Berita CPNS Terbaru

Tata Cara Inpassing PNS Jabatan Fungsional
Inpassing adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat organisasi melalui jabatan fungsional. Seseorang yang menduduki jabatan fungsional harus memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi.

Tata Cara Inpassing
  • Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan seleksi administrasi terhadap PNS yang akan mengikuti program inpassing.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional kepada Instansi Pembina JF, dengan melampirkan:
  1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
  2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
  3. Fotokopi Sertifikat lulus uji kompetensi; dan
  4. Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  5. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/jabatan struktural yang sebelumnya berkesesuaian dengan JF yang akan diduduki/dibebaskan sementara karena 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit
  • Instansi Pembina JF memberikan pertimbangan teknis pengangkatan dalam Jabatan Fungsional yang sudah mencantumkan Angka Kredit sesuai Lampiran I dan II PermenPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016, dan disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul. Bagi PNS daerah tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing-masing.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam Jabatan Fungsional dan diberikan Angka Kredit sesuai pertimbangan teknis instansi pembina JF
  • Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menurut wilayah kerja masing-masing untuk diinput dalam database

Ada beberapa kategori PNS yang dapat diinpassing. Yang pertama, bagi jabatan pelaksana tetapi belum diangkat menjadi jabatan fungsional. PNS tersebut telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Selanjutnya, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Dan yang terakhir, PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
Penerimaan Pegawai Non CPNS KemenPPPA
PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, membutuhkan pegawai Non ASN untuk ditempatkan pada Unit Eselon II, dengan formasi dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :


Dokumen KemenPPPA

TATA CARA PENDAFTARAN LAMARAN KERJA :
  • Berkas Lamaran Persyaratan Administrasi dimasukkan dalam satu amplop, dan pada pojok kanan atas ditulis Unit Eselon II yang dituju, dikirim Via POS ke :
BIRO UMUM DAN SDM
UP. BAGIAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15 JAKARTA PUSAT
  • Amplop bagian belakang ditulis nama pengirim lengkap beserta alamat.
  • Batas Waktu Penutupan Penerimaan Lamaran Kerja dan Cap Pos tanggal 3 Februari 2017 Pukul 17.00 WIB.

PELAKSANAAN TEST :

1. SELEKSI ADMINISTRASI
Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dihubungi untuk mengikuti CAT

2. TES KOMPETENSI DASAR
Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar di lakukan melalui mekanis CAT (Computer Assisted Test) dilaksanakan di BKN Pusat padatanggal 13 Februari 2017. sebagai bahan pembelajaran silakan pelajari Paket LKIT 2017

3. TEST WAWANCARA DAN KETERAMPILAN
Pelamar yang lulus CAT, akan dipanggil untuk mengikuti test wawancara dan keterampilan
Isu isu liar di media sosial ataupun di website yang menyatakan bahwa saat ini pemerintah sudah mulai buka penerimaan CPNS dibantah oleh Menpan RB, Asman Abnur. Beliau menjelaskan kepada wartawan bahwa saat ini pemerintah belum membuka pengumuman kran penerimaan CPNS untuk tahun 2017.

"Tidak ada dan belum ada yang namanya pemerintah membuka formasi untuk pegawai negeri, karena itu secara nasional akan kita umumkan" Jelas Asman ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta (19/1)

Asman juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati hati terhadap isu isu penerimaan CPNS apalagi dengan dalih bisa meluluskan dengan syarat sejumlah uang, hal ini terkait penipuan CPNS honorer di lingkungan Pemprov Jabar yang dilakukan oleh seorang oknum PNS Satpol PP bernama Lalan Suherlan, yang bertugas di Kantor Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat

Modus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil terbongkar gara-gara terduga pelakunya nekat mengumpulkan ratusan korbannya di Gedung Sate Bandung. Korban menyetor puluhan juta rupiah dengan imbalan Surat Keputusan Pengangkatan PNS palsu. “Kebetulan ditemukan oleh Kamdal (Keamanan Dalam) ada yang kumpul pakai seragam, katanya ada agenda pengarahan dari Pak Gubernur, mengaku pegawai baru,” kata Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat, Sapta Yulianto Dasuki, di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 12 Januari 2017.

Sedikitnya ada 200 orang yang diminta datang hari Kamis, 12 Januari 2017, bagian dari gelombang pertama untuk menghadiri Acara Pengarahan Gubernur di Gedung Sate. Rencananya seluruhnya ada 645 orang yang diminta datang bergelombang. Mereka mengantongi SK Pengangkatan PNS palsu dengan beragam posisi dari guru, hingga anggota Satpol PP, berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Sapta mengatakan, ada dua orang yang diduga otak penipuan itu, salah satunya yang diamankan, sementara satu lagi kabur. Terduga pelaku penipuan yang kini digelandang ke Polrestabes Bandung yakni Lalan Suherlan, warga Babakan Cianjur, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. “Sudah dikonfirmasi ke Kabupaten Bandung Barat, betul PNS, sekarang sedang didalami keterlibatan apa yang dilakukan,” kata dia.



Terkait penerimaan CPNS yang dilakukan pemerintah, Asman menegaskan bahwa penerimaan tidak ada namanya syarat uang yang harus disetorkan - melainkan calon pelamar haruslah memiliki kompetensi dan bisa lulus ujian penerimaan CPNS.

"Masuk PNS tidak ada yang namanya pungutan, tidak ada yang namanya syarat uang - yang penting syaratnya punya kompetensi atau tidak, lulus ujian atau tidak - itu syaratnya, tidak ada administrasi yang lain" pungkasnya.

Sejak tahun 2013 Tes CPNS menggunakan metode CAT, dimana soal ujian yang diberikan terdiri dari 100 soal dengan lama total pengerjaan selama 90 menit. Tidak ada KKN dalam sistem ujian ini. Hasil bisa diketahui pada saat selesai pengerjaan tes. Kelulusan seseorang bisa diketahui pada saat pelaksanaan tes selesai dilakukan.

Kelulusan sistem tes CAT ini menggunakan penilaian berdasarkan passing grade. Dimana payung hukum dari passing grade itu sendiri adalah berdasarkan Permenpan RB No 29 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Passing grade tes Intelegensi umum adalah sebesar 50% dari nilai maksimal TIU, Tes Karakteristik Pribadi adalah 72% dari nilai maksimal TKP dan Tes Wawasan Kebangsaan sebesar 40 % dari Nilai maksimal TWK.

Jadi Lulus CPNS itu adalah bukan dengan uang puluhan juta ataupun uang ratusan juta rupiah, melainkan dengan belajar dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar bisa menghadapi dan mengerjakan semua soal yang diberikan. Sebagai bahan pembelajaran terbaik ujian CPNS, silakan pelajari Paket LKIT 2017 - dimana bahan pembelajaran ini telah meluluskan banyak PNS secara murni dan mendapatkan apresiasi dari Kemenpan RB sebagai bahan pembelajaran yang berbobot dan berkualitas. Periode pembelian Paket LKIT sendiri adalah mulai tanggal 24 Januri 2017 s/d tangal 30 April 2017. Pembelian diluar tanggal penjualan yang ditentukan, tidak akan pernah dilayani.
Seleksi CPNS Tidak Dipungut Biaya

Menanggapi kasus penipuan CPNS yang terjadi di Jawa Barat, Menteri Asman Abnur selaku Menteri PAN RB menjelaskan bahwa pihaknya saat ini belum membuka penerimaan CPNS.
“Pemerintah sampai saat ini belum membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil” ujar Menteri Asman di Kementerian PANRB, Jakarta (19/01).

