Sedangkan untuk jumlah penyuluh yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12.007 pegawai yang tersebar di 71.479 desa/kelurahan potensi pertanian, untuk melayani dan memberikan penyuluhan di desa-desa tempat mereka bertugas.
Jika mengacu kepada UU Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Permentan Nomor 72/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian menyebutkan bahwa paling sedikit satu orang penyuluh dalam satu desa potensi pertanian.
Menanggapai hal tersebut, Ahmad Junaidy selaku Anggota DPR RI menghimbau agar bukan hanya Personel THL-TBPP saja yang diangkat CPNS tapi juga tenaga inseminator masuk dalam rencana pendataan (database) untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil.
"Hal itu menyusul rencana Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang telah mendata 7.684 tenaga penyuluh pertanian untuk diusulkan menjadi CPNS," ungkap anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tersebut.
Menurutnya, tugas para tenaga inseminator di lapangan juga berfungsi sebagai penyuluh tentang tatalaksana peternakan bahkan juga sebagai mantri yang sering ditanyakan soal penanganan penyakit ternak, bukan hanya melakukan pelayanan kawin suntik.
Menurut Junaidi, jika tenaga honorer bidang pertanian dimaknai secara umum seharusnya di dalamnya juga termasuk tenaga sektor peternakan. "Jika Kementan bicara tentang penyuluh pertanian, tenaga inseminator sepertinya tidak masuk dalam nomenklatur penyuluh," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar