Berita CPNS Terbaru

Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2017
Cita cita menjadi seorang abdi negara seakan sudah mendarah daging bagi sebagian besar warga Indonesia - dan memang tidak salah, karena di lapangan sebagaian besar orang tua memang menginginkan anaknya untuk menjadi seorang PNS dan pelayan negara.

Dari survei yang dilakukan asncpns, dari 100 orang orang tua yang dilakukan wawancara mengenai cita cita dan keinginan orang tua terhadap masa depan anaknya, sebanyak 73% dari mereka mengungkapkan bahwa kelak anak mereka harus menjadi seorang abdi negara, dan sisanya menjawab menjadi dokter dan pengusaha.

Kenyataan ini memang bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang menginginkan warganya untuk bisa mandiri dan berusaha untuk menjadi wirausaha dan atau bekerja di sektor swasta.

Cita cita memang tidak pernah ada yang salah, yang menjadi pertanyaan apakah masih tersedia lapangan pekerjaan yang diinginkan dan apakah cita cita tersebut didukung dengan SDM yang berkualitas atau bahkan anggaran dari pemerintahnya itu sendiri.

Sekolah Pendidikan Kedinasan

Sekolah kedinasan adalah salah satu jalur yang bisa ditempuh bagi anda atau siapapun yang memiliki cita cita menjadi seorang pelayan negara.
Di dalam sekolah kedinasan ini, putra putri terbaik akan digembleng secara terarah dan mumpuni untuk menjadi seorang yang kompeten di bidangnya saat pendidikan selesai nanti - dan tentunya ditempatkan di dinas dinas terkait sesuai pendidikan yang telah ditempuhnya.

Tahun 2017 ini walaupun penerimaan cpns dari jalur umum masih samar dan belum jelas, pemerintah sudah membuka alokasi penerimaan yang dikhususkan untuk putra putri Indonesia di jalur sekolah kedinasan.

Total sebanyak 10.389 orang putra putri terbaik akan diterima dan diserap di lingkungan universitas milik pemerintah tersebut. Dari total tersebut, berikut adalah alokasi rincian masing masing penerimaannya:
  1. STAN 6961 orang
  2. IPDN 1689 orang
  3. STTD 165 orang
  4. POLTEKIP dan POLTEKIM 500 orang
  5. STIN 124 orang
  6. STIS 600 orang
  7. STMKG 250 orang
  8. STSN 100 orang

Detail Dokumen Pengumuman

Untuk lebih jelas anda bisa melihat pengumuman resmi yang telah ditandatangani oleh Dwi Wahyu Atmaji selaku Sekretaris Kementerian PAN RB pada tanggal 3 Maret 2017. Dalam surat yang bernomor: 132/S.SM.01.00/2017 tersebut tertera untuk pendaftaran bisa langsung mengakses www.panselnas.id. Pendaftaran mulai bisa dilakukan tanggal 9 Maret s/d 31 Maret 2017

Alur Pendaftaran Sekolah Kedinasan

Alur Pendaftaran Pendidikan Kedinasan

Setelah anda mengakses portal panselnas.id silakan anda baca secara detail setiap informasi yang tertera di website tersebut, mulai dari jadwal, formasi dan unduhan dokumen yang disediakan.


Tes Seleksi Gunakan CAT CPNS

Sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut, seleksi dilakukan secara bertahap di masing-masing Kementerian/Lembaga. Salah satu tahapan seleksi bagi para peserta pendaftaran yang memenuhi syarat adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT).

Ujian Computer Assisted Test (CAT) yang akan dilewati peserta meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Karakteristik Pribadi (TWK), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi wawasan nasional, regional, dan internasional maupun kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri, semangat berprestasi, integritas, dan inisiatif.

baca juga: Tes CAT CPNS, 1 soal bernilai kurang dari 54 detik

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mengenai sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, kemampuan peserta dalam berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Pada Tes Intelegensi Umum, dimaksudkan untuk menilai kemampuan intelegensi peserta pada 4 (empat) area, yaitu kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tertulis, kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka, kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis serta kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

Sedangkan pada Tes Karakteristik Pribadi dilakukan untuk mengetahui kepribadian peserta pada 11 (sebelas) karakteristik, yang terdiri dari integritas diri, semangat berprestasi, orientasi pada pelayanan, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, orientasi kepada orang lain serta kreativitas dan inovasi.

baca juga: Tes Karakteristik Pribadi dan rahasia penyelesainnya

Melalui Computer Assisted Test (CAT), peserta akan langsung mengetahui nilai atau grade yang diperolehnya usai peserta menyelesaikan tes tersebut. Untuk dapat melewati tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta harus melewati passing grade atau ambang batas nilai untuk dapat melanjutkan kepada tahap seleksi penerimaan selanjutnya.

Penggunaan Computer Assisted System (CAT) dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dijamin cepat, akuntabel, serta transparan. Karena CAT menjamin hasil yang diperoleh peserta ujian dapat diketahui secara langsung tanpa perlu menunggu lama. Nilai hasil ujian akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian. Selain itu, hasil ujian dengan CAT dapat dipertanggungjawabkan. Aksi peserta pada setiap soal termonitor dalam sistem yang memudahkan dalam audit jika terjadi hal tak terduga selama ujian berlangsung. Ditambah lagi, proses ujian dengan CAT dapat dipantau oleh semua pihak. Pergerakan nilai dari awal pengerjaan sampai dengan selesai dapat diikuti dan jawaban peserta dapat dilacak.
Pengangkatan CPNS Kesehatan dari Jalur PTT
Kebijakan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah dari pegawai tidak tetap (PTT) dari Kementerian Kesehatan merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan disparitas dan maldistribusi tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia.

Sebelumnya, Tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) ini sudah mengikuti seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN pada tahun 2016 lalu dan telah dinyatakan lulus seleksi dengan total keseluruhan sebanyak 39.090 orang.

Dikatakan Nila D. Moeloek selaku Menteri Kesehatan bahwa sebagian besar dokter, dokter gigi dan bidan PTT adalah putra-putri daerah yang telah lama bersedia mengabdi atau ditempatkan di daerah tempat bertugas mereka saat ini. Dengan pertimbangan itu, pengangkatan mereka menjadi CPNS lebih dapat menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil.

Pengangkatan ini tetap akan melalui tahap verifikasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“Perlu kami sampaikan bahwa meskipun 39.090 sudah dinyatakan lulus seleksi CAT, namun ketika dalam proses verifikasi dinyatakan tidak memenuhi syarat pengangkatan CPNS, misalnya dari syarat usia, BKN tidak akan menetapkan NIP CPNS-nya,” papar Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto, dalam kegiatan Penyerahan Dokumen Penetapan Kebutuhan dan Hasil Seleksi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dari PTT Kementerian Kesehatan Tahun 2017 yang berlangsung Selasa, (21/2/2017) di Balai Kartini, Jakarta.

Nila Djuwita F. Moeloek menyatakan bahwa “Pengangkatan 39.090 tenaga kesehatan PTT ini menjadi solusi dalam menyelesaikan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, sekaligus berkaitan erat dengan Program Indonesia Sehat yang sedang kita galakkan. Tenaga kesehatan PTT yang diangkat akan ditempatkan di berbagai daerah terpencil di Indonesia guna memperkuat peran strategis Puskesmas”.

Peran penting PTT yang bertugas di Puskesmas serta para bidan PTT yang ditempatkan di desa-desa, lanjut Nila, mampu memberikan pelayanan baik kuratif, promotif, preventif dan rehabilitatif. Aktivitas tersebut diharapkan mempunyai daya ungkit dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan perbaikan gizi masyarakat.

“Semoga dengan adanya pengangkatan ini, calon ASN dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan khususnya di pedesaan dan daerah-daerah terpencil. Karena peran tenaga kesehatan di daerah sangat berpengaruh bagi warga daerah,” papar Menkes.

Pengangkatan ASN di lingkungan pemerintah daerah ini memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program Indonesia sehat, sehingga program ini dapat meyakinkan Nila untuk lebih mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi di bidang kesehatan.

Tahapan Verifikasi

Tenaga kesehatan yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi dan Bidan tersebut, jelas Aris, selanjutnya akan melalui tahapan verifikasi berkas sebelum ditetapkan NIP dan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya menjadi CPNS.

Tahapan verifikasi berkas bagi tenaga kesehatan PTT yang akan diangkat menjadi CPNS dengan TMT 1 Maret 2017 itu lanjut Aris akan dilakukan di seluruh Kantor Regional BKN. Untuk itu seluruh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diminta segera berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN yang sesuai dengan wilayah kerjanya.
Tata Cara Inpassing PNS Jabatan Fungsional
Inpassing adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat organisasi melalui jabatan fungsional. Seseorang yang menduduki jabatan fungsional harus memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi.

Tata Cara Inpassing
  • Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan seleksi administrasi terhadap PNS yang akan mengikuti program inpassing.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan dalam jabatan fungsional kepada Instansi Pembina JF, dengan melampirkan:
  1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
  2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
  3. Fotokopi Sertifikat lulus uji kompetensi; dan
  4. Fotokopi nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  5. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/jabatan struktural yang sebelumnya berkesesuaian dengan JF yang akan diduduki/dibebaskan sementara karena 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit
  • Instansi Pembina JF memberikan pertimbangan teknis pengangkatan dalam Jabatan Fungsional yang sudah mencantumkan Angka Kredit sesuai Lampiran I dan II PermenPAN dan RB Nomor 26 Tahun 2016, dan disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul. Bagi PNS daerah tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menurut wilayah kerja masing-masing.
  • Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam Jabatan Fungsional dan diberikan Angka Kredit sesuai pertimbangan teknis instansi pembina JF
  • Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN menurut wilayah kerja masing-masing untuk diinput dalam database

Ada beberapa kategori PNS yang dapat diinpassing. Yang pertama, bagi jabatan pelaksana tetapi belum diangkat menjadi jabatan fungsional. PNS tersebut telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Selanjutnya, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Dan yang terakhir, PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
Penerimaan Pegawai Non CPNS KemenPPPA
PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, membutuhkan pegawai Non ASN untuk ditempatkan pada Unit Eselon II, dengan formasi dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :


Dokumen KemenPPPA

TATA CARA PENDAFTARAN LAMARAN KERJA :
  • Berkas Lamaran Persyaratan Administrasi dimasukkan dalam satu amplop, dan pada pojok kanan atas ditulis Unit Eselon II yang dituju, dikirim Via POS ke :
BIRO UMUM DAN SDM
UP. BAGIAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15 JAKARTA PUSAT
  • Amplop bagian belakang ditulis nama pengirim lengkap beserta alamat.
  • Batas Waktu Penutupan Penerimaan Lamaran Kerja dan Cap Pos tanggal 3 Februari 2017 Pukul 17.00 WIB.

PELAKSANAAN TEST :

1. SELEKSI ADMINISTRASI
Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dihubungi untuk mengikuti CAT

2. TES KOMPETENSI DASAR
Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar di lakukan melalui mekanis CAT (Computer Assisted Test) dilaksanakan di BKN Pusat padatanggal 13 Februari 2017. sebagai bahan pembelajaran silakan pelajari Paket LKIT 2017

3. TEST WAWANCARA DAN KETERAMPILAN
Pelamar yang lulus CAT, akan dipanggil untuk mengikuti test wawancara dan keterampilan
Isu isu liar di media sosial ataupun di website yang menyatakan bahwa saat ini pemerintah sudah mulai buka penerimaan CPNS dibantah oleh Menpan RB, Asman Abnur. Beliau menjelaskan kepada wartawan bahwa saat ini pemerintah belum membuka pengumuman kran penerimaan CPNS untuk tahun 2017.

"Tidak ada dan belum ada yang namanya pemerintah membuka formasi untuk pegawai negeri, karena itu secara nasional akan kita umumkan" Jelas Asman ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta (19/1)

Asman juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati hati terhadap isu isu penerimaan CPNS apalagi dengan dalih bisa meluluskan dengan syarat sejumlah uang, hal ini terkait penipuan CPNS honorer di lingkungan Pemprov Jabar yang dilakukan oleh seorang oknum PNS Satpol PP bernama Lalan Suherlan, yang bertugas di Kantor Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat

Modus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil terbongkar gara-gara terduga pelakunya nekat mengumpulkan ratusan korbannya di Gedung Sate Bandung. Korban menyetor puluhan juta rupiah dengan imbalan Surat Keputusan Pengangkatan PNS palsu. “Kebetulan ditemukan oleh Kamdal (Keamanan Dalam) ada yang kumpul pakai seragam, katanya ada agenda pengarahan dari Pak Gubernur, mengaku pegawai baru,” kata Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat, Sapta Yulianto Dasuki, di Gedung Sate, Bandung, Kamis, 12 Januari 2017.

Sedikitnya ada 200 orang yang diminta datang hari Kamis, 12 Januari 2017, bagian dari gelombang pertama untuk menghadiri Acara Pengarahan Gubernur di Gedung Sate. Rencananya seluruhnya ada 645 orang yang diminta datang bergelombang. Mereka mengantongi SK Pengangkatan PNS palsu dengan beragam posisi dari guru, hingga anggota Satpol PP, berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Sapta mengatakan, ada dua orang yang diduga otak penipuan itu, salah satunya yang diamankan, sementara satu lagi kabur. Terduga pelaku penipuan yang kini digelandang ke Polrestabes Bandung yakni Lalan Suherlan, warga Babakan Cianjur, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. “Sudah dikonfirmasi ke Kabupaten Bandung Barat, betul PNS, sekarang sedang didalami keterlibatan apa yang dilakukan,” kata dia.



Terkait penerimaan CPNS yang dilakukan pemerintah, Asman menegaskan bahwa penerimaan tidak ada namanya syarat uang yang harus disetorkan - melainkan calon pelamar haruslah memiliki kompetensi dan bisa lulus ujian penerimaan CPNS.

"Masuk PNS tidak ada yang namanya pungutan, tidak ada yang namanya syarat uang - yang penting syaratnya punya kompetensi atau tidak, lulus ujian atau tidak - itu syaratnya, tidak ada administrasi yang lain" pungkasnya.

Sejak tahun 2013 Tes CPNS menggunakan metode CAT, dimana soal ujian yang diberikan terdiri dari 100 soal dengan lama total pengerjaan selama 90 menit. Tidak ada KKN dalam sistem ujian ini. Hasil bisa diketahui pada saat selesai pengerjaan tes. Kelulusan seseorang bisa diketahui pada saat pelaksanaan tes selesai dilakukan.

Kelulusan sistem tes CAT ini menggunakan penilaian berdasarkan passing grade. Dimana payung hukum dari passing grade itu sendiri adalah berdasarkan Permenpan RB No 29 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Passing grade tes Intelegensi umum adalah sebesar 50% dari nilai maksimal TIU, Tes Karakteristik Pribadi adalah 72% dari nilai maksimal TKP dan Tes Wawasan Kebangsaan sebesar 40 % dari Nilai maksimal TWK.

Jadi Lulus CPNS itu adalah bukan dengan uang puluhan juta ataupun uang ratusan juta rupiah, melainkan dengan belajar dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar bisa menghadapi dan mengerjakan semua soal yang diberikan. Sebagai bahan pembelajaran terbaik ujian CPNS, silakan pelajari Paket LKIT 2017 - dimana bahan pembelajaran ini telah meluluskan banyak PNS secara murni dan mendapatkan apresiasi dari Kemenpan RB sebagai bahan pembelajaran yang berbobot dan berkualitas. Periode pembelian Paket LKIT sendiri adalah mulai tanggal 24 Januri 2017 s/d tangal 30 April 2017. Pembelian diluar tanggal penjualan yang ditentukan, tidak akan pernah dilayani.
Seleksi CPNS Tidak Dipungut Biaya

Menanggapi kasus penipuan CPNS yang terjadi di Jawa Barat, Menteri Asman Abnur selaku Menteri PAN RB menjelaskan bahwa pihaknya saat ini belum membuka penerimaan CPNS.
“Pemerintah sampai saat ini belum membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil” ujar Menteri Asman di Kementerian PANRB, Jakarta (19/01).

Pihaknya menjelaskan, apabila penerimaan formasi CPNS sudah ada, maka akan diumumkan secara nasional oleh Pemerintah melalui Kementerian PANRB. Untuk itu, Menteri PANRB meminta kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dan jangan tertipu dengan isu atau berita penerimaan CPNS yang tidak bertanggung jawab.

Menteri PANRB juga menegaskan, bahwa dalam proses penerimaan formasi CPNS masyarakat tidak dipungut biaya. “Saya tegaskan bahwa tidak ada pungutan uang bagi masyarakat yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS, yang diperlukan adalah kualifikasi dan kompetensi dari pelamar CPNS tersebut untuk lulus dalam ujian seleksi,”jelasnya.

Menteri Asman menyatakan bahwa siapapun yang melakukan penipuan CPNS akan diproses secara hukum. “Baik yang memberikan dan menerima uang sama-sama melanggar hukum, karena Pemerintah sudah menegaskan bahwa penerimaan CPNS bebas dari pungutan uang,”ujar MenPANRB.

“Sanksi hukum akan dikenakan baik dari kalangan umum ataupun dari oknum PNS sendiri,” tegas Asman. MenPANRB menjelaskan, khusus untuk pelaku penipuan CPNS dari kalangan PNS akan dikenakan sanksi berat selain diproses secara hukum, yaitu pemecatan PNS tersebut dari instansi kerjanya.

Untuk menghindari terjadinya kasus penipuan cpns serupa, seluruh masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap oknum oknum yang menjanjikan bisa meluluskan CPNS dengan iming iming uang sebagai syarat mendapatkan kursi CPNS. Jika ditemukan indikasi penipuan CPNS, masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak berwenang atau melaporkannya ke situs lapor.go.id

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi dan bebas dari praktek KKN.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya." ungkap Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01).

Belajarlah dengan baik, persiapkan diri semaksimal mungkin jika memang ingin menjadi seorang abdi negara - salah satu bahan pembelajaran yang bisa dijadikan acuan pembelajaran adalah Paket LKIT. Persiapkan dan belajarlah mulai dari sekarang - sehingga disaat penerimaan CPNS diumumkan pemerintah, persiapan kamu sudah matang.

Jangan pernah tertipu dengan kata kata manis oknum oknum yang tidak bertanggung jawab dengan dalih bisa meluluskan dan atau dalih "punya jatah kursi kelulusan". Jika uang puluhan juta hilang, CPNS tidak didapat itu salah siapa...!!!?
Regulasi Tenaga Honorer Swasta Menjadi PNS
Sejumlah perwakilan Guru Swasta Makassar yang menamai diri sebagai Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Makassar mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pengangkatan Guru Swasta menjadi PNS dalam Audiensi yang digelar Jumat, (13/01) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Pihaknya meminta adanya regulasi khusus untuk mengangkat guru honorer swasta menjadi PNS tanpa seleksi dan kualifikasi. Menanggapi tuntutan tersebut, BKN menegaskan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, PP 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP 48/2005, dan PP 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP 48/2005 masih sebatas mengatur tentang tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah.

Perlu diketahui bahwa yang disebut sebagai tenaga honorer adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah. Bahkan saat ini pemerintah dengan tegas melarang adanya pengangkatan tenaga honorer di lingkup pemerintahan, baik pusat dan daerah, mengingat PP 56/2012 yang sudah berakhir dan belum diatur kembali dalam ketentuan yang baru.

Untuk kesejahteraan guru swasta, pemerintah sejak dulu sudah menetapkan kebijakan inpassing dan serfikasi guru yang dak hanya diiku oleh guru berstatus PNS tetapi juga disediakan bagi guru yang bekerja di sekolah-sekolah swasta.

Program kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan guru-guru yang bekerja di sekolah swasta, jadi dalam hal ini dak ada pembedaan hak antara guru berstatus PNS dan non PNS.

Sumber: Siaran Pers BKN
Waspada Penipuan CPNS
Sampai dengan saat ini pemerintah belum membuka penerimaan CPNS 2017 - pemerintah masih melakukan pengkajian mendalam terkait hal tersebut. Pengkajian dilakukan dari berbagai aspek mulai dari analisa beban kerja, analisa jabatan sampai aspek keuangan negara.

"Kementerian PANRB sampai saat ini masih melakukan pengkajian yang seksama. Bukan hanya mempertimbangkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja instansi, tetapi juga dari sisi kapasitas fiskal negara dan aspek lainnya yang relevan," ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB di Jakarta. Senin (16/01).

Dijelaskan bahwa, seluruh informasi yang berhubungan dengan penerimaan CPNS hanya bersumber dari situs resmi pemerintah, baik melalui menpan.go.id maupun bkn.go.id. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk ekstra hati-hati dan melakukan cross check dalam menerima informasi terkait penerimaan CPNS di sosial media ataupun website non pemerintah.

Lebih lanjut disampaikan, agar masyarakat waspada dengan modus penipuan yang bermula dari informasi adanya penerimaan CPNS, kemudian berlanjut menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta sejumlah imbalan. "Apabila ada oknum atau siapapun yang menyampaikan informasi ada penerimaan CPNS, kemudian mengiming-imingi bisa membantu dan meminta sejumlah uang atau imbalan, segera laporkan ke penegak hukum. Hal tersebut patut diduga penipuan," imbuhnya.

Perihal penipuan CPNS yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Menpan menyesalkan adanya kejadian tersebut. Baliau ikut prihatin dan meminta agar penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat,"tambah Herman



Penipuan CPNS Pemprov Jabar

Sekitar 200 orang menjadi korban penipuan CPNS. Mereka berkumpul di Gedung Sate karena mendapat undangan diklat. pemprov Jabar tegaskan rekrutmen itu ilegal.

Berbaju seragam PNS, ratusan orang berkumpul di Gedung Sate, Kamis, 15 Januari 2017. Semula mereka hendak menghadiri undangan diklat bagi calon PNS Pemprov Jabar. Tiba di Gedung Sate mereka terkejut karena kegiatan diklat itu tak diketahui oleh bagian rumah tangga Gedung Sate.

Mereka kemudian diterima oleh Humas Pemprov Jabar, Satpol PP Jabar, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar. Mereka diberi penjelasan bahwa rekrutmen itu ilegal.

Salah seorang korban bernama Dani mengatakan, ia telah menyetor uang hingga Rp 100 juta kepada seseorang bernama Iwan. Ia mau menyerahkan uang sebesar itu karena sebelumnya ia bahkan mengikuti pelatihan di Lembang. Di sana ia bersama 645 orang lainnya bahkan sempat dites urine. Ia bahkan telah menerima tiga SK.

"Saya sebenarnya guru honorer di Jakarta. Saya yakin karena selama proses itu sempat ada pelatihan di Lembang, pakai tes urine segala," tuturnya.

Setelah menjalani proses itu, ia mendapat undangan untuk mengikuti diklat di Gedung Sate selama lima hari mulai Kamis, 15 Januari 2017. Tahu menjadi korban penipuan, Dani juga ratusan orang lainnya kecewa. Namun tak banyak yang bisa dilakukan. Orang yang menerima uang itu tak ada di sana. Hanya ada dua koordinator. Salah satunya bernama Lalan yang bekerja di kantor Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Para korban lantas diarahkan untuk membuat laporan ke Polrestabes Bandung agar kasus ini bisa diproses secara hukum.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan gusar dengan para pelaku penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Usai merundingkan dengan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemprov Jabar, pihaknya berencana melaporkannya kepada Kepolisian.



Pelaporan dilakukan sebab nama dan tanda tangan Ahmad Heryawan serta beberapa pejabat eselon I dan II dipalsukan pelaku untuk membuat SK abal-abal. SK itulah yang mengantarkan pelaku hingga kini berhasil menipu lebih dari 400 CPNS.

"Ini pencemaran nama baik. Sehingga ini penting untuk mendorong segera dilaporkan ke ranah hukum. Tapi kami akan rundingkan dengan Biro hukum dulu," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Bandung, Jumat (13/1).

Dia mengatakan, kasus tersebut harus diusut Kepolisian. Apalagi korbannya bisa mencapai ratusan orang hingga menyebabkan setiap orangnya harus keluar uang sampai ratusan miliar. Sehingga seluruh korban diimbau untuk melapor kepada Kepolisian agar kasus ini bisa segera diproses hukum.

"Kalau para korban tidak melapor susah. Pemprov dirugikan karena ada nama-nama yang dicatut. Ini harus ranah hukum. Ini harus diusut tuntas," ujarnya.

Dia mengungkapkan, selama dia menjabat sebagai gubernur sudah dua kali kasus penipuan penerimaan CPNS. Kasus pertama terjadi pada 2011 dengan jumlah korban mencapai puluhan orang. Pada kasus tersebut nama istri dari Gubernur Jabar, Netty Heryawan turut dicatut.

Kemudian kasus kedua terjadi 2017 ini dengan jumlah korban mencapai ratusan orang. Kondisi ini mebuat Aher prihatin. Harusnya masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran untuk menjadi PNS. Apalagi dengan syarat harus menyetorkan uang.

"CPNS itu pasti terpelajar. Pasti sarjana. kalau sarjana masa tidak konfirmasi. Sekarang gampang banyak salurannya (untuk mencari informasi). Jangan percaya titip-titipan, ikuti jalur resmi saja," tandasnya.

Tidak ada Jalur Belakang, Seleksi CPNS Gunakan CAT

Sejak tahun 2013, seleksi penerimaan CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). CAT merupakan sistem perekrutan CPNS yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, sehingga pelaksanaan maupun hasil ujiannya tidak mungkin dimanipulasi.

“Dimulai tahun 2013, tes CPNS sudah tidak manual lagi, tetapi berbasis elektronik dengan menggunakan sistem CAT yang pelaksanaannya dijamin objektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, pungli serta tidak dipungut biaya." pungkas Herman.

Disaat ada seseorang yang mengatasnamakan pejabat bisa menjanjikan lulus CPNS dengan meminta uang puluhan sampai ratusan juta rupiah - bisa dipastikan hal tersebut adalah penipuan dan segera laporkan.

Jika memang ada pembukaan penerimaan CPNS, belajarlah dengan baik dan persiapkanlah kemampuan kamu dengan sebaik baiknya - karena hanya dengan cara itu kamu bisa lulus CPNS - bukan dengan cara menyediakan uang puluhan juta bahkan sampai dengan ratusan juta dan memberikannya kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.



Belajarlah dan persiapkan kemampuan terbaik kamu - karena tes cpns menggunakan tes CAT yang tidak akan bisa diakali atau dicurangi

CPNS Honorer Jadi Target Penipuan Utama

Banyaknya pegawai honorer yang tidak sabar ingin segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), karena merasa sudah lama mengabdikan diri dan tak kunjung diangkat sampai saat ini. Hal ini membuat pegawai honorer frustasi sebab belum bisa menjadi PNS dalam waktu dekat, dan ingin segera diangkat PNS. Hal ini kemungkinan yang menjadi sasaran empuk para penipu penipu CPNS dimana mereka memanfaatkan kelemahan ini dan dijadikan ajang mendulang uang haram ratusan juta dari para honorer.

Untuk menghindari modus modus penipuan cpns, silakan dibaca bagian berikut
  1. Awas Modus Pengankatan CPNS
  2. Awas..Inilah Contoh Penipuan CPNS