Mau 'Dibuang' Kemana 40ribu PNS?

asncpns.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama nampaknya geram dengan keadaan bahwahannya yang mempunyai kinerja dan tingkat kedisiplinan yang buruk. Secara spontan dirinya mengatakan akan membuang lebih dari setengah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.

Orang nomor satu di DKI Jakarta ini baru menyadari bahwa mencari PNS DKI yang baik, bertanggung jawab dan berkompeten itu sulit semenjak peninggalan Joko Widodo yang kini menjadi orang no 1 di Indonesia. Ahok mengatakan ingin 'membuang' 40 ribu PNS, sedangkan PNS yang ada saat ini berjumlah sekitar 70 ribu. "Kalau kondisinya seperti ini, DKI buang 40.000 pegawai juga enggak apa-apa," ujar ahok.

Pernyataan ahok ini dipicu karena buruknya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI ke-6 tahun anggaran 2015 yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di hari ulang tahun Jakarta ke 488. "Satu hal yang menjadi keprihatinan saya, serapan anggaran DKI, hingga hari ini, tak mencapai 20 persen," ungkap Tjahjo, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 22 Juni 2015.

Menurut Ahok kinerja PNS yang menyandang gelar PNS dengan gaji terbesar se-Indonesia ini bisa dilihat betapa buruknya dengan nyata dengan 'molornya' banyak proyek pekerjaan yang ditugaskan kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pekerjaan penerapan aturan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dan pemasangan meteran parkir di seluruh Jakarta yang dibebankannya kepada Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. "Saya suruh dinas, beres enggak? Enggak. Gila kan," ujar Ahok.

Contoh lainnya adalah anggaran tersendiri untuk pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan UKM di Jakarta oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan DKI yang tidak pernah menunjukkan hasil nyata. Belum lagi Dinas Pemakaman dan Pertamanan DKI yang merupakan SKPD Pemprov DKI yang sebenarnya bertanggungjawab atas pembangunan taman di DKI yang tak satu pun pembangunan taman terpadu itu dilakukan oleh Diskamtam. "Jakarta ini penuh sama taman, kamu kira yang nanem Dinas Pertamanan?" ucap Ahok.

Mau 'Dibuang' Kemana 40ribu PNS?

Ungkapan buang ini bukan serta-merta 40 ribu PNS DKI ini akan dipecat tapi dilakukannya perombakan besar-besaran. Jika ini terjadi sudah dipastikan 40 ribu PNS DKI ini hanya akan menjabat sebagai staf golongan terendah dalam struktur jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

Ahok berpikir jika hanya pengurangan jumlah PNS saja tidak akan berdampak karena hanya akan berpengaruh kepada penghematan anggaran belanja pegawai di APBD DKI Tahun 2015 yang mencapai Rp19 triliun.

Ahok mengakui lebih mempercayai kinerja perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) daripada jajaran SKPD dan sedang mempertimbangakan akan mengalihkan anggaran pembangunan di DKI dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang diberikan kepada BUMD).

Bahkan dirinya juga akan memberikan beberapa tugas SKPD kepada swasta dan juga TNI serta Polri dengan cara memberikan tawaran langsung kepada TNI dan Polri untuk mengisi jabatan penting dalam jajaran SKPD di lingkungan Pemprov DKI, khususnya di Dinas Perhubungan DKI. Karena menurutnya PNS di Dishub terkenal sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak punya rasa takut dan terang-terangan melakukan praktik pungutan liar kepada angkutan umum yang melanggar aturan. Padahal Pemprov DKI sudah menegur dan memasang CCTV di titik-titik rawan pungli.