Hasbi selaku Ketua Dewan Pembina FHI menjelaskan bahwa, "Pemerintah melalui MenPAN-RB seharusnya segera melakukan langkah -langkah dan membuat skenario dalam menindaklanjuti hasil panja di DPR RI, baik mempersiapkan pembuatan draf RPP Honorer, menyusun tahapan - tahapan penyelesaian tenaga honorer, anggaran, memutahirkan data yang memenuhi syarat, dan lain-lain," ungkapnya.
Diharapkan, tahun ini Pemerintah sudah mempersiapkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada tahun 2016 semua tenaga honorer sudah bisa diangkat bertahap. Pemerintah dihimbau untuk mengingatkan semua Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan usulan tenaga honorer yang telah diverifikasi dan validasi (verval).
Usulan ini juga diharapkan telah disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari pejabat berwenang. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) ini tidak lain sebagai salah satu syarat untuk memastikan tenaga honorer asli, bukan bodong
"FHI sangat menyayangkan lambatnya beberapa daerah memproses kelengkapan administrasi yang diminta pemerintah pusat. Oleh karena itu FHI meminta adanya kerja sama serta keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional," tambahnya.
FHI sendiri mengklaim telah melakukan beberapa kegiatan dalam mendorong penyelesaian Honorer Kategori dua yang tidak kunjung menemukan titik terang baik itu kegiatan skala daerah dan dan skala nasional. "Kami akan mendatangi dan mengingatkan pihak-pihak terkait agar penyelesaian tenaga honorer dapat berjalan, bukan mundur ke belakang," pungkasnya.
 mendesa...){kind=link}
0 komentar:
Posting Komentar