Pihaknya menjelaskan, apabila penerimaan formasi CPNS sudah ada, maka akan diumumkan secara nasional oleh Pemerintah melalui Kementerian PANRB. Untuk itu, Menteri PANRB meminta kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan jangan tertipu dengan isu atau berita penerimaan CPNS yang tidak bertanggung jawab.

Menteri PANRB juga menegaskan, bahwa dalam proses penerimaan formasi CPNS masyarakat tidak dipungut biaya. “Saya tegaskan bahwa tidak ada pungutan uang bagi masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS, yang diperlukan adalah kualifikasi dan kompetensi dari pelamar CPNS tersebut untuk lulus dalam ujian seleksi,”jelasnya.

Menteri Asman menyatakan bahwa siapapun yang melakukan penipuan CPNS akan diproses secara hukum. “Baik yang memberikan dan menerima uang sama-sama melanggar hukum, karena Pemerintah sudah menegaskan bahwa penerimaan CPNS bebas dari pungutan uang,”ujar MenPANRB.

“Sanksi hukum akan dikenakan baik dari kalangan umum ataupun dari oknum PNS sendiri,” tegas Asman. MenPANRB menjelaskan, khusus untuk pelaku penipuan CPNS dari kalangan PNS akan dikenakan sanksi berat selain diproses secara hukum, yaitu pemecatan PNS tersebut dari instansi kerjanya.

Untuk menghindari terjadinya kasus penipuan cpns serupa, seluruh masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap oknum oknum yang menjanjikan bisa meluluskan CPNS dengan iming iming uang sebagai syarat mendapatkan kursi CPNS. Jika ditemukan indikasi penipuan CPNS, masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak berwenang atau melaporkannya ke situs lapor.go.id

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi dan bebas dari praktek KKN.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya." ungkap Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01).

Belajarlah dengan baik, persiapkan diri semaksimal mungkin jika memang ingin menjadi seorang abdi negara - salah satu bahan pembelajaran yang bisa dijadikan acuan pembelajaran adalah Paket LKIT. Persiapkan dan belajarlah mulai dari sekarang - sehingga disaat penerimaan CPNS diumumkan pemerintah, persiapan kamu sudah matang.

Jangan pernah tertipu dengan kata kata manis oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dengan dalih bisa meluluskan dan atau dalih "punya jatah kursi kelulusan". Jika uang puluhan juta hilang, CPNS tidak didapat itu salah siapa...!!!?
Regulasi Tenaga Honorer Swasta Menjadi PNS
Sejumlah perwakilan Guru Swasta Makassar yang menamai diri sebagai Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Makassar mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Guru Swasta menjadi PNS dalam Audiensi yang digelar Jumat, (13/01) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Pihaknya meminta adanya regulasi khusus untuk mengangkat guru honorer swasta menjadi PNS tanpa seleksi dan kualifikasi. Menanggapi tuntutan tersebut, BKN menegaskan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, PP 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP 48/2005, dan PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP 48/2005 masih sebatas mengatur tentang tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah.

Perlu diketahui bahwa yang disebut sebagai tenaga honorer adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Bahkan saat ini pemerintah dengan tegas melarang adanya pengangkatan tenaga honorer di lingkup pemerintahan, baik pusat dan daerah, mengingat PP 56/2012 yang sudah berakhir dan belum diatur kembali dalam ketentuan yang baru.

Untuk kesejahteraan guru swasta, pemerintah sejak dulu sudah menetapkan kebijakan inpassing dan serfikasi guru yang dak hanya diiku oleh guru berstatus PNS tetapi juga disediakan bagi guru yang bekerja di sekolah-sekolah swasta.

Program kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan guru-guru yang bekerja di sekolah swasta, jadi dalam hal ini dak ada pembedaan hak antara guru berstatus PNS dan non PNS.

Sumber: Siaran Pers BKN
Waspada Penipuan CPNS
Sampai dengan saat ini pemerintah belum membuka penerimaan CPNS 2017 - pemerintah masih melakukan pengkajian mendalam terkait hal tersebut. Pengkajian dilakukan dari berbagai aspek mulai dari analisa beban kerja, analisa jabatan sampai aspek keuangan negara.

"Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01).

Dijelaskan bahwa, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah, baik melalui menpan.go.id maupun bkn.go.id. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dan melakukan cross check dalam menerima informasi terkait penerimaan CPNS di sosial media ataupun website non pemerintah.

Lebih lanjut disampaikan, agar masyarakat waspada dengan modus penipuan yang bermula dari informasi adanya penerimaan CPNS, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan. "Apabila ada oknum atau siapapun yang menyampaikan informasi ada penerimaan CPNS, kemudian mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," imbuhnya.

Perihal penipuan CPNS yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Menpan menyesalkan adanya kejadian tersebut. Baliau ikut prihatin dan meminta agar penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat,"tambah Herman



Penipuan CPNS Pemprov Jabar

Sekitar 200 orang menjadi korban penipuan CPNS. Mereka berkumpul di Gedung Sate karena mendapat undangan diklat. pemprov Jabar tegaskan rekrutmen itu ilegal.

Berbaju seragam PNS, ratusan orang berkumpul di Gedung Sate, Kamis, 15 Januari 2017. Semula mereka hendak menghadiri undangan diklat bagi calon PNS Pemprov Jabar. Tiba di Gedung Sate mereka terkejut karena kegiatan diklat itu tak diketahui oleh bagian rumah tangga Gedung Sate.

Mereka kemudian diterima oleh Humas Pemprov Jabar, Satpol PP Jabar, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar. Mereka diberi penjelasan bahwa rekrutmen itu ilegal.

Salah seorang korban bernama Dani mengatakan, ia telah menyetor uang hingga Rp 100 juta kepada seseorang bernama Iwan. Ia mau menyerahkan uang sebesar itu karena sebelumnya ia bahkan mengikuti pelatihan di Lembang. Di sana ia bersama 645 orang lainnya bahkan sempat dites urine. Ia bahkan telah menerima tiga SK.

"Saya sebenarnya guru honorer di Jakarta. Saya yakin karena selama proses itu sempat ada pelatihan di Lembang, pakai tes urine segala," tuturnya.

Setelah menjalani proses itu, ia mendapat undangan untuk mengikuti diklat di Gedung Sate selama lima hari mulai Kamis, 15 Januari 2017. Tahu menjadi korban penipuan, Dani juga ratusan orang lainnya kecewa. Namun tak banyak yang bisa dilakukan. Orang yang menerima uang itu tak ada di sana. Hanya ada dua koordinator. Salah satunya bernama Lalan yang bekerja di kantor Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Para korban lantas diarahkan untuk membuat laporan ke Polrestabes Bandung agar kasus ini bisa diproses secara hukum.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan gusar dengan para pelaku penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Usai merundingkan dengan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemprov Jabar, pihaknya berencana melaporkannya kepada Kepolisian.



Pelaporan dilakukan sebab nama dan tanda tangan Ahmad Heryawan serta beberapa pejabat eselon I dan II dipalsukan pelaku untuk membuat SK abal-abal. SK itulah yang mengantarkan pelaku hingga kini berhasil menipu lebih dari 400 CPNS.

"Ini pencemaran nama baik. Sehingga ini penting untuk mendorong segera dilaporkan ke ranah hukum. Tapi kami akan rundingkan dengan Biro hukum dulu," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Bandung, Jumat (13/1).

Dia mengatakan, kasus tersebut harus diusut Kepolisian. Apalagi korbannya bisa mencapai ratusan orang hingga menyebabkan setiap orangnya harus keluar uang sampai ratusan miliar. Sehingga seluruh korban diimbau untuk melapor kepada Kepolisian agar kasus ini bisa segera diproses hukum.

"Kalau para korban tidak melapor susah. Pemprov dirugikan karena ada nama-nama yang dicatut. Ini harus ranah hukum. Ini harus diusut tuntas," ujarnya.

Dia mengungkapkan, selama dia menjabat sebagai gubernur sudah dua kali kasus penipuan penerimaan CPNS. Kasus pertama terjadi pada 2011 dengan jumlah korban mencapai puluhan orang. Pada kasus tersebut nama istri dari Gubernur Jabar, Netty Heryawan turut dicatut.

Kemudian kasus kedua terjadi 2017 ini dengan jumlah korban mencapai ratusan orang. Kondisi ini mebuat Aher prihatin. Harusnya masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran untuk menjadi PNS. Apalagi dengan syarat harus menyetorkan uang.

"CPNS itu pasti terpelajar. Pasti sarjana. kalau sarjana masa tidak konfirmasi. Sekarang gampang banyak salurannya (untuk mencari informasi). Jangan percaya titip-titipan, ikuti jalur resmi saja," tandasnya.

Tidak ada Jalur Belakang, Seleksi CPNS Gunakan CAT

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya." pungkas Herman.

Disaat ada seseorang yang mengatasnamakan pejabat bisa menjanjikan lulus CPNS dengan meminta uang puluhan sampai ratusan juta rupiah - bisa dipastikan hal tersebut adalah penipuan dan segera laporkan.

Jika memang ada pembukaan penerimaan CPNS, belajarlah dengan baik dan persiapkanlah kemampuan kamu dengan sebaik baiknya - karena hanya dengan cara itu kamu bisa lulus CPNS - bukan dengan cara menyediakan uang puluhan juta bahkan sampai dengan ratusan juta dan memberikannya kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.



Belajarlah dan persiapkan kemampuan terbaik kamu - karena tes cpns menggunakan tes CAT yang tidak akan bisa diakali atau dicurangi

CPNS Honorer Jadi Target Penipuan Utama

Banyaknya pegawai honorer yang tidak sabar ingin segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), karena merasa sudah lama mengabdikan diri dan tak kunjung diangkat sampai saat ini. Hal ini membuat pegawai honorer frustasi sebab belum bisa menjadi PNS dalam waktu dekat, dan ingin segera diangkat PNS. Hal ini kemungkinan yang menjadi sasaran empuk para penipu penipu CPNS dimana mereka memanfaatkan kelemahan ini dan dijadikan ajang mendulang uang haram ratusan juta dari para honorer.

Untuk menghindari modus modus penipuan cpns, silakan dibaca bagian berikut
  1. Awas Modus Pengankatan CPNS
  2. Awas..Inilah Contoh Penipuan CPNS
Informasi Penerimaan CPNS SULUT 2017
Moratorium Penerimaan CPNS yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014 membuat hampir sebagian besar daerah di Indonesia mengalami krisis kekurangan pegawai. Kekurangan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun, ketidaksiapan dana suatu daerah untuk melakukan perekrutan CPNS sebelum masa moratorium diberlakukan dan yang paling banyak berlaku adalah karena faktor rasio belanja pegawai yang mencapai angka diatas 60% - sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB tidak memberikan formasi untuk daerah yang bersangkutan.

Di provinsi Sulawesi Utara misalnya,  kekurangan pegawai sangat dirasakan oleh provinsi yang terletak di ujung utara pulau Sulawesi ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh menyebut, pihaknya terus mengupayakan penerimaan CPNS. Suluh memastikan, telah mengalokasikan dana untuk seleksi CPNS pada tahun 2017 ini seperti diberitakan harian Manado Post (13/1)

“Kita sudah usulkan formasi sebanyak 211 pegawai ke pusat. Namun hanya untuk tenaga teknis. Misalnya hukum, akuntan, IT dan lainnya. Jika disetujui, proses akan langsung dijalankan,” Jelasnya kepada wartawan.

Dibeberkan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pusat terkait pengusulan tersebut.

Sekretaris BKD Sulut Lucky Taju membenarkan, semua masih menunggu konfirmasi pusat. Usulan yang dikirim bila diterima akan langsung diproses seusai ketentuan. “Memang jumlahnya tidak akan diterima semuanya. Namun, jika diterima proses barulah bisa dilaksanakan,” tandasnya.

Daerah Lainnya

Diketahui, pengusulan PNS juga telah dilakukan beberapa kabupaten/kota di Sulut. Dari ibukota provinsi, Manado, mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado Hans Tinangon membeberkan, minimal Manado membutuhkan 1.000 CPNS. “Kebutuhan kita masih sama seperti tahun lalu, ada 1.000 lebih. Kita kekurangan pegawai. Seperti di kelurahan. Banyak staf tidak ada,” ujar Tinangon.

Sama halnya Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), yang masih kekurangan 1.142 PNS. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PNS jajaran Pemkab Minsel saat ini 5.245. Pemkab Minsel pun telah mengusulkan formasi sekira 1.142 CPNS. Di Minut, usulan formasi yang dibutuhkan antara lain guru SD, SMP, SMA, SMK, lulusan Perhotelan, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Dokter, Bidan, Perawat, Sekretaris, Perikanan dan lain-lain, mulai dari tamatan SMA, SMK, D-III dan S1. Semua berjumlah 390.

Di Kepulauan Sangihe, usulan elektronik formasi CPNS sekitar 1.234. Usulan e-Formasi CPNS sudah disampaikan ke KemenPAN-RB. Di Mitra, jumlah PNS yang ada sekira 2.060 sementara berdasarkan analisis jabatan dibutuhkan idealnya jumlah PNS 3.000. Berarti dibutuhkan sekira 94 PNS tambaham.

Di Kota Bunga, Tomohon, sekira 100 kuota CPNS. Untuk Boltim, formasi yang diusulkan 600 CPNS. Permintaan jumlah formasi CPNS yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada pemerintah pusat sebanyak 315 orang.

Permintaan formasi CPNS untuk tahun 2017 tersebut, diajukan lantaran hingga saat ini Pemkab Talaud masih membutuhkan banyak pegawai negeri di lingkup pendidikan. Utamanya pendidikan dasar dan menengah.

Di Kepulauan Sitaro, membutuhkan sebanyak 1.000 lebih CPNS.

Penerimaan CPNS 2017

Hingga saat ini pemerintah masih belum membuka seleksi penerimaan CPNS dari jalur umum dan masih dalam tahap pengkajian.
"Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01)

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya." pungkas Herman.

Jikalau memang kamu akan mengikuti seleksi penerimaan cpns, maka persiapkanlah diri kamu sebaik baiknya dengan cara belajar yang baik. Sebagai bahan pembelajaran CPNS terbaik, silakan pelajari Paket LKIT 2017.
Penyusunan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2017
Terkait perencanaan, penataan dan penyusunan pegawai dalam skala nasional tahun 2017 - Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat bernomor: K26-30/V 3-4/99 tentang Penyusunan Kebutuhan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2017 yang langsung ditandatangani oleh Kepala BKN Haria Wibisana yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se-Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 47 Huruf b merupakan penyelenggara manajemen ASN dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun membuat rangka penyusunan perencanaan dan penataan kepegawaian secara nasional dan bahan pertimbangan teknis formasi tahun anggaran 2017.

Guna kelancaran, setiap instansi pusat maupun daerah diberikan tenggat waktu paling lambat s/d tanggal 28 Februari 2017 guna melakukan penyusunan kebutuhan ASN di instansinya masing masing dan menyampaikan hasil penyusunan pegawaian ASN untuk tahun anggaran 2017 tersebut kepada Kepala BKN sesuai tanggal diatas.

Detail surat penyusunan bisa di unduh di link yang telah disediakan di bawah ini

  1. Surat Penyusunan Kebutuhan ASN 2017
  2. Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Pusat
  3. Penyusunan Kebutuhan ASN 2017 Daerah