Menteri Yuddy: Banyak Daerah Kekurangan Guru dan Tenaga Kesehatan


By | 20.31 Leave a Comment
Guru PNS
asncpns.com - Dari 69 Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang ada di Kabupaten Garut, hanya ada sekitar 72 dokter yang bertugas. Dengan demikian, dari satu Puskesmas hanya tersedia 1 dokter saja. "Untuk tenaga dokternya di sini ada 20 dan 40 spesialis. Sedangkan bidan masing-masing puskesmas memiliki satu bidan," kata Bupati Garu Rudy Gunawan.

Rudy Gunawan juga menyatakan bahwa tahun ini di daerah Kabupaten Garut akan ada 800 tenaga pendidik yang akan pensiun dan berencana akan mengajukan kekurangan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB).

Menurut Menteri PANRB menyatakan bahwa hal ini tidak terjadi di Kabupaten Garut saja tetapi juga terjadi di Kabupaten Tasik, Provinsi Banten dan sejumlah daerah yang pernah dikunjungi oleh Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi yang kerap mengeluhkan kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Oleh karena hal ini, pemerintah sangat memperhatikan permasalahan ini karena masih banyak daerah-daerah yang sangat mengeluhkan ketersediaan kedua profesi tersebut. Kedua profesi ini mendapatkan pengecualian dalam moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ini disebabkan oleh distribusi yang tidak merata dan beberapa faktor lainnya. Perbandingan ideal puskesmas dengan dokter adalah satu berbanding dua. Jadi satu puskesmas terdapat dua dokter. "Idealnya dokter di puskesmas memang dua orang," ungkapnya.

Menteri Yuddy meminta pada pejabat setempat mendata ulang tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerahnya dan pastikan bahwa penyebarannya merata di daerah tersebut. "Cek dan ricek daerah-daerah yang paling terpencil untuk memastikan bahwa distribusinya dilakukan secara tepat, jangan banyak di kota tapi ngga ada di daerah terpencil," tambah Yuddy.

Pemerintah Daerah diminta untuk tanggap dan mengajukan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tersebut ke pemerintah pusat dan selalu mengutamkan tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman dan mengabdi.

"Yakinkan pada mereka bahwa pemerintah pasti akan meluluskan mereka tetapi tetap harus mengikuti alur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Testing yang ada hanya untuk memastikan peringkat mereka, sebagai pertimbangan anggaran, tetapi tetap akan diluluskan," pungkasnya.

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar: