Sistem Ular Tangga Untuk PNS


By | 18.25 Leave a Comment
asncpns.com - Sistem ular tangga digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk mengatur jabatan PNS yang ada di lingkungan pemerintah Jakarta. Dalam sistem tersebut setiap pejabat atau pegawai selain bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi juga bisa turun ke jabatan yang lebih rendah, sistem ini merupakan sistem baru yang diambil oleh Ahok untuk mengatur jabatan pegawai di lingkungan pemerintahannya.

Sistem Ular Tangga Untuk PNS

Dalam menerapkan kebijakan tersebut bukan hal yang tidak mungkin jika pihak pemerintah salah dalam menentukan penempatan jabatan. Namun hal ini bukanlah salah satu yang perlu di pusingkan, menurutnya tidak ada salahnya untuk berinovasi dan mencoba hal-hal yang baru. Kebijakan ini juga dapat melihat seberapa besar optimalisasi kinerja pegawai dalam menjalankan setiap tugasnya. Jika selama bertahun-tahun tetap pada satu jabatan namun tidak memperlihatkan prestasi yang signifikan maka bisa diganti dengan pejabat yang memiliki kemampuan lebih.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahok, “Pernah main ular tangga, di DKI akan mulai ‘permainan ular tangga’, bapak ibu yang eselon III naik ke II bisa tidak aman merosot ke staf tidak ada jabatan. Jadi yang jadi staf belum tentu bapak ibu tidak baik tapi kebetulan posisi itu (eselon) ada yang lebih baik.” Dari kebijakan ini juga dapat terlihat kompetisi antara pejabat satu dengan pejabat lainnya dalam menajalankan tugas dan memberikan kesempatan yang besar bagi pegawai yang memiliki kinerja lebih baik untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi.

Selain itu aparatur yang berpretasi akan memiliki kesempatan untuk dinaikkan jabatannya, jika yang bersangkutan berkinerja dan berprestasi dengan baik maka akan dipertahankan, sebaliknya jika ternyata tidak mampu berpretasi maka harus siap untuk dikembalikan lagi ke posisi asal atau staf. Lamanya percobaan bagi pegawai yang dipindahkan adalah 6 bulan, kebijakan ini menerapkan sistem yang terbuka bagi setiap aparatur.

Masih sama dengan masalah kepegawaian, jika Gubernur DKI menerapkan kebijakan baru dengan menerapkan sistem permainan ular tangga maka lain halnya dengan penerimaan pegawai CPNS untuk seluruh instansi. Mulai awal tahun depan tanggal 1 Januari 2015 KemenPAN RB akan melakukan moratorium CPNS kecuali untuk beberapa formasi yang masih sangat banyak dibutuhkan seperti tenaga pendidik dan tenaga medis untuk membangun sanitasi lingkungan yang baik. Selebihnya formasi seperti sekretaris, akuntan, kemanan dan lainnya akan di moratorium. Hal ini dilakukan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi pegawai.

Untuk mengetahui kebutuhan pegawai di masa yang akan datang, KemenPAN RB meminta setiap instansi daerah ataupun pusat untuk mereview ulang jumlah pegawainya dan kebutuhan pegawainya. Instansi bisa menggunakan kesempatan rekrutmen dengan baik untuk beberapa formasi yang tidak di moratorium.

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar: