asncpns.com - Evaluasi terhadap proses pembayaran insentif guru honorer di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, harus dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pasalnya, pengambilan langkah evaluasi itu sebagai langkah antisipasi terjadinya keterlambatan pembayaran insentif guru honorer daerahnya di masa mendatang.
Dedy Hermawan selaku Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila) menyampaikan bahwa dengan adanya evaluasi, apabila ada penyimpangan akan diberikan sanksi tegas. Dengan begitu, lanjutnya, para guru honorer harus memperjuangkan hak mereka dan mendesak DPRD Kota Bandar Lampung untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemkot Bandar Lampung.
Dedy menambahkan, bila terjadi keterlambatan pembayaran guru honorer, tentunya perlu dipertanyakan terkait pengelolaan manajemen Pemkot Bandar Lampung. "Karena jika dilihat, ini sebuah keburukan tata kelola manajemen pemkot, dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta realisasi anggarannya," kata Dedy, seperti dikutip dari Tribunnews, hari Jumat (29/1/2016).
Dedy menambahkan, selain peran DPRD ada juga peran dari badan pemeriksa keuangan (BPK) yang dapat melakukan audit. Dengan dilakukannya audit, hasilnya bisa menjadi rekomendasi untuk penataan anggaran insentif guru honorer. "Nantinya, ini akan menjadi kebiasaan terus menerus kalau tidak ada tindakan tegas, dan sanksi terhadap para pengelola keuangan tersebut. Karena, pihak yang menjadi korban para guru. Sehingga, audit dan rekomendasi harus dilakukan agar pengelolaan anggaran lebih profesional lagi," papar Dedy.
Dirinya juga menambahkan, jika tidak ada pelaksanaan evaluasi dan sanki terhadap proses pembayaran insentif guru honorer ini, tentunya keterlambatan pembayaran guru honorer akan menjadi kebiasaan yang terjadi secara terus menerus.
0 komentar:
Posting Komentar