Menpan: Bangun Etos Kerja Berorientasi Hasil

asncpns.com - Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dalam rangka untuk memberikan gambaran sudah sejauh mana instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil dari penggunaan anggaran. Hal ini disampaikan Yuddy Chrisnandi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)

"Kami tidak hanya melihat dari sisi penyerapan, tetapi juga dari sisi hasil yang telah diperoleh. Harus ada keterkaitan yang nyata antara anggaran yang telah diserap dengan hasil yang telah dicapai," tegas Menteri Yuddy dalam acara penyerahan LHE AKIP bagi pemkab/pemkot yang diselenggarakan di Denpasar, Jumat (15/01) 

Derajat kemampuan setiap instansi pemerintah menerapkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) dalam bentuk simpulan penilaian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Oleh karena itulah seluruh instansi pemerintah yang harus didorong untuk benar-benar melaksanakan pengalokasian dan penggunaan anggaran atas dasar hasil yang benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Untuk mendukung program-program pemerintah Kabinet Kerja tahun 2015-2019, Menteri Yuddy menekankan tujuh kunci untuk membangun etos kerja yang berorientasi pada hasil dan mengajak pemda untuk fokus pada beberapa permasalahan terkait dengan penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja, diantanya adalah:

• Seluruh instansi harus fokus pada upaya penjabaran target-target pembangunan sebagaimana dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi platform pemerintah. 
• Seluruh instansi pemerintah wajib memiliki strategi yang tepat untuk mencapai target-target. 
• Target-target operasional harus dipadukan menjadi satu untuk membentuk pencapaian yang sesuai dengan platform pemerintah.
• Target-target operasional harus benar-benar terukur, baik dari kuantitas, waktu pencapaian dan sumber-sumber yang diperlukan
• Berbagai kegiatan harus dirancang dengan tepat sebagai upaya untuk mencapai target tersebut. 
• Monitoring pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara ketat, sehingga ketika ditemukan berbagai kendala kita harus mencari penyebab dan menyelesaikannya. 
• Evaluasi keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara berkala.

"Tujuh hal tersebut menjadi kunci bagi kita untuk membangun etos kerja pemerintah kabupaten/kota yang berorientasi pada hasil," ujarnya.