Tak Sanggup, PNS Silahkan Mundur !!!

asncpns.com - Besarnya pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsi DKI Jakarta yang begitu fantastis setiap bulannya sebanding dengan beban kerja yang diemban. Tekanan kerja yang tinggi ditambah lagi dengan gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta 'Ahok' yang menuntut semua Pegawai Negeri Sipil tanpa terkecuali agar mereka bekerja dengan cepat dan efisien.

Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disebut Ahok mempersilahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DKI untuk mundur jika memang mereka tidak sanggup dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya.
"Memang ada beberapa bagian yang belum tersistem, tapi saya persilakan aja kalau ada yang mau mundur," tuturnya kepada wartawan di kantornya, Senin (30/3/2015).

Diakui olehnya, bahwa untuk mengubah sistem mekanisme gaji PNS DKI sampai saat ini belum selesai. Masih ada beberapa posisi yang belum terinput. Dengan adanya perubahan mekanisme gaji tersebut menurut Ahok justru salah satu upaya untuk menghilangkan para pegawai nakal agar tidak memainkan anggaran suatu proyek.

Seperti yang telah diberitakan, Ahok merasa kaget melihat fakta dilapangan dengan adanya anggaran yang sangat fantastis tetapi tidak sebanding dengan realisasi proyek yang sedang dijalankan. Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan banyak anggaran di tahun ini yang menurutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama, dan seolah olah sudah mendarah daging saja.

Yang pada akhirnya, Ahok pun geram dengan semua itu. Ia berjanji akan memutus mata rantai korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Dengan cara merombak semua posisi PNS. Sekarang kurang lebih ada 600 pegawai  Negeri Sipil (PNS) yang terkena perpindahan posisi ada yang naik, ada juga yang distafkan.

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu banyak pejabat eselon DKI yang mengundurkan diri dari jabatannya dan tidak sanggup bekerja dalam tekanan. Pegawai tidak bisa lagi main dibelakang untuk mengutak-atik anggaran, hanya bisa menerima gaji serta tunjangan sebagai haknya.

Justru semakin bagus kinerja mereka dalam melayani masyarakat, semakin banyak pula penghasilan yang bisa dibawa kerumah setiap bulan. Hal ini mestinya bisa membuat PNS di DKI menjadi lebih semangat untuk bekerja. Jika dilihat di daerah lain tak ada kebijakan seperti ini, malahan PNS daerah lain merasa cemburu adanya TKD Dinamis di Pemprov DKI.