusnya menjadi PNS Pusat.

“Artinya dengan skema peralihan 5 sub urusan dari daerah ke pusat, maka ada 22.519 orang pegawai daerah yang akan dialihkan menjadi pegawai pusat,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12) seperti dilaporkan laman menpan.

Pengalihan itu, lanjut Presiden Jokowi, juga menimbulkan konsekuensi pembiayaan gaji dan anggaran lainnya, yang semula ditanggung oleh pemda menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Presiden meminta Kementerian Dalam Negeri agar segera menuntaskan penyelesaian peraturan pelaksana dari UU Pemerintah Daerah tersebut terutama yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren agar semuanya menjadi lebih jelas dan memiliki payung hukum yang kuat.

“Pengaturan pelaksana ini diperlukan untuk memberikan pijakan hukum yang lebih jelas pada proses pengalihan status pegawai, pendanaan, sarana prasarana, serta dokumen,” ujar Presiden seraya menambahkan, bahwa pengaturan pelaksana juga bisa menjadi pegangan, bukan hanya bagi daerah tapi juga bagi kementerian/lembaga yang terkait dengan peralihan 5 sub urusan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, Presiden meminta agar peralihan urusan pemerintahan jangan sampai mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya tekankan bahwa tujuan utama pembagian urusan pemerintahan konkuren ini adalah membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan semakin efisien, bukan justru menimbulkan beban dan masalah baru,” tegas Presiden.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri PANRB Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi K. Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti