Berita CPNS Terbaru

Cuti Idul Fitri 2016
asncpns.com - Memasuki minggu terakhir puasa dan menghadapi Idul Fitri tahun 2016, Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri akan mendapatkan cuti bersama. Cuti bersama tersebut dilakukan pada tanggal 4, 5 dan 8 Juli tahun 2016. dengan demikian PNS akan mendapatkan libur mulai tanggal 2 hingga 10 Juli karena 2 & 3 Juli serta 9 & 10 Juli merupakan hari libur.

Dengan demikian, total libur aparatur negara selama Hari Raya Idulfitri tahun ini sebanyak 9 hari. Aparatur negara mulai efektif masuk kerja pada tanggal 11 Juli 2016. Pemerintah juga telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 6 dan 7 Juli 2016

Yuddy Chrisnandi selaku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa PNS dan anggota TNI Polri dilarang untuk mangambil cuti tambahan setelah libur Idul Fitri 2016 yang cukup panjang sehingga pelayanan publik tidak ada kendala dan terhambat karena melayani publik merupakan kewajiban para PNS.

"Kami mengimbau kepada aparatur negara untuk tidak mengambil cuti tahunan setelah libur lebaran selama satu minggu mulai tanggal 11 hingga 15 Juli 2016," ungkap Yuddy, Sabtu 25 Juni 2016.

Menurut Yuddy pelayanan publik seperti SIM, STNK, BPKB, paspor, pajak, berbagai perizinan, akta kelahiran, tanda penduduk, kartu keluarga, dan pelayanan penerbitan sertifikat tidak akan optimal pada hari libur panjang tersebut.

"Mengingat selama sembilan hari berbagai pelayanan publik dari pemerintah tidak optimal, kami berharap pasca-Lebaran nanti ada optimalisasi pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur yang mencukupi di berbagai sentra pelayanan umum," tambah Yuddy.

Yuddy mengingatkan bahwa di dalam era revolusi mental Presiden Joko Widodo, aparatur negara diharapkan bisa menjaga kredibelitasnya sebagai pelayan rakyat, bukan priyayi. Selain itu Yuddy juga menghimbau para pejabat pembina kepegawaian, baik menteri, pimpinan lembaga, gubernur, mapun bupati/wali kota, agar tidak mengeluarkan izin cuti tambahan kepada para PNS kecuali untuk alasan mendesak.

"Demi menjamin kelancaran pelayanan publik, kami mengimbau para pejaba pembina kepegawaian, apabila tidak ada alasan yang sangat mendesak agar tidak memberikan ijin cuti tahunan kepada aparatur negara di lingkungan instansinya masing-masing. Surat resmi terkait hal ini akan segera kami sampaikan," tuturnya Yuddy.
Penerimaan CPNS Daerah
asncpns.com - Setelah beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa pengumam seleksi Calon Pegawai Sipil Negara akan dilakukan pada bulan Juli 2016 dan Rekrutmen pada Agustus 2016 nanti, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun akan membuka penerimaan CPNS melalui jalur umum 2016.

Thabroni Rozaliselaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan instruksi langsung dari Badak Kepegawaian Daerah untuk kepastian kapan pelaksanaan CPNS tahun 2016.

Jumlah kuota yang diberikan hingga saat ini masih belum bisa dipastikan karena masih menunggu informasi dari pusat, namun Pemkab mengajukan sebanyak 700 lebih CPNS sudah diterima Pemerintah Pusat. “Mungkin akhir 2016 ini, mengenai bulan berapa, kita belum tahu pasti. Yang jelas kuota sudah kita ajukan dan sudah diterima Pemerintah Pusat,” ungkap Sekda, Kamis (23/6).

Meskipun sudah ada petunjuk dari pusat, Sekda sendiri belum mengetahui berapa jumlah kepasatian kuota untuk Pemkab Sarolangun. “Kalau kuota yang kita ajukan lebih dari 700 orang. Namun belum tahu apakah kuota yang kita ajukan akan diterima semuanya. Kita sangat berharap penerimaan CPNS kali ini bisa mencukupi kekurangan pegawai dijajaran Pemkab Sarolangun,” sebtutnya.

Thabroni pun menyatakan bahwa untuk sistem seleksi akan sama dengan sistem seleksi pada tahun 2014 yaitu menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). “Selain tes kemampuan bidang (TKB) dan tes kemampuan dasar (TKD), diwajibkan pula para peserta tes untuk mengikuti wawancara. Sistem kelulusannya juga menggunakan rangking, walaupun dinyatakan lulus tes bukan berarti dinyatakan sebagai CPNS, karena ada perangkingan nilai kelulusan,” terangnya.

Dari sebanyak 700 formasi yang diajukan oleh Pemkab Sarolangun, formasinya didominasi oleh  untuk tenaga medis, pendidik dan juga penyuluh pertanian. Kalau berbicara kurangnya tenaga PNS di Kabupaten Sarolangun, Pemkab memang masih banyak membutuhkan Pegawai Negeri Sipil, namun saat ini ketiga formasi itu sangat dibutuhkan Pemkab Sarolangun saat ini “Kalau ditanya kurangnya PNS memang kita masih membutuhkan, seperti lulusan dari Pertambangan, Perikanan, Perkebunan dan tenaga tekhnis fital lainnya,” tutup Thabroni.
Tata Tertib Tes CAT CPNS
Kementerian PAN RB sudah memastikan bahwa tahun 2016 akan kembali digelar seleksi penerimaan cpns, akan tetapi penerimaan tersebut hanya terbatas kepada 4 kategori SDM yang telah ditetapkan dan juga formasi yang mendukung program nawacita.

Sebanyak 81000 alokasi formasi telah disetujui Kementerian Keuangan sebagai pengalokasi anggaran, walaupun sebelumnya pihak Kemenpan mengajukan sekitar 150.000 klausul formasi. Detail mengenai masing masing alokasi bisa dilihat di bagian persyaratan cpns 2016

Pengadaan CPNS yang berintegritas berbasis merit sistem, Pelaksanaannya akan menggunakan sistem CAT dan dijadwalkan pada bulan juli mendatang pengumuman resmi pendaftaran cpns akan diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri melalui Panselnas.

Soal CAT yang terdiri dari Tes Intelegensi Umum-TIU, Tes Wawasan Kebangsaan-TWK dan Tes Karakteristik Pribadi-TKP sudah selesai dibuat dan dipersiapkan oleh konsorsium perguruan tinggi dan beberapa unit kerja dibawah Kemendikbud dan saat ini soal soal tersebut sudah berada di tangan Kemenpan RB.

“Naskah TKD ini dikerjakan oleh Biro Kepegawaian, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), dan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan untuk bahasanya dikoreksi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,” ujar Anies seperti dijelaskan melalui laman Kemdikbud (21/1/2016)

Penyerahan soal soal tes cpns tersebut dilakukan oleh Menteri Anis kepada Menteri Yuddy di Kantor Kemendikbud dalam bentuk compact disc pada tanggal 20 Januari 2016.

Mengenai naskah soal TKD CPNS, Anis menjelaskan bahwa naskah soal TKD itu terdiri dari tiga subtes yaitu soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebanyak 4.817 butir, soal Tes Intelegensi Umum (TIU) sebanyak 8.001 butir dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 6.002 butir soal. Sehingga total keseluruhan TKD yang telah disusun sebanyak 18.820 butir soal.


Paket LKIT bisa dijadikan sebagai buku referensi bahan pembelajaran terbaik untuk menghadapi ujian CPNS. Sampai dengan tes terakhir cpns dilakukan yaitu tahun 2014, Paket LKIT sudah meluluskan lebih dari 3000 orang CPNS secara murni di seluruh Indonesia, beberapa testimonial lulus diantaranya kami cantumkan di http://www.paketlkit.com/p/testimonial.html. Selain itu, Paket LKIT adalah merupakan buku bahan pembelajaran CPNS di Indonesia yang mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari pihak Kemenpan RB sebagai bahan pembelajaran berbobot dalam rangka pembelajaran CPNS di Indonesia, dan detail pernyataan Kemenpan RB tentang Paket LKIT bisa dilihat di http://www.paketlkit.com/p/special.html



Nah, kamu yang tengah menunggu nungu dan akan mengikuti seleksi CPNS tahun ini, silakan ketahui tata tertib ujian yang harus dilaksanakan sebelum, ketika dan sesudah ujian CAT CPNS dilaksanakan. Pelanggaran tata tertib ujian hanya akan merugikan peserta tes itu sendiri.
Tata tertib ini adalah merupakan tata tertib tes CAT CPNS yang digunakan dalam penerimaan cpns tahun 2014, sedangkan untuk tahun ini point pointnya diperkirakan tidak akan jauh berbeda.

TATA TERTIB PESERTA TES CAT CPNS

  • Peserta hadir paling lambat 60 (Enam Puluh) menit sebelum Tes Dimulai.
  • Peserta harus melakukan Registrasi sebelum TKD dimulai.
  • Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti TKD.
  • Peserta wajib mengisi Daftar Hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
  • Peserta wajib membawa KTP dan Kartu Peserta Tes, serta menunjukan kepada panitia.
  • Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta
  • Peserta menggunakan pakaian rapih dan sopan (Kemeja putih, Bawahan Rok/Celana Hitam bukan Jeans, Menggunakan Sepatu).
  • Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
  • Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (Dianggap gugur)
  • Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta, KTP dan alat tulis berupa pensil ke dalam ruang tes.
  • Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
  1. Buku-buku dan catatan lainnya.
  2.  Kalkulator, Telepon Genggam (HP), Kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, Ballpoint.
  3. Makanan dan Minuman
  4.  Senjata api / tajam atau sejenisnya
  •  Peserta dilarang :
  1. Bertanya / berbicara dengan sesame peserta tes.
  2. Menerima / memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
  3.  Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
  4. Merokok dalam ruangan tes.
  • Peserta dilarang menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT.
  • Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.


SANKSI
  • Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (L) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
  • Peserta tes yang kedapatan membawa alat komunikasi (HP), Kamera dalam bentuk apapun serta melanggar tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes.


LAIN-LAIN

  • Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan. 
      Update: 25 Juni 2016
      Penerimaan Pegawai LKKP Maret 2016
      asncpns.com - Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

      Sehubungan dengan adanya kebutuhan Pegawai  di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPPuntuk menunjang layanan kinerja , dengan ini kami sampaikan informasi Rekrutmen Pegawai Non-PNS sebagai berikut:

      Programmer Aplikasi  Monev  [1 Orang]

      Ruang Lingkup Pekerjaan:
      • Mempelajari proses bisnis aplikasi Direktorat PMEP
      • Melakukan maintenance  & availability terhadap  penggunaan Sistem Aplikasi Monev
      • Mengidentifikasi adanya bug dalam Sistem Aplikasi Monev (debugging)
      • Melakukan troubleshooting permasalahan di dalam Sistem Aplikasi Monev
      • Mempelajari konsep integrasi aplikasi Monev dengan aplikasi lainnya
      • Mempelajari skema database aplikasi yang menjadi sumber data aplikasi Monev
      • Bersama dengan tim membuat konsep pengolahan dan penampilan data/informasi dengan valid
      • Melakukan perbaikan dan /atau penambahan fitur dalam Sistem Aplikasi Monev sesuai dengan permintaan pengguna
      • Melakukan update data/informasi Sistem Aplikasi Monev sesuai dengan permintaan pengguna
      • Membuat dokumentasi teknis dan panduan mengenai Sistem Aplikasi Monev
      • Melayani permintaan data sesuai dengan permintaan pengguna
      • Memberikan pelayanan dan konsultasi atas keluhan tekhnis dari para pengguna Aplikasi Monev
      • Membuat laporan bulanan atas pekerjaan yang telah dilakukan
      Persyaratan:
      • Pria/ Wanita
      • Usia Min. 23 Tahun Maks. 30 Tahun
      • Memiliki pengalaman sebagai programmer dalam pengembangan aplikasi
      • Min. S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Manajemen Informatika/Sistem Informasi dari perguruan tinggi yang telah diakreditasi
      • IPK Min. 2.75
      • Memahami bahasa pemrograman (PHP/Java) dan database (PostgreSql)
      • Memahami Framework pengembangan aplikasi seperti Yii, Code Igniter, dll
      • Memahami konsep MVC (Model View Controller)
      • Lebih disukai memiliki sertifikasi di bidang bahasa pemrograman atau database
      • Dapat melakukan pengembangan aplikasi untuk kebutuhan
      • Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi
      • Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri
      • Mampu berkomunikasi dengan baik dan kemauan untuk belajar
      • Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
      • Mampu bekerja sesuai dengan target
      • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya

      Interface Programmer Aplikasi Monev  [1 orang]

      Ruang Lingkup Pekerjaan:
      • Mempelajari proses bisnis aplikasi Direktorat PMEP
      • Melakukan maintenance  & availability terhadap  penggunaan Sistem Aplikasi Monev
      • Mengidentifikasi adanya bug dalam Sistem Aplikasi Monev (debugging)
      • Melakukan troubleshooting permasalahan di dalam Sistem Aplikasi Monev
      • Bersama dengan tim membuat desain tampilan dan interaksi yang baik antara pengguna dengan aplikasi lain
      • Melakukan perbaikan dan /atau penambahan fitur dalam Sistem Aplikasi Monev sesuai dengan permintaan pengguna
      • Melakukan update data/informasi Sistem Aplikasi Monev sesuai dengan permintaan pengguna
      • Membuat dokumentasi teknis dan panduan mengenai Sistem Aplikasi Monev
      • Melayani permintaan data sesuai dengan permintaan pengguna
      • Memberikan pelayanan dan konsultasi atas keluhan tekhnis dari para pengguna Aplikasi Monev
      • Membuat laporan bulanan atas pekerjaan yang telah dilakukan
      Persyaratan:
      • Pria/ Wanita
      • Usia Min. 23 Tahun Maks. 30 Tahun
      • Memiliki pengalaman sebagai programmer dalam pengembangan aplikasi
      • Min. S1 Teknik Informatika/Ilmu Komputer/Manajemen Informatika/Sistem Informasi dari perguruan tinggi yang telah diakreditasi
      • IPK Min. 2.75
      • Memahami bahasa pemrograman (PHP/Java) dan database (PostgreSql)
      • Memahami Framework pengembangan user interface (css, javascript, dll)
      • Memahami konsep MVC (Model View Controller)
      • Lebih disukai memiliki sertifikasi di bidang bahasa pemrograman atau database
      • Dapat melakukan pengembangan aplikasi untuk kebutuhan
      • Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi
      • Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri
      • Mampu berkomunikasi dengan baik dan kemauan untuk belajar
      • Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
      • Mampu bekerja sesuai dengan target
      • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya
      paketlkit.com

      Trainer dan Pendukung Pengguna  [1 orang]

      Ruang Lingkup Pekerjaan:
      • Mampu mempelajari proses bisnis aplikasi Direktorat PMEP;
      • Mampu memberikan informasi terkait kebijakan atau regulasi perencanaan dan monitoring evaluasi pengadaan kepada para stakeholder baik secara tatap muka maupun melalui teknologi informasi;
      • Mampu memberikan pelatihan penggunaan Aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat PMEP;
      • Membuat rekapitulasi konsultasi, menganalisis dan membuat laporan terkait materi konsultasi;
      • Mengindentifikasi adanya bug dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat PMEP;
      • Melayani permintaan data sesuai dengan permintaan pengguna;
      • Membantu persiapan rapat
      • Membantu pengelolaan administrasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan serta membuat notulen pelaksanaan kegiatan;
      • Melaksanakan tugas lain yang diperlukan oleh Direktorat PMEP atau disposisi dari atasan;
      • Membuat laporan bulanan atas pekerjaan yang telah dilakukan.
      Persyaratan:
        • Wanita
        • Usia Min. 23 Tahun Maks. 30 Tahun
        • Pengalaman Kerja Min. 1 tahun
        • Pendidikan Min. Diploma semua jurusan (diutamakan jurusan Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Komunikasi/Public Relation
        • IPK Min. 2.75
        • Menguasai MS. Office
        • Komunikatif dan Proaktif
        • Berpenampilan menarik
        • Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim
        • Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik
        • Tidak pernah terlibat Narkoba dan pelanggaran hukum lainnya

        Tata Cara Pengiriman Dokumen Lamaran:
        1. Dokumen lamaran terdiri dari :
          1. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP;
          2. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae;
          3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
          4. Foto (3x4 berwarna);
          5. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
          6. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang;
          7. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan (jika ada);
          8. Surat rekomendasi (jika ada);
          9. Melampirkan tanda bukti hasil Tes CAT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah
            • Bagi pelamar yang sudah memiliki hasil Tes CAT di tahun sebelumnya harap melampirkan bukti hasil CAT dalam surat lamaran.
            • Bagi pelamar yang belum pernah melakukan Tes CAT, bersedia untuk mengikuti Tes CAT pada tahapan rekrutmen selanjutnya yang diselenggarakan LKPP.
        2. Dokumen lamaran dikirim dalam format (.pdf) melalui:
        3. Pengiriman dokumen lamaran paling lambat tanggal 22 Juli 2016;
        4. Setiap lamaran yang masuk akan segera diproses untuk tahap seleksi selanjutnya;
        5. Apabila diterima, Pelamar harus siap bekerja per Agustus 2016.
        Tunjangan Hari Raya
        asncpns.com - Kabar gembira bagi para Pegawai Negeri Sipil yang saat ini tengah menunggu Tunjangan Hari Raya untuk persiapan hari raya nanti. Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa pencairan THR tersebut telah dilakukan mulai hari Rabu 22 Juni 2016. Hal ini diungkapannya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan pada Rabu, 22 Juni kemarin.

        Sedangkan untuk gaji ke-13 pemerintah akan melakukan pencairan pada bulan juli nanti. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, pembayaran gaji ke-13 secara cicilan disebabkan agar PNS dapat memiliki dana tambahan untuk persiapan lebaran dan persiapan tahun ajaran baru.

        "Gaji ke-13 dikaitkan dengan masuknya tahun ajaran baru. Tapi karena kami lihat keperluan Juni ini, gaji ke-13 kami berikan (sebelum Lebaran berupa gaji pokok). Jadi (tunjangan) gaji ke-13 baru akan dibayarkan seminggu sebelum tahun ajaran baru, sekitar 11 Juli," kata Bambang dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Juni lalu.

        Namun sangat disayangkan bahwa pencairan THR ini tidak akan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Pencairannya akan dilakukan hingga H-7 Idul Fitri. Hal ini pun diungkapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani yang menyatakan bahwa THR ini akan dilakukan bertahap. "Tampaknya bertahap," ungkapnya, di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

        Askolani menambahkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan anggaran untuk THR dan gaji ke 13 tidak lebih dari Rp 20 triliun dengan masing-masing total sebanyak Rp7 hingga Rp8 triliun. Peraturan Pemerintah (PP) pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13 untuk seluruh PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara telah ditanda tangani oleh Presiden Jokowi.

        Kedua PP ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 17 Juni 2016, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 17 Juni 2016. Pemberian gaji ke-13 dan tunjangan pensiun ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara pemberian THR untuk PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2016.

        Sebelumnya diberitakan bahwa THR ini akan dilakukan oleh bersamaan dengan gaji ke-13, namun kemudian THR ini tidak akan dilakukan secara bersamaan dengan gaji ke 13. Menurut Marwanto Harjowiryono selaku Direktur Jenderal Perbendaharaan mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencairan THR dan gaji ke-13, diantaranya adalah tingkat konsumsi yang akan meningkat jelang lebaran
        Direktorat Pajak
        Dalam rangka pengisian kebutuhan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bergabung menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

        1. PERSYARATAN PENDAFTARAN

         A. Pendaftar dari Kementerian Keuangan:
        • Maksimal 28 Tahun
        • Pangkat/Golongan: Pengatur / II C
        • Strata Pendidikan Diploma III berasal dari jurusan Akuntansi, Administrasi, Ekonomi, Manajemen, Teknologi Informasi dan Komputer, dan seluruh program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana yang dimuat di aplikasi pendaftaran online, yang sudah diakui dalam kepangkatan
        • IPK Minimal 2,75
        • Tahapan seleksi: seleksi administrasi, tes kesehatan, wawancara
        • Bersedia ditempatkan di wilayah kerja pilihan yang tercakup dalam lokasi pendaftaran dan wajib bekerja di wilayah kerja tersebut minimal untuk jangka waktu 15 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak
        B. Pendaftar  dari Instansi Pusat dan Daerah non Kementerian Keuangan
        • Maksimal 25 Tahun
        • Pangkat/Golongan: Pengatur / II C
        • Strata Pendidikan Diploma III berasal dari jurusan Akuntansi, Administrasi, Ekonomi, Manajemen, Teknologi Informasi dan Komputer, dan seluruh program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana yang dimuat di aplikasi pendaftaran online, yang sudah diakui dalam kepangkatan
        • IPK Minimal 2,75
        • Tahapan seleksi: seleksi administrasi, tes tertulis dengan materi psikotes dan dasar-dasar perpajakan, tes kesehatan, wawancara 
        • Bersedia ditempatkan di wilayah kerja pilihan yang tercakup dalam lokasi pendaftaran dan wajib bekerja di wilayah kerja tersebut minimal untuk jangka waktu 15 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak

        2. UNIT KERJA PENEMPATAN DAN JUMLAH FORMASI
        1Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh105
        2Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I26
        3.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II103
        4.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi138
        5.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau158
        6.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung147
        7.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung111
        8.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara75
        9.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah138
        10.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat74
        11.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara161
        12.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara135
        13.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali79
        14.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara127
        15.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku81

        *)   unit kerja meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
        **)  jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 1.658 pegawai akan dipenuhi dengan mekanisme mutasi untuk pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah yang berasal dari luar Kementerian Keuangan
        paketlkit.com
        3. KETENTUAN PENDAFTARAN
        1. Persyaratan lengkap dan tata cara pendaftaran dapat dilihat pada http://rekrutmen.pajak.go.id ;
        2. panitia tidak menyelenggarakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, tidak melakukan surat menyurat atau korespondensi, dan tidak memungut biaya apapun selama proses seleksi/tes;
        3. pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara online dan dapat dilihat pada website http://rekrutmen.pajak.go.id ;
        4. Direktorat Jenderal Pajak tidak menanggung segala biaya yang timbul dari masing-masing pelamar Penerimaan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak ini;
        5. penentuan kelulusan seleksi menggunakan sistem passing grade dan kuota kebutuhan di masing-masing wilayah kerja;
        6. kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Pelamar yang dinyatakan lulus pada setiap tahapan seleksi merupakan kandidat terbaik;
        7. keputusan panitia terkait kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
        8. apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website www.wise.kemenkeu.go.id. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
        9. apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
        Pembukaan pendaftaran dibuka mulai 27 Juni 2016 hingga 15 Juli 2016.
        Untuk keterangan lebih lanjut bagi pendaftar kementerian keuangan silahkan unduh dokumen berikut. Sedangkan untuk pendaftar non kementerian keuangan silahkan unduh dokumen berikut.
        Unduh Formulir: klik disini!
        Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung tengah membutuhkan tenaga kerja sebagai operator data dan jaringan untuk Operation Room SKPD Periode II Pemerintah Kota Bandung, dengan persyaratan sebagai berikut :

        A. PERSYARATAN UMUM
        • Warga Negara Indonesia (WNI);
        • Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
        • Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;    
        • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;    
        • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
        • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
        • Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahliandan keterampilan yang diperlukan; 
        • Berkelakuan baik;
        • Sehat jasmani dan rohani.    

          paketlkit.com 
           

          B. PERSYARATAN KHUSUS
          • Pelamar adalah Lulusan Pendidikan terakhir S1 / D3 / SMK sesuai kualifikasi dari jabatan yang dibutuhkan (terlampir);    
          • Pelamar berusia setinggi-tingginya 35 tahun bagi lulusan S1, 30 tahun bagi lulusan D3 dan 25 tahun bagi lulusan SMK TKJ;       
          • Memiliki IPK min 2.75 untuk pendidikan S1 dan D3;
          • Nilai Raport rata rata 70 skala 0-100, dan 7,0 skala 0-10 bagi siswa SMK
          • Memahami jaringan komputer dan server;  
          • Menguasai salah satu bahasa pemrograman;          
          C. TAHAPAN SELEKSI
            1. Seleksi Administrasi
            2. Seleksi Psikotes
            3. Seleksi Kompetensi 

              D. PENGIRIMAN BERKAS LAMARAN
                Setiap pelamar wajib mengirimkan berkas lamaran yang berisi (dengan urutan) sebagai berikut :
                • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;    
                • Pas Foto Terbaru Ukuran 4x6 berwarna dengan latar belakang warna biru sebanyak 2 buah;     
                • Surat Lamaran;
                • Daftar Riwayat Hidup;    
                • Foto Copy Ijazah dan transkrip nilai (masing-masing dilegalisir); Catatan: ijazah yang diakui adalah yang sah dikeluarkan dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau dari Sekolah / Perguruan Tinggi swasta yang terakreditasi atau yang telah mendapat ijin operasional / penyelenggaraan dari DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS, serta dilegalisir/disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
                Berkas Lamaran dimasukan dalam amplop warna coklat bertali ukuran 25 x 34 cm, serta menuliskan posisi yang dilamar di pojok kanan atas surat, ditujukan kepada :

                Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung     
                up. Bidang Telematika     
                Jl. Wastukancana No.2     
                Bandung 40116

                Catatan :
                • Batas waktu penyerahan berkas lamaran paling lambat tanggal 30 Juni 2016 (jam kerja), diluar ketentuan waktu tersebut lamaran tidak akan diproses dan dianggap tidak memenuhi syarat;  
                • Hasil pengumuman akan diumumkan di portal.bandung.go.id    
                asncpns.com - Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih mencari cara untuk memperjuangkan para atlet berprestasi Indonesia untuk hari tuanya nanti. Imam menginginkan semua atlet berprestasi bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Hal ini disampaikan oleh Imam saat mengunjungi lokasi pelatnas untuk cabang renang yang disiapkan ke Olimpiade Rio 2016

                Dalam acara kunjungan tersebut, Imam mengaku beberapa atlet yang mengutarakan niatnya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Imam pun menyambut baik keinginan para atlet tersebut, Imam mengaku baru kali ini dirinya mendengar statement seperti tadi dan  mendengar mereka juga ingin punya masa depan lewat PNS.

                Imam pun mendukung penuh atlet Indonesia yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terutama untuk membantu di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

                "Saya kira juga itu opsi yang harus kita siapkan bersama dan kami sudah membicarakan dengan Kemenpan, bilamana nanti ada rekrutmen PNS maka harus ada porsi yang jelas, terukur, tentu dengan cara seleksi yang mengedepankan prioritas. Kita akan buat MoU kalau harus punya porsi PNS dari atlet berprestasi," tambah Imam.

                Saat ini di Kemenpora sendiri ada dua atlet voli Indonesia yang menjadi PNS di Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Kemenpora yang dipimpin Gatot S Dewabroto. Imam Nahrawi senang ada dua atlet voli terbaik Indonesia yang jadi PNS. Dia sangat mendukung keduanya mau membantu Kemenpora dan berharap ada atlet lain yang mengikuti jejak Ade dan Koko.



                Sebelumnya, Imam juga telah menjanjikan atlet yang berprestasi di Olimpiade akan mendapat jaminan hari tua. "Mereka yang dapat emas di Olimpiade sebelumnya perbulan dapat Rp20 juta, perak Rp15 juta, perunggu Rp10 juta. Namun tidak kita berikan per bulan, tapi per tahun. Itu jadi kebijakan baru, sampai meninggal dunia."