Berita CPNS Terbaru

Kementerian Keuangan selalu menjadi incaran calon abdi negara sebagai tempat berlabuh terakhir dalam karir hidupnya, salah satu alasan mendasar adalah karena PNS Kemenkeu merupakan pegawai dengan gaji tertinggi dibandingkan dengan PNS yang bekerja di instansi lainnya.

Pegawai PNS golongan IIIa di Kemenkeu ditjen pajak sudah bisa mengantongi pendapatan bernilai belasan juta rupiah setiap bulannya - dan tentu saja, pendapatan ini sangat jauh dibanding dengan golongan IIIa di Kementerian lain.

Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Serta Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak.

Berapa Gaji PNS Kementerian Keuangan Ditjen Pajak ??

Berdasarkan dua aturan yang telah disebutkan diatas, gaji pokok untuk pegawai dengan level paling bawah yakni golongan Ia dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp 1.486.500 per bulan. Sedangkan untuk level paling tinggi yakni golongan IVe dengan masa kerja 32 tahun, gaji pokoknya sebesar Rp 5.620.300.
Gaji CPNS Baru Ditjen Pajak

Sedangkan tunjangan kinerja untuk PNS pajak ini diatur mulai dari jabatan yang paling rendah sampai tertinggi. Untuk yang terendah dengan jabatan pelaksana bisa mendapat Rp 5.361.800 per bulan. Sedangkan untuk jabatan tertinggi yakni peringkat jabatan 27 dengan jabatan Pejabat Struktural Eselon I maka nilainya Rp 117.375.000 per bulan.

Dengan perhitungan itu, maka besaran gaji yang terdiki dari gaji pokok dan tunjangan kinerja pegawai Ditjen Pajak, terendah Rp 6.848.300 per bulan dan tertinggi Rp 122.955.300 per bulan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, gaji pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Semua besaran gaji PNS Kementerian Keuangan tercatat dalam beleid tersebut, tak terkecuali pegawai pajak.


Gaji CPNS Baru Level Sarjana S1 Golongan IIIa

Andai seorang CPNS dari golongan sarjana S1 dinyatakan lulus dalam seleksi tes CAT CPNS Kemenkeu, maka secara otomatis golongan gaji yang akan diterima adalah golongan IIIa. Jika mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2015 maka gaji pokok yang didapat paling rendah Rp 2.456.700 per bulan dengan masa kerja 0 tahun. Sedangkan yang paling tinggi sebesar Rp 4.034.800 dengan masa kerja 32 tahun.

Gaji sebagai PNS di Kementerian Keuangan pun tidak sebatas hanya gaji pokok, melainkan ada tunjangan kinerja yang didapatnya.

Khusus untuk tunjangan kinerja diatur dalam Perpres 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Pajak. Dalam beleid ini ada lima tingkatan tunjangan kinerja untuk jabatan AR.

Paling rendah adalah jabatan Account Representative (AR) tingkat V sebesar Rp 12.316.500, lalu AR tingkat IV sebesar Rp 12.686.250, lalu AR tingkat III sebesar Rp 13.320.562, lalu AR tingkat II sebesar Rp 13.986.750, dan paling tinggi AR tingkat I sebesar Rp 14.684.812.

Dengan demikian, pegawai pajak dengan jabatan Account Representative pendapatan paling rendah sebesar Rp 14.773.200 per bulan, dan yang paling tinggi sebesar Rp 18.719.612 per bulan.

"Kesejahteraannya, penghasilannya sedikit lebih tinggi dari PNS lain. Kita dapat tukin (tunjangan kinerja) yang sudah 100%," ujar Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta.

Dengan penghasilan yang lebih tinggi dari PNS lainnya, menurut Robert kebutuhan dari pegawai pajak seharusnya sudah tercukupi. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk melakukan tindakan memeras.


Tes CPNS Ditjen Pajak

Tes CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan Ditjen Pajak terdiri dari beberapa tahap, diantaranya adalah
  1. Screening Administrasi
  2. Tes CAT CPNS Kemenkeu
  3. Tes Kompetensi Bidang
  4. Tes Kesehatan dan Kebugaran
  5. Wawancara Kompetensi 
Sebagai pembelajaran terbaik untuk menghadapi tes di lingkungan Ditjen Pajak, silakan pelajari Paket LKIT Pack Titanium B, dan untuk pilihan Tes Kompetensi Bidangnya silakan Pilih Paket LKIT TKB Kemenkeu.

Detail mengenai bahan pembelajaran terbaik ini silakan refer ke website penjualan resmi di www.paketlkit.com.
Sedangkan untuk tanggapan Kementerian PAN RB perihal Bahan pembelajaran Paket LKIT silakan di link berikut ini: http://www.paketlkit.com/p/special.html
Kepastian kapan pelaksanaan penerimaan cpns 2018 terjawab sudah. Jadwal  penerimaan CPNS memang selalu menjadi tajuk yang menarik untuk diperbincangkan, karena selain selalu ditunggu tunggunya informasi ini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengharapkan menjadi "pelayan masyarakat dan abdi negara" - juga ditambah dengan membludaknya peserta calon CPNS kala pendaftaran yang selalu berakibat pada "down server" BKN.

Kekurangan-kekurangan dalam seleksi penerimaan CPNS di tahun tahun sebelumnya selalu menjadi masukan dan bahan berkaca pemerintah untuk melaksanakan penerimaan yang lebih baik di tahun tahun berikutnya - apalagi tahun ini berkaitan dengan pilkada serentak, tentunya menjadi momen tersendiri karena bagaimanapun juga pastilah kata "politik" selalu dicampur adukkan dengan hal hal yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dan bahkan tidak bersinggungan dengan pelaksanaan penerimaan CPNS yang akan digelar.

Jadwal Penerimaan CPNS 2018 ??

Bahan Pembelajaran Resmi CPNS 2018Kapan jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS tentunya sudah bisa terjawab. Pelaksanaanya adalah setelah pilkada serentak usai.

Jadwal pemungutan suara sendiri akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 - jadi pelaksanaannya mungkin setelah waktu tersebut.

Alasan ??

"Pemerintah tidak ingin penerimaan CPNS disangkut-pautkan dengan kepentingan Pilkada," terang Kepala Biro hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan Selasa (10/4/2018)sebagaimana asncpns kutip dari media nasional kompas.

Penerimaan CPNS Bulan Juni 2018 ??

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa penerimaan CPNS 2018 akan dilakukan sekitar bulan Juni 2018 mendatang.

Pernyataan menteri Asman tersebut jika ditilik dari schedule pelaksanaan pilkada akan gagal terealisasi karena tanggal 28 Juni s/d tanggal 9 Juli 2018 adalah masa rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KPU.

Berikut jadwal pelaksanaan Pilkada selengkapnya
  • 12 Februari 2018: KPU akan mengumumkan penetapan para pasangan calon kepala daerah.
  • 13 Februari 2018: KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan berpartisipasi di Pilkada 2018.
  • 15 Februari–26 Juni 2018: Masa kampanye dan debat publik Pilkada 2018.
  • 24–26 Juni 2018: Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
  • 27 Juni 2018: Pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS.
  • 28 Juni–9 Juli 2018: Masa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU.

Mengacu Tes CPNS Tahun Sebelumnya?

Jika mengacu pada pelaksanaan tes di tahun tahun sebelumnya - akhir bulan Juli dan awal agustus biasanya berbagai macam pengumuman penerimaan pendaftaran CPNS oleh berbagai instansi pusat sudah mulai diumumkan di sscn.bkn.go.id, disusul kemudian oleh instansi daerah (pemda). Jadwal ini terus berlanjut hingga bulan september untuk waktu pelaksanaan tes CAT.

Jadi kapanpun pelaksanaan tes CPNS tahun 2018 ini, tidaklah masalah. Yang jadi masalah adalah jika setiap yang bertanya kapan pelaksanaan tes tapi tidak punya persiapan yang baik, tidak belajar dengan baik untuk menghadapinya.

Untuk apa menunggu waktu sekian lama jika hanya untuk menjadi orang yang tereliminasi, menjadi orang yang gagal. Kenyataan akan selalu pahit bagi orang yang selalu menyepelekan. Persiapkan dengan belajar maksimal dan jadilah abdi negara yang bisa dibanggakan.

