Sosialisasi Aturan KemenPAN-RB Minim Anggaran


By | 02.17 Leave a Comment
Aturan PNS
asncpns - Masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mengetahui mengenai peraturan yang mewajibkan PNS untuk bersikap dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2015, dikarenakan kurangnya sosialisi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mengaku kesulitan dalam mensosialisasikan peraturan tersebut dikarenakan terbatasnya anggaran dana untuk sosialisasi.

Indra Jaya Piliang, tim ahli KemenPAN-RB mengatakan bahwa kementeriannya dijatah Pemerintah dengan anggaran Rp.159 miliar untuk tahun 2015. Dari jumlah tersebut, hanya ada sekitar Rp. 250 juta alokasi anggaran untuk sosialisasi aturan KemenPAN-RB.  "Jadi, Kemenpan sulit melakukan sosialisasi aturan-aturan, termasuk surat edaran netralitas PNS itu," ungkap Indra dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (6/08/2015).

Namun pihaknya berusaha dengan keras dan mengoptimalkan dana tersebut walaupun menurutnya masih tidak memadai. "Kemenpan sudah lakukan sosialisasi masif, tapi anggaran kita paling kecil di antara kementerian lain, enggak ada apa-apanya dibanding anggaran kementerian lain," ungkap Indra Jaya Piliang.

Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (MenPAN-RB) Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015, yang menjelaskan mengenai himbauan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dalam pilkada. ASN diwajibkan untuk tidak ikut dalam kampanye pilkada dan langsung dalam politik praktis.

Yuddy menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak 269 daerah ini, PNS harus profesional dan netral. Hal itu disampaikan Yuddy menanggapi temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dugaan mobilisasi pegawai daerah dalam pilkada. "Ini tidak main-main, UU jelas melarang. Kalau ada PNS yang tidak mengindahkan ketentuan UU untuk netral selama pilkada, sanksinya akan sangat tegas dan berat," kata Yuddy.


Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar: