Kekurangan PNS di Sukabumi, TKS Siap Diberdayakan


By | 02.44 Leave a Comment
Kekurangan PNS di Sukabumi

asncpns.com- Kekurangan pegawai merupakan berkurangnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang disebabkan oleh adanya PNS yang pensiun, meninggal, dipecat, mutasi bahkan sampai ada yang mengundurkan diri. Kekurangan pegawai di setiap daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mengakibatkan jalannya roda pemerintahan menjadi tersendat sehingga berpengaruh buruk terhadap pelayanan kepada masyarakat. Namun, kekurangan pegawai itu bisa diatasi salah satunya dengan memberdayakan para tenaga kerja sukarelawan (TKS). Seperti yang terjadi di salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Barat yaitu Sukabumi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi Hanafie Zain menyampaikan bahwa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sukabumi sangat kekurangan pegawai, sedangkan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum dimulai,"Kita kekurangan pegawai, sehingga terpaksa mengangkat tenaga kerja sukarelawan (TKS)," kata Hanafie Zain, seperti dikutip dari Republikanews, hari Rabu (10/02/2016)

Hanafie menambahkan, pengangkatan TKS ini dilakukan untuk membantu kinerja pemkot terlebih setiap tahunnya banyak PNS yang pensiun. Pasalnya, Kota Sukabumi tidak mendapatkan jatah penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat sejak lima tahun terakhir. Namun, para TKS ini belum tentu langsung diangkat menjadi CPNS karena harus mengikuti tahapan seleksi jika nantinya ada pembukaaan lowongan.

Terakhir, Pemkot Sukabumi mengangkat TKS untuk ditempatkan di Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu untuk pegawai petugas kebersihan, sopir, dan Dinas Perhubungan. Sedangkan proses pengangkatan resmi dilakukan berdasarkan pada surat keputusan (SK) Wali Kota Sukabumi.

Hanafie menjelaskan, walaupun gaji yang diberikan kepada para TKS tidak sebesar upah minimum kota (UMK), para TKS akan mendapatkan gaji yang dialokasikan dari APBD Kota Sukabumi
Diakui Hanafie, jumlah TKS maupun tenaga kerja kontrak di Pemkot Sukabumi jumlahnya tidak mencapai ribuan. Pasalnya, pengangkatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

0 komentar: