Jumlah PNS Guru Mendominasi


By | 18.57 Leave a Comment
asncpns.com - Jumlah PNS guru di indonesia menempati tempat kedua dengan jumlah yang mendominasi selain jabatan fungsional umum. Jumlah PNS guru di Indonesia mencapai 40,35 persen atau 1.765.410 pegawai, sedangkan pada urutan pertama adalah jabatan fungsional umum yang setiap tahunnya dilakukan penerimaan oleh instansi baik daerah ataupun pusat. Jabatan fungsional umum menduduki tingkat pertama dengan jumlah 2.003.151 dari total PNS seluruhnya adalah 4.375.009 orang. Sedangkan selebihnya adalah jabatan struktural dan tenaga medis.

Jumlah PNS Guru Mendominasi

Meskipun jumlah guru cukup banyak tetapi pemerintah masih sangat diperlukan sehingga sesuai rencana moratorium CPNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) tidak berlaku bagi tenaga guru dan juga tenaga medis. Moratorium hanya dilakukan kepada jabatan-jabatan fungsional umum yang selalu dibuka oleh instansi. Moratorium CPNSyang direncanakan oleh pemerintah tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015.

Jika penerimaan CPNS dilakukan moratorium, maka lain halnya dengan jabatan struktural yang mencapai angka 48.847 orang dan sebagian dari jabatan tersebut diisi oleh jabatan pimpinan tinggi sebanyak 12 ribu orang. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebagai salah satu jabatan tinggi dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka, setiap PNS memiliki kesempatan yang sama untuk menempati jabatan tersebut, namun hanya untuk PNS yang memenuhi syarat. JPT bisa diisi oleh pegawai swasta jika JPT tidak terdapat dari PNS.

“Sebelum terbitnya UU tentang ASN, seleksi terbuka sudah berlangsung di sejumlah kementerian/lembaga maupun pemda,” jelas Setiawan Wangsaatmaja, Deputi SDM KemenPAN RB. Setiap tahunnya instansi yang melaksanakan seleksi terbuka meningkat, kecuali untuk tahun 2014 yang turun menjadi 27 instansi, tahun 2013 mencapai paling banyak yaitu 42 instansi sedangkan tahun 2012 hanya 12 instansi saja.

Untuk menyelaraskan di semua instansi, rencananya kebijakan mengenai seleksi terbuka akan diatur dalam peraturan pemerintah karena sebelumnya aturan seleksi terbuka hanya terdapat dalam Surat Edaran No 16 pada tahun 2012, dan tahun 2014 diganti dalam Peraturan MenPAN RB No 13.

Seleksi terbuka sama halnya dengan memberikan kesempatan yan sama pada setiap PNS untuk menempati Jabatan Pimpinan Tinggi yang terdiri dari pejabat eselon I dan eselon II. Sedangkan Pemerintah DKI Jakarta menerapkan sistem permainan ular tangga dalam mengatur pegawainya. Setiap aparatur memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda, namun dari setiap pelaksanaannya sebagian bisa melihatkan prestasinya dan sebagian stagnan tidak ada perubahan. Maka dari itu dengan menggunakan sistem ular tangga setiap pegawai memiliki kesempatan untuk berpindah ke jabatan yang lebih tinggi jika prestasinya bagus, dan pegawai yang menempati jabatan lebih tinggi bisa turun jika ada penggantinya yang lebih baik. Sistem tersebut rencananya akan mulai dicoba selama 6 bulan untuk melihat hasilnya apakah tepat atau tidak.

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar: