Berita CPNS Terbaru

Kemenkeu Rekrut 4000 CPNS Baru
Anggaran yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan pada pagu indikatif 2018 sebesar Rp 45,7 triliun atau lebih besar dari anggaran di tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 40,8 triliun. Hal ini juga sempat dipertanyakan oleh beberapa anggota DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, peningkatan anggaran di 2018 juga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena akan ada sekitar 4.000 pegawai baru yang akan direkrut.

"Soal kenaikan dari Rp 40 triliun ke Rp 45 triliun yang sekitar 12,5%. Ada beberapa item yang disampaikan kenapa kenaikannya cukup tinggi. Pertama, kami akan rekrut SDM staf baru yang sudah dapatkan persetujuan MenPAN RB nyaris mencapai 4 ribu orang dan itu unit incharge adalah Sekjen," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017) seperti dilansir detikcom.

Perekrutan sekitar 4.000 SDM baru ini juga membuat anggaran Sekjen Kemenkeu di 2018 menjadi yang paling tinggi sekitar Rp 20,84 triliun diantara direktorat jenderal lainnya.

"Ya itu kenapa kenaikan besar ada di situ," jelasnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menyebutkan, tingginya anggaran Sekjen Kemenkeu juga karena beberapa program yang akan dilakukan di 2018. Seperti Indonesia yang akan menjadi gelaran IMF-World Bank 2018 yang anggarannya ada di Sekjen.

"Bukan karena desentralisasi, namun untuk supporting dan mobilisasi lebih efektif di sekjen, mulai dari logistik sampai dan unit-unit lain lebih senang kalau itu diberikan ke sekjen karena enggak mau repot," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, dari 4.000 SDM baru di 2018 ini sekitar 2.000 akan diperuntukan di Ditjen Pajak.

"Kira-kira lebih dari 2.000, iya akan efektif di 2018, sisanya disebar ke DJBC (Bea Cukai)," jelas dia.

Lulus CPNS Kementerian keuangan Paket LKIT

Hadiyanto mengungkapkan, alasan perekrutan 4.000 SDM baru ini juga menyeimbangkan organisasi yang berkembang dengan berbagai tuntutan pelaksanaan tugas yang semakin meningkat.

"Target penerimaan pajak, PNBP meningkat. Banyak hal diperlukan dari SDM, lalu setiap tahun juga ada pegawai pensiun, jadi mengisi pensiun dan menambah kekurangan pegawai karena ada beban kerja yang luar biasa," tukas dia



Desain Baru Tunjangan Pegawai Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah mengajukan desain baru pemberian tunjangan kinerja pegawai pajak. Usulannya pun telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usulan tersebut lebih kepada asas berkeadilan, sebelumnya tunjangan kinerja tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015.

"Kami ubah ini, sistem insentif yang harus berkeadilan. Ini perlu untuk kami masukkan dalam Perpresnya dan kami terus intensif dengan MenPAN RB. Karena MenPAN RB tanyakan, kenapa tidak tercapai terus kok minta diubah lagi? Kan kami harus jelaskan," kata Sri Mulyani seperti dikutip, Kamis (15/6/2017).

Pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai pajak selama ini dilihat dari penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak tidak tercapai, maka pegawai pajak tidak menerima tunjangan kinerja 100%.

"Waktu Dirjen Pajak mendapat tunjangan kinerja yang ekstra kan waktu itu dikaitkan untuk menggenjot penerimaan pajak, dan itu didesain kalau dia mencapai akan dapat 100% atau kalau kurang sekian persen," tambahnya.

Pada nyatanya, beberapa tahun kebelakangan ini penerimaan pajak tidak pernah sesuai target yang ditetapkan. Sehingga, banyak pegawai pajak yang tidak terima tunjangan kinerja 100%.

"Yang terjadi saat ini selama 3 tahun berturut-turut tidak tercapai, sehingga banyak dari staf yang dibayar 80% dari seharusnya, dan 80% itu lebih rendah dari yang dia terima sebelumnya sehingga terjadi demoralisasi, Saya sudah push masalah ini, dilakukan kesetaraan," tutup dia.

Dari salinan lampiran Perpres No 37/2015 yang diperoleh detikFinance, berikut adalah remunerasi bagi para pegawai pajak yang berlaku sejak Maret 2015.

Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 117.375.000.
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 99.720.000.
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 95.602.000.
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 84.604.000.
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 72.522.000.
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 64.192.000.
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 56.780.000.
Pranata Komputer Utama Rp 42.585.000.
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 46.478.000.
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 42.058.000.
Pemeriksa Pajak Madya Rp 34.172.125.
Penilai PBB Madya Rp 28.914.875.
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 37.219.800.
Pranata Komputer Madya Rp 27.914.850.
Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp 28.757.200.
Pemeriksa Pajak Muda Rp 25.162.550.
Penilai PBB Muda Rp 21.567.900.

Dengan tunjangan sebesar itu, ada yang mau nolak jadi CPNS di Kemenkeu??
CPNS Formasi Bidang Khusus
credit image: manadopostonline
Humas MenpanRB - Hingga saat ini pemerintah hanya menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan formasi khusus. Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menegaskan untuk saat ini pemerintah masih konsisten melakukan moratorium dan penataan PNS. Hanya saja terdapat penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus yang sesuai dengan program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo.

baca juga: List lengkap formasi khusus pendukung program nawacita

CPNS Lulus Murni dengan Paket LKITHerman menjelaskan formasi khusus yang dibuka seperti Guru Garis Depan yang nantinya ditugaskan untuk mengajar di wilayah terluar dan terpencil di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan mengingat masih banyak daerah di pedalaman yang kurang tersentuh pendidikan. Nantinya guru tersebut diberi jangka waktu untuk menetap di wilayah tersebut hingga beberapa tahun mendatang.

Penerimaan CPNS dari formasi khusus selanjutnya adalah penyuluh pertanian, karena memang tidak dapat dipungkiri keberadaan penyuluh pertanian sangat penting untuk mendorong petani meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada dokter dan bidan PTT Kementerian Kesehatan yang jumlahnya masih dirasa kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

baca juga: Persyaratan CPNS baru berdasar PP No 11 Tahun 2017

"Hingga saat ini pemerintah tetap konsisten melakukan moratorium, namun terdapat beberapa penerimaan CPNS yang berasal dari formasi khusus. Formasi tersebut bisa dikatakan khusus karena hanya orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat mengisi formasi tersebut, contohnya seperti GGD, dokter dan bidan PTT Kemenkes, lalu penyuluh pertanian," ujarnya, Rabu (14/06).

Selanjutnya ia mengatakan formasi khusus lainnya yang dibuka adalah formasi yang ada di lingkup Kementerian Hukum dan HAM seperti penjaga lapas dan imigrasi. Hal tersebut dirasa penting mengingat jumlah warga binaan yang ada setiap lapas cukup banyak namun SDM penjaga lapas terbilang sedikit. Kemudian petugas imigrasi untuk mengantisipasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang terus meningkat.

baca Juga: Apakah Pengumuman CPNS Kemenkumham HOAX, ini jawabannya

Selanjutnya calon hakim, merupakan formasi khusus yang disetujui oleh Kementerian PANRB. Hal itu menimbang jumlah hakim baik di pusat maupun di daerah yang jumlahnya masih sedikit. Setidaknya ada sekitar 1.684 calon hakim yang disetujui oleh Menteri PANRB Asman Abnur.

baca juga: MA siap buka kran penerimaan hakim

Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan, hingga kini penerimaan CPNS dari jalur umum belum dibuka. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memperoleh informasi dari instansi terkait.