Salah satu bahan pembelajaran yang bisa dipelajari sebagai rekomendasi terbaik adalah Paket LKIT 2018. Berikut adalah tanggapan Kementerian PAN RB tentang bahan pembelajaran Paket LKIT yang sudah diakui berbobot sejak tahun 2014 http://www.paketlkit.com/p/special.html
Juknis Pemberkasan Honorer Hoaks

Bagi rekan rekan honorer di seluruh Indonesia harap berhati hati bahwa saat ini beredar Juknis PALSU Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS Honorer Th 2018-2019.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto saat diwawancari Tim Humas BKN menjelaskan “Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari tenaga honorer tersebut palsu. BKN tidak pernah mengeluarkan Juknis itu”.

Juknis Pemberkasan Honorer Hoaks

Pada kesempatan lain, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengimbau seluruh honorer di Indonesia agar lebih selektif menerima informasi mengenai hal-hal yang terkait pengangkatan CPNS, termasuk seperti Juknis yang sedang beredar. Biasakan konfirmasi kepada instansi terkait untuk mengecek kebenaran sebuah informasi.

“Untuk produk BKN, kami pasti mensosialisasikan secara resmi melalui laman www.bkn.go.id dan media sosial resmi BKN, silakan pantau laman-laman tersebut untuk mengecek apakah sebuah produk yang terkait kepegawaian diterbitkan oleh BKN atau tidak,” tambah Ridwan.

Berikut adalah Juknis Palsu yang beredar tersebut.
Juknis Pemberkasan Honorer Palsu

Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan mulai dibuka hari ini, Senin (9/4/2018). Pemerintah membuka 13.677 kursi untuk delapan kementerian/lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman Suryatman mengatakan, kementerian/lembaga akan menindaklanjuti dengan hal-hal teknis terkait pendaftaran.

"Di dalam pengumuman kementerian/lembaga terkait terdapat persyaratan umum dan administrasi, serta tata cara pendaftaran," kata Herman, Minggu, 8 April 2018. Selain itu, kata dia, juga dipaparkan mengenai tahapan seleksi, mulai seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar sampai seleksi kompetensi bidang.

Herman mengingatkan, pendaftaran dilakukan di https://sscndikdin.bkn.go.id. Selanjutnya akan dilanjutkan ke portal masing-masing kementerian/lembaga. Pendaftar hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan. Bila terbukti lebih dari satu akan dinyatakan gugur.
Sebagai bahan pembelajaran tes CAT CPNS terbaik, pelajari Paket LKIT 2018

Dia menegaskan, pilihan sekolah kedinasan tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Karena itu, kembali mengingatkan agar peserta hati-hati dalam mendaftar. "Persiapkan data-data e-KTP dan KK (kartu keluarga) yang valid. Apabila ditemukan kesulitan segera lapor ke Dinas Dukcapil setempat," ujarnya.

Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji menjelaskan, jumlah lowongan kali ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada 2017 hanya sebanyak 8.348 kursi lowongan. Pendaftaran dimulai pada 9 April 2018 sampai dengan 30 April 2018.

Pendaftaran CPNS Sekolah Kedinasan

Tidak hanya jumlah keseluruhannya yang meningkat, ada beberapa sekolah kedinasan diberikan kuota lebih besar tahun ini. Misalnya, IPDN tahun ini membuka 2.000 kursi, sementara tahun lalu hanya 1.689. PKS STAN tahun ini dibuka 7.301 kursi dibandingkan tahun lalu 4.920 orang.

“Badan Siber dan Sandi Negara (STSN) 100 kursi yang diterima. Poltekip dan Poltekim jumlah yang dibuka 600 kursi, Badan Intelijen Negara (STIN) 150 kursi, Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika) 600, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) 250, dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, Poltek dan Akademi) 2.676 kursi,” paparnya.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang bermula dari informasi penerimaan siswa-siswi sekolah kedinasan.

“Apabila ada oknum atau siapapun yang mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," kata dia.

Berikut Kementerian/lembaga yang membuka pendaftaran CPNS:
Kementerian Keuangan (PKN STAN).
Kementerian Dalam Negeri (IPDN).
Badan Siber dan Sandi Negara (STSN).
Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim).
Badan Intelijen Negara (STIN).
Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).
Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, Poltek dan Akademi).
ASN sambut Era Industri 4.0
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengemukakan, dalam menghadapi era industri 4.0, sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan akan difokuskan ke jabatan strategis yang memerlukan spesifikasi keahlian. Untuk itu, ada enam fokus yang harus pemerintah perhatikan terkait perbaikan ASN milenial demi menyongsong era industri digital di masa mendatang.

"Pertama, perencanaan ASN di seluruh kementerian, lembaga pemerintah dan Pemda (pemerintah daerah), harus didasarkan arah pembangunan nasional dan potensi daerahnya, dengan mempertimbangkan analisa jabatan dan beban kerja," tuturnya pada saat acara Presidential Lecture kepada CPNS 2017 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).

Fokus kedua, lanjutnya, adalah sistem rekrutmen dan seleksi CPNS berbasis Computer Assisted Test (CAT). Melalui skema tersebut, dia menyatakan penyeleksian dilakukan dengan komputer sehingga hasil tes diperlihatkan secara langsung, dan bebas dari sistem manipulasi data.

Selain itu, dia menyebutkan bahwa ada pengembangan kompetensi dengan melaksanakan kebijakan diklat 20 jam per tabun, serta penilaian kerja dan penghargaan yang dilakukan 360 derajat sebagai dasar pemulihan remunerasi.

Adapun dua fokus sisa yakni soal program promosi dan mutasi, serta program waktu pensiun atau purnabakti, yaitu perbaikan sistem pensiun dengan iuran bersama antara ASN dan pemerintah. Itu dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada ASN dalam bentuk hunian dan ritel.

Untuk meningkatkan kompetensi ASN, Asman menyampaikan bahwa KemenPAN-RB telah bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk terus memperbaiki penyempurnaan sistem pendidikan dan latihan bagi para CPNS.

"Saat ini, kita lakukan proses transformasi dari Diklat konvensional jadi Diklat human capital management, dengan mengembangkan ASN Corporate University. Ini terobosan dalam memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran," pungkas dia.
KemenPAN RB Kaji Sistem Pensiun PNS Korea
Menpan RB - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan kerjasama peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Ministry of Personnel Management Republik of Korea. Salah satu poin kerjasamanya adalah, pemerintah Indonesia akan mengkaji sistem pendanaan pensiun bagi para abdi negara.

Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dan Director General Human Resources Recruitment Bureau Ministry of Personnel Management Republik of Korea Lee In Ho, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (23/03).

Minister of Personnel Management Republik of Korea Kim Pan Suk menjelaskan, pejabat tinggi di Republik Korea rata-rata mendapat pensiun sebesar USD 4000 per bulan. Sedangkan pejabat tinggi di Indonesia mendapat uang pensiun USD 350 per bulan. Di sana, negara ikut iuran sekitar 10 persen dari gaji setiap PNS dalam pendanaan dana pensiun mereka.

"Sistem seperti ini akan kita perbaiki ke depannya. Sehingga ASN akan menjadi motor penggerak sekaligus penyelenggara negara yang profesional," ujar Menteri PANRB Asman Abnur dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Perbaikan sistem pensiun itu, menurut Menteri Asman, juga didasarkan agar para abdi negara tidak merasa khawatir ketika harus pensiun. Namun, besaran dana pensiun yang diterima PNS di Indonesia disesuaikan dengan kemampuan negara dan gaji para PNS. Sistem ini mulai dikaji pada tahun ini. "Kita harap tahun ini, setelah kita sepakati nanti kita putuskan," tegas Menteri Asman.

Menteri Asman mengatakan, kerjasama Indonesia-Korea ini akan dilanjutkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo pertengahan tahun 2018 ini. "Insya Allah kita akan lakukan kerjasama dengan Republik Korea saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea pertengahan tahun ini. Nanti akan ada pemandangan kerjasama antara Kementerian PANRB dan Ministry Personnel Management Republik of Korea," imbuhnya.

Tidak hanya soal sistem dana pensiun, kerjasama ini juga ada di bidang pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau sering disebut e-government. Pemerintah juga akan belajar mengenai sistem merit yang diimplementasikan oleh pemerintah negeri ginseng tersebut.

Selain itu, bentuk kerjasama lain adalah dalam bidang pelatihan PNS. "Sistem pendidikan dan pelatihan, nanti kita akan sambungan pendidikan dan pelatihan yang ada di Korea," ucap mantan Wakil Walikota Batam itu.

Dalam acara tersebut, Menteri Asman juga didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Staf Ahli Menteri bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB Shadiq Pasadigoe, serta Staf Ahli Menteri bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB Teguh Widjinarko.
Sementara itu, delegasi Republik Korea didampingi oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Kim Chang-Boem.