Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyebutkan pemerintah daerah dapat menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tetapi lewat formasi khusus.
"Kita masih buka, tapi formasi khusus," kata dia usai beraudiensi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu sebagaimana diberitakan laman berita nasional Antara.
Ia mengatakan pemerintah daerah yang mengajukan harus membuat roadmapnya, berapa yang dibutuhkan, tapi harus detail.
Misalnya, kata dia, untuk Dinas Pekerjaan Umum butuh tenaga insinyur apa saja, mungkin insinyur pertanahan, konstruksi, arsitektur, sehingganya pemerintah daerah mempunyai orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya.
Begitu juga untuk bidang-bidang lain seperti, pertanian, guru, tenaga medis. Tujuannya CPNS yang dibutuhkan jelas.
"Tolong buatkan detailnya, nanti berdasarkan hal itu dibuatkan namanya formasi khususnya," kata dia.
Menurutnya pola rekrutmen CPNS pada 2017 tidak akan secara massal, tapi memakai formasi khusus, tujuannya perekrutan itu sesuai kebutuhan.
Untuk itu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memetakan serta mengevaluasi tenaga yang dibutuhkan.
Pemetaan ini, tambahnya termasuk menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan kualifikasi pendidikannya.
Jangan sampai, katanya saat mengajukan pegawai kualifikasinya tidak sama. Misalnya sarjana bidang agama bekerja di dinas perhubungan, atau sarjana teknik di pariwisata.
Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyambut baik peluang penerimaan seperti yang disampaikan pihak Kemenpan-RB.
Menurutnya, jika salah syarat menerima CPNS itu belanja pegawai lebih kecil dari belanja modal, maka Kabupaten Limapuluh Kota tidak akan dapat menerima CPNS, sementara kebutuhan cukup banyak.
Hal itu disebabkan karena banyaknya ASN di daerah itu yang pensiun setiap tahunnya sementara tambahannya tidak ada.
Ia menyebutkan beberapa formasi yang sangat dibutuhkan Kabupaten Limapuluh Kota adalah tenaga guru dan medis.
"Kami akan perintahkan OPD untuk membuat roadmapnya. Nanti diajukan ke Kemenpan-RB," kata Mantan Bupati Limapuluh Kota periode 2005-2010 itu.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara akan kembali mengantongi gaji ke-13 dan ke-14 atau yang disebut Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini. Terkait hal tersebut, Kemenkeu sedang menanti Peraturan Pemerintah (PP) terkait aturan gaji ke-13 dan ke-14.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Asman Abnur mengatakan pihaknya sedang mengkaji aturan terkait realisasi gaji ke-13 dan ke-14 atau THR tahun ini. Nantinya, pemberian gaji ke-13 dan ke-14 akan diberikan berdasarkan pencapaian kinerja atau penilaian selama bekerja.
"Iya tahun ini (Pemberian gaji ke-13 dan ke-14). Ada ukurannya nanti, mana akuntabilitasnya, nilainya bagus, tunjangan kinerjanya bagus. Per unit nanti, jadi tidak semuanya. Kalau yang belum bagus nilainya masih D, masih C ya enggak kita kasih. Ini jadi motivasi juga," ujar Asman di Gedung Kemen PAN-RB, Jakarta, Jumat (21/4).
Asman mengatakan kinerja pegawai pada saat melakukan tanggung jawab yang diberikan merupakan penilaian pokok dalam pemberian tunjangan. Semakin bagus pelayanan publik yang dilakukan oleh badan atau lembaga, maka besar kemungkinan unit tersebut memperoleh gaji ke-13 dan ke-14.
"Ya, Ini lagi kita desain juga termasuk tunjangan kinerja, segala macam terus kita perbaiki. Kalau pelayanan publiknya sudah bagus, kinerjanya sudah bagus, kita beri apresiasi dong kpd ASN-nya. Harus ada tukin yang lebih baik dari sebelumnya," ujarnya.
Asman memastikan pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 akan dilakukan tahun ini. Namun demikian, sampai saat ini masih dilakukan beberapa kajian termasuk melakukan koordinasi dengan Kemenkeu. "Ada peraturan nanti saya coba cek dulu. Sudah komunikasi dengan Menteri Keuangan, sudah bentuk tim bersama," pungkasnya.
Senyum sumringah saat ini dirasakan oleh sekitar 6.069 Tenaga Harian Lepas dan para penyuluh pertanian di Seluruh Indonesia, bagaimana tidak, kemarin (11/4) di sela sela kunjungan ke Ungaran Jawa Tengah Menteri Amran Sulaiman secara simbolis menyerahkan Formasi dan Hasil TKD kepada 441 Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten/Kota untuk diangkat menjadi CPNS.
Walaupun saat ini pemerintah masih menerapkan kebijakan moratorium penerimaan cpns dari jalur umum, akan tetapi kado ini dirasakan sangat spesial bagi para penyuluh termasuk menteri Amran sendiri - yang mana dia menjelaskan dia berhasil meyakinkan presiden Jokowi dimana para THL dan penyuluh ini telah berhasil meningkatkan produksi pangan strategis dan pendapatan bagi petani.
Menteri Amran menganggap perjuangan yang telah dilakukannya bukanlah perjuangan mudah - begitu juga bagi kalangan tenaga kontrak dan penyuluh itu sendiri. Menjadi penyuluh pertanian, THL-TB ini statusnya hanya pekerja kontrak yang tiap tahun harus memperbaharui kontrak berdasarkan kinerja. Kalau kinerjanya buruk ya tidak diperpanjang. Statusnya ada pegawai kontrak yang digaji berdasar tingkat pendidikan akhir dan ada juga pegawai lepas
"Bertahun-tahun kami memperjuangkan THL ini, dan kami bersyukur dari 7.684 formasi yang diajukan kepada 441 Kabupaten/Kota di Indonesia, diangkat 6.069 THL menjadi CPNS. Saya serahkan surat keputusan (SK) SKD CPNS ini kepada bupati dan walikota masing-masing daerah" ujar Amran yang juga ditemani Gubernur Jawa Tengah di Alun-Alun Kalirejo, Ungaran (11/4)
Dalam pernyataannya juga, menteri Amran menjelaskan bahwa ribuan THL - TB yang statusnya telah diangkat ini berusia dibawah 35 tahun dan telah bekerja selama delapan hingga 10 tahun, sedangkan bagi para THL-TB penyuluh pertanian yang berusia lebih dari 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK diterbitkan.
Kerja Penyuluh Pertanian Dipertanyakan Presiden
Pengangkatan ribuan CPNS dari jalur penyuluh pertanian ini memang patut disyukuri oleh masing masing PPL pertanian ini, dari ribuan guru honorer ataupun tenaga kesehatan yang statusnya masih honorer, ternyata penyuluhlah yang saat ini mendapatkan lampu hijau untuk diangkat menjadi PNS. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan kinerja yang telah dilakukan.
Presiden nanya betul itu kerja PPL? Saya bilang betul kerja kerja keras PPL kita tak bergantung impor beras dan berhasil bertahan dari elnino dan lanina, presiden langsung bilang segera lakukan rapat terbatas, saya langsung telepon Menpan-RB bilang Presiden setuju angkat PPL jadi CPNS bulan April ini. Jadi ini negoisasi yang tidak mudah. Jangan main-main gunakan kepercayaan ini. Saya juga dulu dua tahun jadi PPL dan THL, jadi saya tahu gimana perjuangannya. Saya malah dulu masih digaji 150 ribu. cuma saya PPL ditakdirkan jadi Menteri," kata Menteri Amran di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Semarang, Selasa (11/4).
Menurut Menteri Amran saat ini sebetulnya kebutuhan PPL masih kurang yakni 23.000 PPL dari kebutuhan 80.000 desa. Tapi kata menteri Amran walau kekurangan tenaga PPL, indonesia mampu meraih swasembada. Menteri Amran membeberkan, produksi padi selama dua tahun yakni 2015 hingga 2016 naik 11 persen, jagung naik 21,8 persen, cabai naik 2,3 persen, dan bawang merah naik 11,3 persen. Kemudian, tidak ada impor beras dan ekspor beras naik 43,7 persen, impor jagung turun 66,6 persen dan impor bawang merah turun 93 persen.
Dia berharap setelah turunnya pengangkatan status ini, para penyuluh pertanian harus bekerja lebih maksimal percepatan peningkatan swasembada pangan.
Selain itu, Amran tidak ingin para penyuluh pertanian melakukan pungutan liar (Pungli) dan harus membantu para petani mencapai kesejahteraan yang layak.
"Untuk itu, saya minta THL harus jujur dalam bekerja, dengan tekad dan komitmen membantu tingkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Jangan gadai SK PNS itu nanti untuk alasan nikah lagi atau mau utang. Fokus sejahterakan petani kita karena masih banyak yang miskin. Kalau main-main, ada pungli, saya cabut lagi SK-nya," tegasnya.