Sedangkan perihal jadwal pelaksanaan tes cpns untuk formasi khusus itu sendiri sampai saat ini belum ada kepastian tanggal yang ditetapkan, keep update saja di asncpns.com atau menpan.go.id - mudah mudahan setelah lebaran idul fitri ada kabar baik untuk anda semua...smile..
Penerimaan CPNS Guru Garis Depan
Tahukah kamu apa yang dimaksud CPNS GGD?

CPNS GGD atau CPNS Guru Garis Depan adalah merupakan calon pegawai negeri sipil yang proses penerimaannya menggunakan alokasi formasi CPNS daerah, akan tetapi proses seleksinya dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rangkaian proses penerimaan CPNS GGD, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi tes kompetensi bidang hingga proses pengumuman kelulusan dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan BUKAN Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Alokasi formasi CPNS GGD ditetapkan oleh kementerian PAN RB setelah sebelumnya pemerintah daerah/kabupaten mengajukan kekurangan guru dan tenaga pengajar di daerahnya masing masing, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dan tentu saja proses pengajuan haruslah melewati beberapa fase dan salah satu fase terpenting adalah analisa jabatan. Analisa jabatan itu sendiri bisa disebut sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan, penilaian dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan dengan tujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Para guru GGD tersebut akan mendapat gaji pokok dari Pemda dan mendapat tunjangan khusus dari pemerintah pusat. Mereka terhitung PNS pusat yang dipermanenkan di daerah. Para guru tersebut akan mengabdi di tempat daerah 3T secara permanen.

Kehadiran guru GGD di daerah 3T diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar, terutama murid dan masyarakat lingkungan sekolah. Pasalnya, menjadi guru di daerah terpencil tentu bukan hanya sebagai pengajar tetapi harus dapat menjadi inspirasi dan teladan. Maka sangat dibutuhkan sikap loyalitas untuk dapat ditiru.

Program guru garis depan atau GGD hanya bisa diikuti oleh sarjana yang pernah ikut dalam program SM3T, hal tersebut merupakan ketetapan pemerintah, karena program GGD adalah program yang terintegrasi dengan program SM3T jadi bisa dipastikan bahwa tidak semua pihak bisa mendaftar menjadi guru garis depan (GGD), melainkan hanya orang tertentu yang memenuhi kualifikasi dan syarat yang telah ditetapkan pemerintah yang bisa mendaftar menjadi guru GGD.

Guru Garis Depan (GGD) adalah suatu Program dari Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah daerah dalam memeratakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, yang utama dalam hal mendistribusikan guru-guru. dan biasanya akan didistribusikan ke daerah-daerah terpencil yang tujuannya adalah pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan program guru gari depan juga tak lepas dari komitmen pemerintah untuk membangun indonesia mulai dari daerah yang terluar.

Persyaratan CPNS GGD

Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi Guru Garis Depan (GGD) adalah sebagai berikut:

  1. Harus Lulusan dari LPTK (lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
  2. Mengikuti Program sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T)
  3. Pengabdian selama 1 tahun di daerah 3T atau pedalaman Indonesia
  4. Mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pasca SM3T yang berasrama selama 1 tahun
  5. Lulus Tes Ujian Tulis LPTK(UTL) dan Ujian Tulis Nasional (UTN) untuk mendapatkan Serfifikat Pendidik.
  6. Mengikuti tes CPNS formasi Khusus SM3T, Jika lulus maka langsung dinobatkan Sebagai Guru Garis Depan.
Baca Juga: Suka duka Program SM3T
Berdasarkan persyaratan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa yang berhak ikut CPNS guru garis depan hanya alumni SM3T yang telah mengikuti pendidikan profesi guru serta lulus LPTK dan UTN dan mendapatkan sertifikat pendidik. hal tersebut wajar jika hanya alumni Sm3t yang bisa mendaftar guru garis depan karena alumni sm3t sudah mengetahui bagaimana gambaran menjadi guru di daerah terpencil karena telah melalui masa pengabdian mengajar selama satu tahun di lokasi 3T.

Contoh Soal CPNS Tes Kompetensi Bidang Keguruan

Soal soal ini diambil dari Paket LKIT TKB Keguruan

1. Empat tahapan utama dalam melaksanakan kegiatan PTK adalah…………….
A. Perencanaan – tindakan – refleksi – observasi
B. Perencanaan – tindakan – observasi – refleksi
C. Perencanaan – observasi – tindakan – refleksi
D. Perencanaan – observasi – refleksi – interpretasi

2. Praktibilitas media pembelajaran bahasa kedua perlu dijadikan pertimbangan. Praktibilitas disejajarkan maknanya dengan ….
A. kesesuaian penggunaan
B. kebermaknaan penggunaan
C. kemudahan penggunaan
D. kondisi penggunaan

3. Seorang guru yang perokok membiasakan diri untuk tidak merokok di kelas, di ruang guru, di ruang tatib sekolah, dan di ruang BK maupun dalam rapat guru. Guru perokok tersebut tengah mengembangkan diri dalam ranah tersebut tengah mengembangkan diri dalam ranah
A. Kompetensi profesional
B. Kompetensi sosial
C. Kompetensi kepribadian
D. Kompetensi pedagogic

Segera pelajari Paket LKIT 2017 dan Paket LKIT TKB Keguruan sebagai referensi pembelajaran terbaik anda. Untuk cara pembelian silakan lihat di link berikut http://www.paketlkit.com/p/pembelian.html

Nama 93 Kabupaten Penerima GGD

Terkait dengan penerimaan cpns guru GGD, pemerintah pusat sebenarnya telah menyetujui perekrutan GGD untuk 93 kabupaten dengan total alokasi sebanyak 7000 formasi GGD - dan terkait hal tersebut tiap bupati dari 93 kabupaten yang dimaksud diundang untuk menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 16 s/d 17 Juni 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya Jalan Jendral Sudirman Kav 86, Jakarta Pusat.
  1. Kab. Aceh Selatan (Provinsi Aceh)
  2. Kab. Aceh Timur (Provinsi Aceh)
  3. Kab. Pandeglang (Provinsi Banten)
  4. Kab. Seluma (Provinsi Bengkulu)
  5. Kab. Boalemo (Provinsi Gorontalo)
  6. Kab. Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo)
  7. Kab. Pahuwato (Provinsi Gorontalo)
  8. Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)
  9. Kab. Bondowoso (Provinsi Jawa Timur)
  10. Kab. Situbondo (Provinsi Jawa Timur)
  11. Kab. Bangkalan (Provinsi Jawa Timur)
  12. Kab. Sampang (Provinsi Jawa Timur)
  13. Kab. Bengkayang (Provinsi Kalimantan Barat)
  14. Kab. Kapuas Hulu (Provinsi Kalimantan Barat)
  15. Kab. Kayong Utara (Provinsi Kalimantan Barat)
  16. Kab. Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat)
  17. Kab. Landak (Provinsi Kalimantan Barat)
  18. Kab. Melawi (Provinsi Kalimantan Barat)
  19. Kab. Sambas (Provinsi Kalimantan Barat)
  20. Kab. Sanggau (Provinsi Kalimantan Barat)
  21. Kab. Sintang (Provinsi Kalimantan Barat)
  22. Kab. Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan)
  23. Kab. Seruyan (Provinsi Kalimantan Tengah)
  24. Kab. Berau (Provinsi Kalimantan Timur)
  25. Kab. Malinau (Provinsi Kalimantan Utara)
  26. Kab. Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara)
  27. Kab. Karimun (Provinsi Kep. Riau)
  28. Kab. Bintan (Provinsi Kep. Riau)
  29. Kab. Natuna (Provinsi Kep. Riau)
  30. Kab. Kep. Anambas (Provinsi Kep. Riau)
  31. Kab. Lampung Barat (Provinsi Lampung)
  32. Kab. Pesisir Barat (Provinsi Lampung)
  33. Kab. Kep. Aru (Provinsi Maluku)
  34. Kab. Maluku Barat Daya (Provinsi Maluku)
  35. Kab. Buru (Provinsi Maluku)
  36. Kab. Halmahera Barat (Provinsi Maluku Utara)
  37. Kab. Halmahera Selatan (Provinsi Maluku Utara)
  38. Kab. Kep. Morotai (Provinsi Maluku Utara)
  39. Kab. Kep. Sula (Provinsi Maluku Utara)
  40. Kab. Lombok Barat (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
  41. Kab. Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
  42. Kab. Lombok Tengah (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
  43. Kab. Lombok Utara (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
  44. Kab. Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
  45. Kab. Sumbawa Barat (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
  46. Kab. Belu (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  47. Kab. Sumba Tengah (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  48. Kab. Sumba Timur (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  49. Kab. Sumba Barat Daya (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  50. Kab. Timor Tengah Selatan (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  51. Kab. Nagekeo (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  52. Kab. Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  53.  Kab. Manggarai Timur (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  54. Kab. Manggarai (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  55. Kab. Rote Ndao (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  56. Kab. Manggarai Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  57. Kab. Alor (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
  58. Kab. Biak Numfor (Provinsi Papua)
  59. Kab. Pegunungan Bintang (Provinsi Papua)
  60. Kab. Sarmi (Provinsi Papua)
  61. Kab. Keerom (Provinsi Papua)
  62. Kab. Lanny Jaya (Provinsi Papua)
  63. Kab. Yalimo (Provinsi Papua)
  64. Kab. Kaimana (Provinsi Papua Barat)
  65. Kab. Raja Ampat (Provinsi Papua Barat)
  66. Kab. Sorong (Provinsi Papua Barat)
  67. Kab. Sorong Selatan (Provinsi Papua Barat)
  68. Kab. Indragiri Hilir (Provinsi Riau)
  69. Kab. Kep. Meranti (Provinsi Riau)
  70. Kab. Bengkalis (Provinsi Riau)
  71. Kab. Rokan Hilir (Provinsi Riau)
  72. Kab. Mamuju Tengah (Provinsi Sulawesi Barat)
  73. Kab. Jeneponto (Provinsi Sulawesi Selatan)
  74. Kab. Banggai Kep. (Provinsi Sulawesi Tengah)
  75. Kab. Banggai Laut (Provinsi Sulawesi Tengah)
  76. Kab. Parigi Moutong (Provinsi Sulawesi Tengah)
  77. Kab. Buol (Provinsi Sulawesi Tengah)
  78. Kab. Tolitoli (Provinsi Sulawesi Tengah)
  79. Kab. Bombana (Provinsi Sulawesi Tenggara)
  80. Kab. Konawe Kep. (Provinsi Sulawesi Tenggara)
  81. Kab. Buton Tengah (Provinsi Sulawesi Tenggara)
  82. Kab. Konawe (Provinsi Sulawesi Tenggara)
  83. Kab. Kolaka Timur (Provinsi Sulawesi Tenggara)
  84. Kab. Kep. Sangihe (Provinsi Sulawesi Utara)
  85. Kab. Kep. Talaud (Provinsi Sulawesi Utara)
  86. Kab. Solok Selatan (Provinsi Sumatera Barat)
  87. Kab. Pasaman Barat (Provinsi Sumatera Barat)
  88. Kab. Kep. Mentawai (Provinsi Sumatera Barat)
  89. Kab. Musi Rawas (Provinsi Sumatera Selatan)
  90. Kab. Musi Rawas Utara (Provinsi Sumatera Selatan)
  91. Kab. Nias (Provinsi Sumatera Utara)
  92. Kab. Nias Selatan (Provinsi Sumatera Utara)
  93. Kab. Serdang Bedagai (Provinsi Sumatera Utara)
Baca juga: Mahkamah Agung siap rekrut CPNS Hakim
    Penerimaan CPNS MA
    Persetujuan prinsip formasi untuk calon hakim tahun 2017 di lingkungan Mahkamah Agung telah resmi disetujui pihak pemegang kebijakan perekrutan CPNS, dalam hal ini Kemenpan RB yaitu sebanyak 1.684 orang.

    Formasi sebanyak ini sengaja dibuka untuk menutupi kekurangan hakim baik di lingkungan pusat dan terutama di daerah. Dengan disetujuinya alokasi formasi untuk hakim ini - pihak Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). dan perihal perekrutan "Jadwalnya direncanakan minggu kedua bulan Juli 2017" ungkap Setiawan Wangsaatmadja selaku Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB, Sabtu (10/06).

    Dijelaskan bahwa persetujuan prinsip formasi tersebut telah diberikan sejak bulan Maret 2017, namun demikian rinciannya dari MA baru disampaikan ke Kementerian PANRB beberapa hari yang lalu.

    "Artinya calon hakim yang dapat diterima oleh Mahkamah Agung tahun ini jumlahnya 1.684 orang," ujar  Setiawan.

    "MA baru menyerahkan rincian formasi tempat penugasan untuk empat jenis jabatan hakim yang akan diterima tersebut ke Kementerian PANRB pada tanggal 8 Juni 2017," tambahnya.

    Dengan demikian, seharusnya tidak perlu lagi ada keraguan. Setelah rincian formasi masuk, tinggal melakukan persiapan lanjutan perekrutan calon hakim sesuai ketentuan.

    Sebagai bahan pembelajaran rekomendasi terbaik CPNS di lingkungan Mahkamah Agung, segera pelajari Paket LKIT 2017 dan Paket LKIT TKB Hukum.

    Contoh Soal CPNS TKB Hukum - yang diuambil dari Paket LKIT TKB Hukum

    1. Suatu asas jika dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa adalah
    A. Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali
    B. Dubio Pro Reo
    C. Pact Sunt Servanda
    D. Presumption Of Innocence

    2. Dalam system common law dikenal istilah ‘obiter dictum’, apakah maksud dari istilah tersebut
    A. bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok
    B. putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hokum
    C. putusan yang belum incrah
    D. Putusan yang sudah incrah

    3. “Unus testis nulus testis” adalah
    A.Saksi yang tidak dapat ditempuh
    B. Saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi
    C. Saksi yang terdiri dari seorang saksi
    D. saksi yang mempunyai kekuatan bukti sempurna

     Segera persiapkan diri anda dengan Paket LKIT 2017 dan Paket LKIT TKB Hukum

    Apakah dengan Mempelajari Paket LKIT saya dijamin lulus Ujian CPNS?

    Paket LKIT memiliki keakuratan bahan pembelajaran materi terbaik di Indonesia sebagai bahan pembelajaran ujian cpns baik seleksi CPNS pusat ataupun daerah, disaat anda bisa mempelajari semua modul materi secara baik sesuai petunjuk penggunaan yang kami berikan - maka jawabannya hanya satu.."tersenyumlah menyambut masa depan".
    Berikut adalah  apresiasi Kemenpan RB perihal bahan pembelajaran Paket LKIT, silakan lihat di http://www.paketlkit.com/p/special.html

    1 minggu belakangan ini di media sosial beredar pengumuman mengenai penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Kemenkumham RI yang langsung ditandatangani oleh Menteri KUM dan HAM, Yasonna Laoli.

    Tidak hanya itu dalam pengumuman yang diterima asncpns sebanyak 5 lembar tersebut disebutkan juga mengenai Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jumlah Formasi, Persyaratan Seleksi, Tahapan seleksi dan Jadwal Seleksi. Sekarang pertanyaannya, benarkah pengumuman cpns yang beredar tersebut??

    Bagi yang penasaran belum mengetahui, pengumuman yang asncpns maksud bisa diunduh di bagian ini 

    Sebenarnya kejadian ini hampir mirip kejadian dengan tahun lalu, dimana pada saat itu pengumuman penerimaan CPNS dari beberapa kementerian sudah beredar luas di masyarakat tapi pada akhirnya penerimaan CPNS tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat lampu hijau dari presiden, dan akhirnya pemerintah sendiri menyebutnya HOAX, padahal pengumuman itu sudah jelas jelas dari kementerian yang mengeluarkan.

    Benarkah Perihal Pengumuman CPNS Kemenkumham Tersebut?
    Jawab: Benar, akan tetapi pengumuman CPNS ini belum secara resmi dikeluarkan

    Kenapa Pihak Kemenkumham Menyangkal di website resminya?
    Jawab: Hal ini dikarenakan pengumuman tersebut belum mendapatkan persetujuan

    Pengumuman CPNS Kemenkumham Hoax


    Kenapa Pengumuman Bisa Keluar?
    Jawab: Hal ini kemungkinan dikarenakan ada pegawai dari lingkungan Kemenkumham sendiri yang menginformasikan kepada saudara, rekan dan atau temannya, dan kemudian akhirnya beredarlah luas di sosmed.

    Bagaimana menanggapi hal ini?
    Jawab: Tidak usah terlalu berlebihan - sebaiknya tunggulah pengumuman resmi dari pihak Kemenpan RB sebagai pemilik kebijakan tentang pelaksanaan pengadaan CPNS. Sambil menunggu, persiapkanlah diri anda dengan belajar sebaik baiknya.

    Setidaknya dengan pengumuman tersebut, bisa berbangga hati karena posisi lulusan SMA masih juga direkrut pemerintah...sekarang jadikanlah informasi tersebut untuk bisa mempersiapkan kemampuan diri anda sebaik baiknya. Sebagai rekomendasi pembelajaran CPNS di kemenkumham pelajarilah Paket LKIT 2017 dan Paket LKIT TKB Hukum

    Contoh Soal CPNS TKB Hukum - yang diuambil dari Paket LKIT TKB Hukum

    1. Suatu asas jika dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa adalah
    A. Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali
    B. Dubio Pro Reo
    C. Pact Sunt Servanda
    D. Presumption Of Innocence

    2. Dalam system common law dikenal istilah ‘obiter dictum’, apakah maksud dari istilah tersebut
    A. bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok
    B. putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hokum
    C. putusan yang belum incrah
    D. Putusan yang sudah incrah

    3. “Unus testis nulus testis” adalah
    A.Saksi yang tidak dapat ditempuh
    B. Saksi yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi
    C. Saksi yang terdiri dari seorang saksi
    D. saksi yang mempunyai kekuatan bukti sempurna

     Segera persiapkan diri anda dengan Paket LKIT 2017 dan Paket LKIT TKB Hukum

    Apakah dengan Mempelajari Paket LKIT saya dijamin lulus Ujian CPNS?

    Paket LKIT memiliki keakuratan bahan pembelajaran materi terbaik di Indonesia sebagai bahan pembelajaran ujian cpns baik seleksi CPNS pusat ataupun daerah, disaat anda bisa mempelajari semua modul materi secara baik sesuai petunjuk penggunaan yang kami berikan - maka jawabannya hanya satu.."tersenyumlah menyambut masa depan".
    Berikut adalah  apresiasi Kemenpan RB perihal bahan pembelajaran Paket LKIT, silakan lihat di http://www.paketlkit.com/p/special.html

    Baca Juga: Mahkamah Agung Siap rekrut CPNS Formasi Hakim

    Pelaksanaan ujian CPNS sendiri akan menggunakan sistem CAT BKN dimana ujian terdiri dari tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Sedangkan untuk tes Kesamaptaan di lingkungan Kemenkumham, penjelasannya bisa dilihat di link tautan berikut "Tes Kesamaptaan CPNS di Kemenkumham"
    Denah Lokasi Tes CAT CPNS BKN

    Setiap soal CPNS di dalam sistem CAT disusun oleh konsorsium perguruan tinggi negeri yang ditunjuk pemerintah. Soal soal tes yang disiapkan tersebut selalu berdasarkan standard yang telah ditentukan. Panselnas sendiri saat ini sudah memiliki bank soal cpns berjumlah ribuan yang mana soal soal ini nantinya disaat diujikan kepada peserta tes CPNS, Masing-masing peserta pun dipastikan tidak akan mendapatkan soal yang sama.

    Kisi-kisi Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS

    Berikut adalah kisi-kisi Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS berdasarkan standard Panselnas:
    • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

    1. Pancasila

    2. Undang Undang Dasar 1945
    3. Bhineka Tunggal Ika
    4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar)
    1. Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis,

    2. Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.

    3. Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis,

    4. Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
    1. Integritas diri,

    2. Semangat berprestasi,

    3. Kreativitas dan inovasi,

    4. Orientasi pada pelayanan,

    5. Orientasi kepada orang lain,

    6. Kemampuan beradaptasi,

    7. Kemampuan mengendalikan diri,

    8. Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas,

    9. Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan,

    10. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan

    11. Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain
    Detail pembelajaran dari semua bahan tersebut bisa anda pelajari dalam Paket LKIT.

    Panitia seleksi nasional (Panselnas‎) CPNS 2017 menyiapkan sekitar 36 ribuan soal computer assisted test (CAT). Materi ini disusun oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN).

    Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, saat ini Panselnas sudah menyiapkan sekitar 36 ribuan soal CAT‎. Dimana dari jumlah tersebut terdiri dari sekitar 16 ribuan soal baru dan sekitar 20 ribuan soal lama. Kesemua soal soal tersebut disimpan dalam Bank Soal CAT

    "Kalau semua soalnya digabung, kombinasinya bisa banyak.‎ Artinya peserta mendapat soal yang sama kemungkinan kecil akan terjadi," kata Bima seperti asncpns kutip dari JPNN, Senin (5/6).

    ‎Soal-soal ini, lanjutnya, akan diujikan kepada peserta tes CPNS. Masing-masing peserta pun dipastikan tidak akan mendapatkan soal yang sama.

    baca juga: Tes CAT CPNS, 1 soal bernilai kurang dari 54 detik

    "Meski‎ duduk berdekatan tidak akan bisa saling contek. Sedangkan tingkat kesulitan, disesuaikan dengan wilayah. Wilayah Jawa pasti lebih tinggi grade-nya dibandingkan timur Indonesia," tandasnya

    Grade Kesulitan Soal di Jawa Lebih Sulit

    Hal ini disesuaikan dengan kemampuan penyerapan pendidikan di masing-masing daerah berbeda. Di Pulau Jawa, standar pendidikannya lebih tinggi ketimbang di luar Jawa. Wajar saja kalau konsorsium PTN memberikan soal dengan tingkat kesukaran lebih tinggi.

    Selain itu tingkat kompetensi dan persaingan di Jawa lebih besar, sehingga persaingan ini akan menghasilkan ASN dengan kualitas bibit unggul.

    baca juga: Apresiasi Kemenpan RB terhadap Paket LKIT

    Setiap CPNS wajib mengikuti dan lulus tes kompetensi dasar (TKD) maupun tes kompetensi bidang (TKB) sesuai bidang tugas masing-masing jabatan. Ini agar CPNS yang dihasilkan memiliki intelegensia tinggi, memiliki ketrampilan, dan keahlian sesuai tuntutan jabatan.