Kondisi Lapas Over Kapasitas, Kemenkumham Butuhkan Pegawai Sipir Baru

asncpns.com- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) berencana akan melakukan penambahan pegawai sipir. Penambahan pegawai ini bertujuan untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang kelebihan penghuni (over kapasitas) dan kekurangan pegawai sipir di 477 Lapas di Indonesia. Pasalnya, saat ini Lapas di Indonesia telah diisi melebihi kapasitas yang mencapai 300 persen

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) saat ditemui usai membuka Pemantapan Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) seluruh Indonesia, di Lapas atau Rutan yang digelar di Graha Pengayoman, Gedung Kemenkumham RI di Jakarta, pada hari Selasa (05/04/2016) itu.

Yasonna mengatakan bahwa perbandingan jumlah penghuni Lapas lebih banyak ketimbang dengan pegawai sipirnya. Sehingga, pihaknya memerlukan pegawai sipir baru sebanyak 19.000 orang. "Karena rasio sekarang sudah tidak ideal. Tapi kemarin ketika berdiskusi dengan Menpan RB mengusulkan cukup 11.000 saja. Ya kita lihat nanti," kata Yasonna, seperti dikutip dari PRnews.

Tambahnya, mulai dari finger print yang sudah dilaksanakan di hampir semua lapas, sampai rencana penerapan body scan. Semuanya ini merupakan pengawasan yang menggunakan teknologi canggih, yang dilakukan untuk memudahkan kerja para petugas Lapas. Kehadiran teknologi pengawasan ini sangat penting. Sebab, pengunjung yang datang ke Lapas setiap harinya hampir 500-an pengunjung dan sangat tidak mungkin bila dilakukan pemeriksaan kepada pengunjung lapas secara manual. "Body scan baru masuk anggaran, karena cukup mahal. Untuk satu alat katanya sekitar Rp 2 milyar. Yang body scan ini paling kami prioritaskan yang besar dulu seperti Sindur, Cipinang, dan lain-lain," tutupnya.

Bagi anda yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tenaga sipir, segera persiapkan diri sebelum menghadapi tes seleksi CPNS, dengan mempelajari sumber materi CPNS terbaik. Kami rekomendasikan menggunakan Paket LKIT sebagai sumber bahan pembelajaran mengusai materi CPNS. Adapun tes kompetensi bidang hukum, bisa mempelajari dan miliki Paket LKIT TKB Hukum.

Berikut adalah contoh Format Soal bidang Hukum yang ada dalam Paket LKIT TKB Hukum:

1. Kitab Lontara Ade adalah kitab hukum pidana yang berlaku pada kerajaan Nusantara pada akhir abad 19 di daerah...
A. Bali
B. Banten
C. Sulawesi
D. Selat Malaka