Berita CPNS Terbaru

Seleksi non CPNS
Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat KKP yang membidangi urusan kelautan dan perikanan yang sekarang dijabat oleh Susi Pudjiasturi. Dalam rangka pendampingan Masyarakat di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk dan Program Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016, akan merekrut 200 personel:

Tenaga Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha Kelautan dan Perikanan

Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab:
  • Berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota  yang membidangi kelautan dan perikanan, lembaga penyuluhan, koperasi dan UMKM, perijinan, sumber pembiayaan dan/atau permodalan serta mitra usaha di daerah;
  • Bersinergi dengan Penyuluh Perikanan PNS, Penyuluh Perikanan Bantu, dan Penyuluh Perikanan Swadaya untuk identifikasi pelaku utama/ usaha sektor kelautan dan perikanan yang potensial.
  • Mengidentifikasi permasalahan dan solusi pengembangan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan di daerah;
  • Melakukan pendampingan manajemen usaha pelaku utama/usaha sektor kelautan dan perikanan;
  • Meningkatkan skala usaha dan/atau mendapatkan akses sumber pembiayaan dan permodalan/mitra usaha pelaku utama/usaha sektor kelautan dan perikanan;
  • Membantu pelaku utama/usaha sektor kelautan dan perikanan dalam fasilitasi pengembangan jejaring usaha dan pasar serta membuka akses iptek dan informasi;
  • Mendorong kapasitas kelembagaan badan hukum kepada pelaku utama/usaha  sektor kelautan dan perikanan. 
Kualifikasi:
  • Warga negara Indonesia;
  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • Sehat Jasmani dan Rohani; 
  • Usia maksimal 50 tahun saat mendaftar;
  • Tidak pernah terlibat masalah narkoba dan dijatuhi hukuman pidana;
  • Kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1/DIV) semua jurusan;
  • Tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara/ anggota TNI/Polri/Pegawai Honor Daerah/Karyawan BUMN/Karyawan Perusahaan Swasta/Penyuluh Perikanan Bantu/ Pendamping di SKPD/kementerian lain yang dibiayai oleh APBN/APBD.
  • Bagi pelamar wanita, tidak sedang hamil. 
  • Lokasi penempatan diprioritaskan sesuai domisili pelamar di kawasan minapolitan/sentra kelautan dan perikanan; 
  • Menguasai aplikasi komputer (microsoft office), email dan media sosial; 
  • Memiliki pengalaman kerja sebagai berikut: 
    • Sebagai konsultan manajemen usaha bidang kelautan dan perikanan, minimal memiliki pengalaman kerja 1 (satu) tahun; dan/atau   
    • Sebagai konsultan keuangan mitra bank (KKMB) bidang kelautan dan perikanan minimal pengalaman kerja 1 (satu) tahun; dan/atau 
    • Sebagai manager/konsultan bisnis koperasi/lembaga keuangan mikro di kawasan minapolitan/sentra kelautan dan perikanan minimal memiliki pengalaman kerja 1 tahun; dan/atau 
    • Sebagai konsultan manajemen usaha garam minimal memiliki pengalaman kerja 1 tahun. d. Bersedia menandatangani kontrak kinerja. 
       
Untuk melakukan pendaftara, silahkan mendaftar secara online di alamat http://www.pusluh.kkp.go.id/.
Untuk keterangan lebih lanjut silahkan unduh tautan ini.


Sebagai bahan pembelajaran terbaik untuk menghadapi tes seleksi CPNS, kami rekomendasikan untuk mempelajari bahan materi dan soal Paket LKIT 2016. Dan untuk menghadapi tes kompetensi bidang di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami rekomendasikan Paket LKIT TKB KKP.

Berikut adalah contoh Format Soal bidang Kelautan dan Perikanan yang ada dalam Paket LKIT TKB Kelautan dan Perikanan:
1. Migrasi ikan dari air tawar menuju air laut untuk melakukan pemijahan, disebut:
A. Katadromous
B. Uraya
C. Anadromus
D. Ampidromi

2. Zona ini terletak pada geomorfologi lempeng aktif, dengan kedalaman mencapai lebih dari 6.500 m, dan menghasilkan celah memanjang tegak lurus terhadap arah penunjaman. Zona yang dimaksud dalam ilmu geomorfologi laut, disebut
A. Zona Subduksi Lempeng laut
B. Zona Prisma akresi
C. Zona Palung Laut
D. Zona Cekungan Busur Laut
- See more at: http://www.paketlkit.com/2014/05/paket-lkit-tkb-kelautan-dan-perikanan.html#sthash.5DTKTcd3.dpuf
Berikut adalah contoh Format Soal bidang Kelautan dan Perikanan yang ada dalam Paket LKIT TKB Kelautan dan Perikanan:

1. Migrasi ikan dari air tawar menuju air laut untuk melakukan pemijahan, disebut:
A. Katadromous
B. Uraya
C. Anadromus
D. Ampidromi

2. Zona ini terletak pada geomorfologi lempeng aktif, dengan kedalaman mencapai lebih dari 6.500 m, dan menghasilkan celah memanjang tegak lurus terhadap arah penunjaman. Zona yang dimaksud dalam ilmu geomorfologi laut, disebut:
A. Zona Subduksi Lempeng laut
B. Zona Prisma akresi
C. Zona Palung Laut
D. Zona Cekungan Busur Laut

Detail klik disini.
asncpns.com - Dalam rangka sosialisasi persiapan pengadaan test calon pegawai negeri sipil (CPNS), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), mengadakan rangkaian simulasi Computer Assisted Tes (CAT).

Setelah beberapa waktu lalu mengadakan simulasi CAT di Jobfair Universitas Padjajaran pada tanggal 16-17 April 2016. Tujuan diselenggarakannya simulasi ini adalah untuk memperkenalkan kepada publik sistem yang telah digunakan pada tahun 2014 ini.

Setelah sukses dalam gelaran Jobfair UNPAD, kini Kementerian PANRB menyelenggarakan simulasi tersebut di Trisakti, Jakarta, Kamis (19/5). Suwardi selaku Kepala Bagian Komunikasi Publik Kemnterian PANRB menyatakan bahwa, "Kementerian PANRB akan terus mengadakan roadshow untuk simulasi CAT test CPNS. Hal ini mengingat masyarakat sangat antusias untuk mencoba simulasi CAT ini."

Simulasi ini menarik antusias mahasiswa yang tertarik karena ingin mengetahui kemampuan diri dalam mengerjakan soal-soal yang tersedia di CAT. Terhitung sampai siang hari sudah lebih dari 100 fresh graduate dan pencari kerja yang mencoba simulasi CAT. "Masyarakat juga bisa mencoba simulasi CAT PNS ini melalui web menpan.go.id," kata Wardi.

Wardi juga  mengatakan bahwa dalam rangkaian sosialisasi ini, Universitas Trisakti adalah universitas swasta pertama dalam yang diikutsertakan dalam rangkaian sosialisasi. "Mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai PNS tidak harus dari kampus-kampus negeri saja tetapi juga kampus swasta." kata Wardi.

Romadona salah satu pengunjung berpendapat bahwa dengan adanya simulasi CAT ini bisa mengukur kemampuan diri. Dia juga yakin bahwa tes ini tidak akan ada kecurangan. "Kita bisa melihat langsung skornya jadi yakin tidak ada kecurangan karena sistemnya online dan diberi waktu," kata alumni STTPLN ini.
Formasi PNS
asncpns.com - Tumpak Hutabarat selaku Plt. Kepala Biro Humas BKN mengatakan bahwa jumlah formasi yang diberikan dan telah ditetapkan tidak bisa ditawar lagi karena sudah ditetapkan dengan melalui perhitungan dan analisa tertentu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Hal ini disampaikan olehnya menanggapi pertanyaan anggota DPRD Kabupaten Garut mempertanyakan kemungkinan mengajukan penambahan formasi PNS dari besaran formasi yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

"Untuk mengajukan formasi, silakan instansi mengajukan kepada Kemenpan dan RB. Atas pengajuan itu BKN akan memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu akan dijadikan salah satu acuan Kemenpan RB menetapkan formasi,” ungkapnya di Gedung I Kantor Pusat BKN Jakarta.

Selain menanggapi hal tersebut, Tumpak juga menanggapi pertanyaan mengenai pengangkatan honorer kategori II untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tumpak menyatakan bahwa kita harus menunggu kebijakan pemerintah mengenai kebijakan yang akan dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan honorer kategori II

“Sampai hari ini Pemerintah Pusat belum menerbitkan kebijakan apapun terkait tenaga honorer kategori ini. Namun jika melihat ketentuan yang ada pada Undang-Undang, setiap pengangkatan PNS harus dilakukan dengan menggelar tes”, tambah Tumpak.

Tumpak juga menanggapi pertanyaan anggota DPRD Kab. Garut mengenai batas maksimal seseorang mempunyai status CPNS. Menanggapi pertanyaan ini, tumpak menjelaskan bahwa batasan maksimal seseorang dalam menyandang status CPNS adalah 2 tahun. Namun jika CPNS tersebut mempunyai kinerja buruk, maka bisa saja CPNS tersebut batal diangkat menjadi PNS.
Remunerasi
asncpns.com - Pada bulan Juli 2016, rencananya Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri akan diberikan. Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah untuk hal teBesaran Gaji 13 dan THR 2016rsebut masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Nantinya jika telah selesai, maka RPP akan segera disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. “Untuk hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan, termasuk besaran anggarannya silahkan dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan,” ungkap Herman.

Sumber anggaran ini terdiri dari dua sumber yaitu, APBN yang diperuntukan PNS pusat, anggota TNI, anggota POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara,  pejabat lain yang hak keuangan/ administrasinya disetarakan/setingkat menteri; wakil menteri. Sedangkan untuk APBD diperuntukkan PNS daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.


Berikut adalah besaran Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR):

1. PNS, TNI, POLRI aktif.
  • PNS, TNI, POLRI aktif akan menerima Gaji ke-13 sejumlah gaji di bulan Juni 2016 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
  • THR: PNS, TNI, POLRI yang masih aktif akan menerima THR 100% dari gaji pokok.
2. Pejabat Negara
  • Pejabat Negara akan menerima Gaji ke-13 sejumlah gaji di bulan Juni 2016 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
  • Pejabat Negara akan menerima THR 100% dari gaji pokok.
2. Pensiunan
  • Pensiunan akan menerima Gaji ke-13 sejumlah gaji di bulan Juni 2016 yang meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk pemerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Pensiunan akan mendapatkan THR 50% dari gaji pokok bulan juni.

Pemberian gaji ke-13 dan THR ini disesuaikan dengan, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.
asncpns.com - Bulan Suci Ramadhan hanya tinggal beberapa minggu lagi. Menurut kalender, Bulan Suci Ramadhan akan Jatuh pada tanggal 6 Juni 2016. Namun bagi Aparatur Sipil Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil, bulan puasa bukan menjadi alasan menjadi kendornya pelayanan terhadap masyarakat, justru sebaliknya.

Seperti biasa tiap tahunnya, jam kerja para ASN dan PNS akan disesuaikan selama bulan puasa. Hal ini telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2016 mengenai Penetapan Kerja ASN, TNI dan Polri pada bulan Ramadhan.
<-- --="" adnsense="">
Maksud tujuan penyesuaian jam kerja adalah untuk menjaga dan menciptakan efisiensi dan produktivitas waktu yang digunakan selama bulan Ramadhan, khususnya ASN dan PNS yang menunaikan ibadah tersebut. Dengan demikian, diharapkan ASN dan PNS muslim yang menunaikan kewajiban ibadah puasa tersebut dengan baik, tapi tidak melupakan kewajibannya sebagai abdi negara.


Berikut adalah penyesuaian jam kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Ramadhan 1437 (tahun 2016) :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja.

Hari Senin sampai dengan Kamis

  • Jam Kerja Pukul: 08.00-15.00
  • Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30
Hari Jumat
  • Jam Kerja Pukul: 08.00-15.30
  • Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30

2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja.

Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
  • Jam Kerja Pukul: 08.00-14.00
  • Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30
Hari Jumat
  • Jam Kerja Pukul: 08.00-14.30
  • Waktu Istirahat Pukul: 11.30-12.30
Jumlah jam kerja bagi Instasi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32 jam 30 menit per minggu. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi dan pemerintah daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Jika dilihat dari jam kerja diatas, makan PNS dan ASN masih bisa melaksanakan buka puasa bersama dengan keluarga dirumah.
Penerimaan Pegawai LKKP Maret 2016
asncpns.com - Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Sehubungan dengan adanya kebutuhan Pegawai Non-PNS di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (PSPSE) LKPP untuk menunjang layanan kinerja Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, dengan ini kami sampaikan informasi Rekrutmen Pegawai Non-PNS Direktorat, sebagai berikut:

1. Web Design (1 orang) (Kode : WD)
Persyaratan:
  1. Minimal berpendidikan S1 atau DIV untuk salah satu jurusan Desain Komunikasi Visual, atau jurusan terkait bidang Desain Grafis;
  2. Diutamakan memiliki pengalaman desain web/desain grafis minimal 1 tahun;
  3. Pria/Wanita, usia maksimal 26 tahun;
  4. Menguasai aplikasi desain, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Flash;
  5. Memahami bahasa HTML, Javascript, dan CSS;
  6. Kreatif, inovatif, dan mampu berkomunikasi dengan baik;
  7. Mampu bekerjasama dalam tim maupun individual;
  8. Memiliki ketertarikan dalam bidang desain web/desain grafis;
  9. Memiliki kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri;
  10. Mampu bekerja di bawah tekanan, dan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Admin IT (1 orang) (Kode : AT)

Persyaratan:
  1. Minimal berpendidikan D-III jurusan Teknik Informatika, Sistem Informasi atau Management Informatika;
  2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
  3. Memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, serta menggunakan internet;
  4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik;
  5. Memiliki kemauan untuk belajar dan mengembangkan diri, dapat bekerja sama dalam tim serta bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Programmer  (5 orang) (Kode : P)

Persyaratan: 
  1. Minimal berpendidikan S1 atau DIV untuk salah satu jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknik Elektro, atau jurusan terkait bidang IT;
  2. Pria/wanita, usia maksimal 26 tahun;
  3. Diutamakan berpengalaman minimal 2 tahun dalam mengembangkan aplikasi berbasis web atau telah mengembangkan minimal 4 aplikasi berbasis web dan atau mobile;
  4. Diutamakan memiliki pengalaman programming, Software Design, Software Debugging, Software Documentation, dan Software Testing;
  5. Memahami Software Development Fundamentals, Software Development Process, dan Software Requirements;
  6. Menguasai Bahasa pemrograman web berbasis java atau PHP serta bahasa pemrograman web lain pendukungnya seperti html, xml, javascript, css, json. Diutamakan yang menguasai konsep MVC menggunakan Play Framework, CodeIgniter Framework atau Yii Framework;
  7. Menguasai konsep dan teknik interkoneksi antar sistem menggunakan web service;
  8. Mampu melakukan optimasi algoritma untuk aplikasi web yang jumlah pengguna dan jumlah transaksinya tinggi;
  9. Memiliki kemampuan problem solving yang baik, dapat bekerja dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Helpdesk Analyst (2 orang) (Kode : HA)

Persyaratan:
  1. Minimal berpendidikan S1 atau DIV untuk salah satu jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknik Elektro, atau jurusan terkait bidang IT;
  2. Pria/wanita, usia maksimal 26 tahun;
  3. Diutamakan berpengalaman minimal 1 tahun dalam mengembangkan aplikasi berbasis web atau telah mengembangkan minimal 3 aplikasi berbasis web atau mobile;
  4. Diutamakan memiliki pengalaman programming, Software Design, Software Debugging, Software Documentation, dan Software Testing;
  5. Memahami Software Development Fundamentals, Software Development Process, dan Software Requirements;
  6. Memahami Bahasa pemrograman web berbasis java atau PHP serta bahasa pemrograman web lain pendukungnya seperti html, xml, javascript, css, json. Diutamakan yang menguasai konsep MVC menggunakan Play Framework, CodeIgniter Framework atau Yii Framework;
  7. Menguasai konsep dan teknik interkoneksi antar sistem menggunakan web service;
  8. Memiliki kemampuan problem solving yang baik, dapat bekerja dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Network Administrator (4 orang) (Kode : NA)

Persyaratan:
  1. mempunyai kemampuan dalam hal memahami Operating System;
  2. mempunyai kemampuan untuk install dan operasional jaringan;
  3. mempunyai pengalaman dalam bidang yang sama minimal 2 tahun;
  4. mempunyai pengalaman serta menguasai SPSE;
  5. minimal diploma dalam bidang IT atau SMK sederajat yang berpengalaman di bidang yang sama;
  6. mempunyai kemampuan dalam penguasaan teknologi OS linux dan Unix.
Bagi anda yang merasa memenuhi kualifikasi persyaratan dan berminat, silahkan mengirimkan lamaran lengkap ke  alamat email: recruitment.eproc@lkpp.go.id dengan menuliskan kode jabatan pada subjek email, paling lambat tanggal  20 Mei 2016.
Tunjangan Kinerja
asncpns.com - Peningkatan Kinerja yang di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  (Kemristek Dikti), khususnya dalam bidang pelaksanaan reformasi birokrasi patut diapresiasi. Oleh karena itu tunjangan kinerja yang selama ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2015 perlu disesuaikan.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 3 Mei 2016. Dalam Peraturan yang baru tersebut Pegawai yang berada dilingkungan Kemristek Dikti selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja ini tidak diberikan kepada:
  • Pegawai di Lingkungan Kemristek Dikti yang tidak mempunyai jabatan tertentu; 
  • Pegawai di Lingkungan Kemristek Dikti yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; 
  • Pegawai di Lingkungan Kemristek Dikti yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS; 
  • Pegawai di Lingkungan Kemristek Dikti yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kemristek Dikti.
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud, dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2016, dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Adapun Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Berikut adalah tabel besaran tunjangan kinerja Kemristek Dikti yang baru:



0
asncpns.com - Ada angin segar bagi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) yang menginginkan jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dikarenakan Provinsi ini adalah provinsi termuda di seluruh Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan pengecualian terkait dengan kebutuhan penerimaan pegawainya.

Dr H Irianto Lambrie selaku Gubernur Kalimantan Utara menyatakan bahwa, Menpan akan membantu Pemprov untuk menjadikan Kaltara sebagai daerah percontohan reformasi birokrasi. “Menpan-RB mendukung dan setuju untuk memberikan pengecualian terhadap penerimaan Pegawai di Kaltara,” ungkapnya setelah bertemu dengan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Senin (9/5) sore.

Oleh karena itu, Guburnur langsung memerintahkan BKD Kaltara untuk segera membuat usulan kuota penerimaan CPNS dan segera dikirimkan agar segera ditindak lanjuti oleh pihak terkait. “Saya minta BKD segera membuat surat yang saya tandatangani dan diajukan ke Menpan agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Hamsi selaku Kepala Bidang Kepegawaian dan Diklat Setda Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa kuota yang diajukan mencapai 6000 formasi dari tahun 2015 hingga 5 tahun kedepan. Jika demikian setiap tahunnya Provinsi ini akan mengajukan sebanyak 1.200 formasi per tahun. Formasi yang diajukan ini telah sesuai dengan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK).

“Kalau idealnya setiap tahun 1.200 formasi, jadi kita bisa mengusulkan 2.400 berarti formasi 2015 dan 2016 yang kita ajukan. Karena tahun sebelumnya, 1.200 sudah kita input dan tahun ini 1.200 lagi kita input jadi totalnya 2.400 yang sudah kita input. Karena sesuai dengan anjab yang ada, kita tinggal menunggu berapa formasi yang diberikan oleh MenPAN-RB,” jelasnya.

Di samping, itu juga Hamsi menjelaskan terkait dengan formasi yang diusulkan ke Kemenpan tersebut diberikan masing-masing provinsi. Hamsi berharap moratorium tidak diberlakukan di Provinsi Kaltara. “Kita masih menunggu keputusan dari Menpan untuk formasi yang diberikan masing-masing provinsi. Tapi kita sudah mengusulkan, bahkan Gubernur sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa Kaltara masih memerlukan pegawai,” tutupnya.